Pesan Rahbar

Home » » Gulirkan Ramadhan Toleran, Bupati Dedi Sering Disebut Goblok & Gila

Gulirkan Ramadhan Toleran, Bupati Dedi Sering Disebut Goblok & Gila

Written By Unknown on Monday 18 July 2016 | 02:17:00

Bupati Purwakarta saat pertemuan dengan merdeka.com. (Foto: merdeka.com)

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku menemui kendala saat menyerukan imbauan Ramadan toleran di wilayahnya. Bahkan, ia sempat disebut goblok, gila dan otak dengkul dari segelintir kelompok.

"Saya sempat disebut gila, goblok, gak mikir dan otak dengkul karena kebijakan saya ini," ujar Dedi di kantor Pemda Purwakarta. Selasa (14/6).

Meski demikian, Dedi tak memperdulikan hal itu. Ia tetap memberlakukan program Gerakan Ramadan Toleran dengan berbekal konsistensi seluruh elemen masyarakat Purwakarta pada akhirnya memahami bahwa bukan saja warga yang sedang beribadah maupun tidak memiliki hak yang sama.

"Hanya saja saat itu Purwakarta masih minim pemberitaan, jadi belum banyak pihak yang mengetahui soal ini," tutur Dedi.

Saat ini dikatakan Dedi. Dirinya banyak menerima apresiasi dari kepala daerah yang lain dan tidak sedikit dari mereka yang ingin meniru kebijakannya tersebut. Hanya saja mereka mengaku belum siap 'perang psikologi' sehingg belum berani menggulirkan program Ramadhan Toleran diwilayahnya.

"Problem di Indonesia ini kan banyak orang atau kelompok yang merasa berhak merepresentasikan dirinya sebagai penegak syari'at Islam dan itu hanya diyakini oleh orang atau kelompoknya tersebut," tambah Dedi.

Sebelumnya sejak awal Ramadhan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyebarkan 500 banner imbauan Ramadhan Toleran. Sembilan kriteria dikecualikan dalam banner tersebut untuk dapat makan di siang hari seperti biasa pada bulan Ramadhan.

Sementara saat disinggung soal kasus penyitaan makanan oleh anggota Satpol PP Serang terhadap salah satu rumah makan sederhana di Kota tersebut, Dedi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan murni tanggung jawab kepala daerah.

"Kalau Satpol PP itu sekedar menjalankan apa yang menjadi Perda, SK atau Surat Edaran. Tetapi yang harus diperhatikan seringkali memang para petugas tersebut over acting. Saya kira perlakuan mereka terhadap rumah makan itu berlebihan," pungkas Dedi.

(Merdeka/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Share this post :

Post a Comment

mohon gunakan email

Terkait Berita: