Akibat Blokade Israel, Krisis Air Bersih Landa Gaza

Gaza, 8 Oktober 2018. Rezim Zionis Israel memblokade Jalur Gaza dari darat, laut dan udara sejak akhir tahun 2006. Rezim ilegal ini melarang masuknya bahan-bahan dasar seperti bahan bakar, obat-obatan dan bahan bangunan ke Gaza.

Blokade dan agresi militer Israel ke Gaza serta serangan berkelanjutan ke wilayah Palestina ini telah menghancurkan infrastruktur Gaza dan menimbulkan berbagai persoalan di daerah berpenduduk sekitar dua juta jiwa ini.

Mereka menghadapi krisis ekonomi dan juga beragam persoalan lainnya seperti krisis air bersih dan meningkatnya pengangguran.

(Detik/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Keputusan Israel Untuk Menutup Kantor UNRWA di Quds

Gubernur Quds yang berafiliasi dengan Israel berencana menyusun program untuk menutup semua lembaga yang berafiliasi dengan lembaga pengungsi Palestina dan penanggulangan bencana (UNRWA) di kota itu.

Menurut laporan IQNA dilansir dari Anadolu, menurut laporan yang disiarkan di jaringan berita Israel, gubernur Quds yang berafiliasi dengan Israel berusaha untuk mengakhiri kegiatan UNRWA di kota ini dan menutup semua sekolah, klinik dan layanan perawatan anak-anak yang berafiliasi dengan organisasi internasional tersebut.

Menurut laporan itu, keputusan Donald Trump untuk menghentikan donasi ke UNRWA adalah insentif bagi Israel untuk mengambil segala bentuk tindakan terhadap badan internasional ini.

Program ini disusun bekerja sama dengan pemerintah AS dan akan segera disodorkan kepada Kabinet Israel untuk disetujui.

(Anadolu/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Otoritas Palestina Menuduh ‘Israel’ Mendukung Teroris di Suriah

Israeli soldiers near the Syrian border of the town Majdal Shams in the Israeli-occupied sector of the Golan Heights.

Otoritas Palestina telah menuduh Zionis Israel mendukung kelompok teroris di Suriah setelah Tel Aviv mengancam akan secara langsung melakukan intervensi dalam perang tersebut setelah sebuah serangan terhadap sebuah desa Druze Suriah.

Militer Zionis Israel pada hari Jumat (3/11) mengancam akan melancarkan serangan ke Suriah "untuk melindungi" warga di Hader, yang dihuni oleh minoritas Druze di negara Arab yang dikenal karena mendukung pemerintah Suriah.

Sebelumnya, setidaknya sembilan orang tewas dan 23 lainnya luka-luka dalam sebuah bom mobil oleh teroris Front Nusra, yang juga melibatkan baku tembak dengan pasukan pemerintah yang berbasis di desa yang dekat dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Zionis Israel.

Setelah serangan tersebut, orang-orang di Dataran Tinggi Golan mengadakan sebuah demonstrasi untuk mengutuk apa yang mereka sebut dukungan Zionis Israel untuk teroris anti-Damaskus. Pasukan Zionis Israel dikerahkan ke daerah tersebut untuk membubarkan demonstran.

Dalam sebuah pernyataan, Otoritas Palestina mengatakan bahwa Tel Aviv "secara taktis mundur" dari keputusannya untuk "mendukung apa yang disebut oposisi Suriah dari desa Druze Hader di Suriah yang diduduki."

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Transformasi Lebanon dan Pencerahan Sayid Hasan Nasrullah

Sekjen Hizbullah Lebanon Sayid Hasan Nasrullah

Sekjen Gerakan Perlawanan Islam Lebanon (Hizbullah) Sayid Hasan Nasrullah Ahad (5/11) di pidatonya terkait transformasi terbaru Lebanon pasca pengunduran diri Perdana Menteri Saad Hariri mengatakan, Hariri dipanggil ke Riyadh dan pengunduran dirinya adalah keputusan Arab Saudi yang didiktekan kepadanya. Ia membacakan statemen Arab Saudi.

Sayid Hasan Nasrullah seraya menjelaskan bahwa sebab pengunduran diri Hariri harus dicari di Arab Saudi mengatakan, pengunduran diri ini menunjukkan intervensi nyata Riyadh di urusan internal Beirut.

Pendekatan komprehensif Sayid Hasan Nasrullah terhadap transformasi Lebanon dan penjelasan cerdas khususnya terkait isu pengunduran diri mencurigakan Saad Hariri, kian menguak beragam dimensi skenario baru konspirasi AS-Saudi terhadap negara ini.

Seperti yang dijelaskan Sayid Hasan Nasrullah di pidatonya, tidak diragukan lagi bahwa pengunduran diri Saad Hariri di Arab Saudi menunjukkan bahwa Riyadh pemicu krisis baru Beirut. Beragam agitasi yang dilancarkan media ArabSaudi termasuk klaim televisi Alarabiya soal rencana teror Saad Hariri menunjukkan pergerakan Riyadh mencegah kembalinya mantan perdana menteri Lebanon ini ke Beirut serta menghalangi terkuaknya represi Arab Saudi.

Langkah Arab Saudi memperkuat asumsi bahwa peran Saad Hariri sebagai elit politik yang dipercaya Riyadh telah berakhir. Masih menurut analisa ini, petinggi Arab saudi berencana menggantikan Saad Hariri dengan orang lain untuk menjalankan kebijakannya di Lebanon.

Terlepas bahwa pengunduran diri Saad Hariri terjadi dengan dalih apapun, pemutusan total hubungan dengan dirinya setelah berkunjung ke Arab Saudi dan pengumuman pengunduran diri Hariri bahkan membuat orang dekatnya khawatir. Tidak adanya informasi terkait nasib Hariri setelah melawat Riyadh menguatkan asumsi bahwa ia tengah ditahan para petinggi Arab Saudi.

Dengan kata lain, muncul asumsi bahwa Saad Hariri menjadi sandera politik di Arab saudi di tengah memuncaknya friksi internal di negara tersebut. Arab Saudi selama beberapa hari terakhir mengalami gelombang baru penangkapan, pencopotan dan pembunuhan politik mencurigakan. Di kondisi seperti ini, pemanggilan Saad Hariri ke Riyadh, mengingat dirinya memiliki kewarganegaraan Arab Saudi dan hubungannya dengan sejumlah pangeran negara ini, dapat dicermati sebagai bentuk pembalasan politik di Arab Saudi.

Banyak asumsi terkait pengunduran diri mencurigakan Saad Hariri. Namun konspirasi baru ini harus dicermati sebagai tujuan untuk mendorong Lebanon ke babak baru instabilitas politik dan menghadapkan negara ini pada gelombang kerusuhan melalui bentrokan dan perang internal.

Dari sudut pandang ini, langkah mencurigakan Saad Hariri mengundurkan diri dapat dinilai sebagai bagian konspirasi AS-Zionis memecah belah kawasan dalam koridor Timur Tengah baru dan Lebanon menjadi bagian dari rencana tersebut. Di sisi tujuan makro konspirasi AS-Arab Saudi terhadap Lebanon adalah melemahkan negara ini dan menyibukkan rakyat serta petinggi Beirut dengan krisis internal sehingga terbuka lebar peluang bagi Israel untuk melancarkan serangan total ke Lebanon.

(Pars-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Bentuk Pengunduran Hariri Ungkap Campur Tangan Al Saud

“Bentuk pengunduran diri Sa’d Hariri dari saluran televisi Arab Saudi al-Arabiah serta banyak data membuktikan bahwa semua itu adalah keputusan Al Saud, dan Hariri terpaksa melaksanakan perintah.”

Demikian pernyataan Sayyid Hasan Nasrullah seperti dilansir oleh Wekalat hari ini dalam sebuah orasi.

“Semua kita sekarang hanya memerlukan kesabaran dan ketenangan. Kita harus senantiasa mewaspadai berita-berita burung dan upaya-upaya untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat,” ujar Nasrullah.

Ketika mengupas masa pengunduran Sa’d Hariri dari posisinya, Nasrullah menandaskan, “Hariri kembali dari kunjungan pertama dengan janji-janji Arab Saudi untuk mendukung upaya stabilitas dan keamanan Lebanon. Akan tetapi, ia secara tiba-tiba kembali berkunjung ke Arab Saudi dan mengumumkan pengunduran diri dari negara ini.”

“Kami bangsa Lebanon saling mengenal tata bahasa masing-masing. Teks pengunduran diri tersebut telah didiktekan oleh Arab Saudi, dan Hariri hanya membacanya. Michel Aoun dan ketua Parlemen Lebanon juga merasa terkejut dengan pengunduran diri itu,” ujar Nasrullah.

Sayyid Hasan Nasrullah melanjutkan, “Kami Hizbullah tidak ingin Hariri mengundurkan diri dan melihat segala sesuatu berjalan secara logis. Kami berkeyakinan bahwa pemerintah bisa melanjutkan kerja dan menggapai banyak prestasi hingga pemilu parlemen mendatang.”

“Cara pengunduran semacam ini menunjukkan campur tangan Arab Saudi untuk urusan dalam negeri Lebanon,” ujar Nasrullah.

(Wekalat/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Hamas: Israel Tidak Akan Merayakan Seratus Tahun Kedua di Wilayah Palestina Yang Diduduki

Ismail Haniyeh - Hamas chief.

Pendudukan Israel di Palestina tidak akan bertahan sehingga rezim tersebut akan dapat merayakan seratus tahun yang kedua dari pembentukannya, pemimpin Hamas mengatakan dalam sebuah konferensi internasional mengenai masalah Palestina.

Berpidato dalam konferensi internasional para ilmuwan perlawanan di ibukota Lebanon, Beirut, pada hari Rabu (1/11), ketua polit biro Hamas Ismail Haniyeh mengatakan bahwa proyek Zionis di wilayah Palestina tidak memiliki masa depan.

Komentar tersebut muncul saat rezim Israel dan sekutu-sekutunya merayakan ulang tahun ke 100 Deklarasi Balfour 1917 yang didukung Inggris, yang membuka jalan bagi pembentukan entitas di wilayah Palestina.

Haniyeh selanjutnya mengecam deklarasi tersebut dan mengatakan bahwa hal itu tidak dapat mengubah realitas historis dan geografis.

Dokumen yang dikeluarkan pada bulan November 1917 oleh menlu Inggris Inggris Arthur Balfour mengatakan “pandangan pemerintah Inggris untuk mendukung pendirian Zionis Israel di Palestina".

Ini mengatur panggung Hari Nakba (Hari Bencana) pada tahun 1948, ketika ratusan ribu orang Palestina terpaksa melarikan diri atau diusir dari rumah mereka oleh Zionis Israel.

Haniyeh selanjutnya mengatakan bahwa orang-orang Palestina yang berbasis di Tepi Barat masih berdiri teguh dalam mengejar tujuan negara tersebut dan akan meluncurkan Intifada anti-Israel (satu pemberontakan) satu demi satu, menambahkan bahwa Jalur Gaza juga telah berubah menjadi simbol perlawanan terhadap pendudukan rezim.

Konferensi tersebut, yang berjudul "Janji Benar: Palestina antara Deklarasi Balfour dan Janji Ilahi," dimulai dengan sebuah pesan yang dikirim oleh Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.

(Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Lebanon Kecam Pembangunan Tembok Perbatasan Oleh Rezim Zionis Israel

pembangunan jalan oleh rezim Zionis

Ketua Parlemen Lebanon mengkonfirmasikan keputusan rezim Zionis Israel untuk membangun tembok di perbatasan Lebanon.

Menurut laporan pusat informasi Palestina mengutip sumber sumber lebanon, Nabih Berri, Ketua Parlemen Lebanon, Rabu 1 November 2017 dalam pertemuan dengan sejumlah anggota parlemen menyatakan, tembok ini dimulai di bagian barat perbatasan, di seberang distrik Ras al-Naqulah hingga distrik Ulama al-Shaab, sementara di bagian timur dari distrik al-Adisa hingga Kfar Kallah di selatan negara ini.

Ketua Parlemen Lebanan menambahkan, meski ada permintaan dari komandan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada pihak Zionis untuk tidak membangun bangunan apapun di wilayah yang disengketakan, namun peta-peta Israel menunjukkan berlanjutnya pembangunan tembok tersebut.

Berri menambahkan, pembangunan tembok tersebut menuntut perusakan, penggalian dan perubahan struktur tanah di sebagian besar wilayah pertanian milik Lebanon. Berri juga mengecam serangan pemukim Zionis ke wilayah perkebunan yang didukung oleh militer Israel. Dia juga menuntut gugatan resmi di PBB seraya menambahkan aksi pelanggaran nyata seperti ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon.

(Voice-Of-Palestine/Pars-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Hizbullah Selalu Bersama Muqawamah Palestina

Sayyid Hasan Nashrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, mengucakan belasungkawa atas kesyahidan beberapa pejuang Palestina dalam bombardir terakhir Israel terhadap Jalur Gaza baru-baru ini. Ia juga menegaskan solidaritas Hizbullah dan muqawamah Palestina.

Demikian berita ini dilansir oleh al-Nasyrah hari ini.

Sayyid Hasan Nashrullah mengucapkan belasungkawa tersebut melalui sebuah pembicaraan telpon dengan Ramadhan Abdullah, Sekretaris Jenderal Jihad Islami Palestina. Ia mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada para keluarga syuhada Gaza tersebut.

Sembari mengecam keras agresi Israel tersebut, Nashrullah mengacungkan jempol terhadap semangat perjuangan dan muqawamah yang dimainkan oleh para pejuang muqawamah, terutama para pejuang Gerakan Jihad Islam.

“Hizbullah senantiasa berdiri bersama saudara-saudara dari muqawamah Palestina untuk berjuang demi satu masa depan dan satu tujuan,” tukas Nashrullah.

Di samping itu, Nashrullah juga menerima kunjungan Shalih Aruri, wakil ketua urusan politik Hamas. Dalam pertemuan ini, kedua tokoh muqawamah ini mengkaji perkembangan terbaru di Jalur Gaza dengan menitikberatkan serangan terbaru rezim Israel terhadap Jalur Gaza.

Kedua tokoh muqawamah tersebut juga mengupas isu perdamaian Palestina dan kondisi terbaru di Timur Tengah.

Mereka menekankan keseragaman langkah bagi seluruh muqawamah untuk melawan penjajahan dan seluruh proyek Israel yang ingin melumpuhkan muqawamah.

Perlu diketahui, dua hari lalu, Israel telah meledakkan pintu terowongan di Jalur Gaza yang bersambung ke tanah penjajahan Palestina. Akibatnya, 9 orang pejuang Hamas dan Jihad Islam gugur syahid, 5 orang hilang, dan 15 orang yang lain luka-luka.

(Al-Nasyrah/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Palestina Tetap Menjadi Kiblat dan Tujuan Kita

“Muqawamah di Lebanon dan Suriah selalu tampil menang. Palestina tetap menjadi kiblat dan tujuan jihad kita bersama.”

Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Syaikh Mahir Hamud, ketua Asosiasi Internasional Ulama Muqawamah, pada saat orasi pada hari kedua Konferensi Internasional Ulama Muqawamah di Beirut hari ini, seperti dilansir oleh al-Mayadin.

Konferensi Internasional Ulama Muqawamah ini digelar mengenang hari ulang tahun kesepakatan Balfour dengan mengusung slogan “janji yang benar ... Palestina antara janji Balfour dan janji Ilahi ... kita melakukan muqawamah bersama; kita menang bersama”.

“Lebanon telah berhasil mengganti kekalahan-kekalahan yang pernah dialami oleh umat Islam dengan kemenangan besar,” ujar Syaikh Mahir Hamud pada saat membuka konferensi tersebut.

“Kami berharap konferensi ini bisa menjadi langkah ke arah yang benar. Muqawamah di Lebanon dan Gaza selalu tampil menang,” lanjut Syaikh Hamud.

“Palestina tetap menjadi tujuan dan kiblat jihad kita bersama, serta kemenangan atas Israel adalah kemauan dan tekad kita bersama,” tandas Syaikh Mahir Hamud lagi.

Syaikh Hamud kembali menandaskan, “Muqawamah ini tidak akan pernah berubah hanya dengan surat izin atau konspirasi busuk. Muqawamah akan tetap eksis dan memperoleh dukungan dari rakyat.”

Syaikh Hamud mengingatkan, “Peran ulama adalah menciptakan kebangkitan di kalangan umat Islam, bukan malah menambah masalah menjadi keruh.”

(Al-Mayadin/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Israel Akan Buka Kedutaan di Riyadh

Pangeran Turki mengakui ketakutan terhadap Iran merupakan isu menyatukan Arab Saudi dan Israel.

Tiga pembicara dalam Forum Keamanan Timur Tengah digelar di New York, Amerika Serikat, 22 Oktober 2017. (Foto: http://emanuelstreickernyc.org)

Dalam pidatonya di sebuah konferensi bertajuk Forum Keamanan Timur Tengah Sabtu dua pekan lalu, mantan kepala badan intelijen Arab Saudi Pangeran Turki al-Faisal bilang hanya tinggal selangkah lagi Israel bakal membuka kedutaan besarnya di Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi.

"Kami berharap ini akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang," kata Pangeran Turki. Dia menambahkan penanganan situasi keamanan di Timur Tengah memerlukan kerja sama erat antara Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Israel.

Seminar mengenai keamanan di Timur Tengah itu digelar oleh Israel Policy Forum dan berlangsung di sinagoge Emanu-El, Manhattan. Bahasan utama dalam pertemuan ini tentang program nuklir Iran, hubungan Israel dengan negara-negara Arab, Perang Suriah, dan konflik palestina-Israel.

Pangeran Turki diundang sebagai tamu istimewa. Dia dikabarkan mengadakan pertemuan dengan mantan Direktur Mossad (dinas rahasia luar negeri Israel) Efraim Halevy di sela forum tersebut.

Menurut Pangeran Turki, kesalahpahaman antara Israel dan dunia Arab gampang diselesaikan melalui perundingan.

Kabar rencana pembukaan Kedutaan besar Israel di Arab Saudi menghebohkan pengguna media sosial di Israel dan Amerika. Di Twitter muncul tanda pagar #IsraelToOpenEbassyInRiyad".

Pangeran Turki mengakui ketakutan terhadap Iran merupakan isu menyatukan Arab Saudi dan Israel. Dia menekankan pula masalah Iran membuat makin penting bagi kedua negara buat membina hubungan diplomatik.

Halevy memuji beragam upaya Arab Saudi untuk mendekatkan hubungan kedua negara. "Bukan hal menghebhkan melihat mantan kepala badan intelijen Israel dan Saudi satu panggung, tapi ini sebuah tanda bagaimana kedua negara secara perlahan membolehkan hubungan diam-diam muncul sedikit-sedikit," ujarnya.

Selentingan mengenai hubungan khusus antara Arab Saudi dan Israel muncul dalam beberapa pekan terakhir. Dua minggu lalu, sejumlah pejabat Israel membenarkan Putera MahoTa Arab Saudi dan rombongan secara rahasia melawat ke Tel Aviv awal bulan lalu, namun berita ini dibantah pihak Saudi.

(Iraq-News-Service/Middle-East-Monitor/Al-Balad/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Tolak Senjatanya Dilucuti Atas Perintah AS, Hamas Tunggu Waktu Tepat ‘Hapus’ Israel

Pemimpin Hamas di Jalur Gaza kemarin menolak permintaan Amerika Serikat dan Israel untuk menyerahkan senjata dan mengakui negara Israel. Hamas bahkan mengatakan mereka sedang membahas kapan waktu yang tepat untuk ‘menghapuskan Israel’.

Pemimpin Hamas Yahya Sinwar mengatakan itu kepada para pemuda Gaza ketika membahas kesepakatan damai dengan Fatah dalam sebuah acara diskusi.

“Hamas sudah berhenti membahas soal mengakui Israel. Sekarang Hamas akan membahas soal kapan kita akan menghapus Israel,” kata Sinwar, seperti dikutip kantor berita Hamas Shehab dan dilansir the Times of Israel, Kamis (19/10/2017) lalu.

Juru bicara Hamas merilis transkrip pembicaraan dalam diskusi itu. Pernyataan Sinwar soal ‘kapan kita akan menghapus Israel’ itu tidak masuk dalam transkrip.

“Tak seorang pun di dunia bisa melucuti kami. Sebaliknya, kami akan terus punya kekuatan untuk melindungi warga kami,” kata Sinwar.

Sejak tiga dekade lalu, Hamas selalu mengatakan akan menghancurkan Israel.

AS sebelumnya menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan mengakhiri cara kekerasan sebelum menjalin kesepakatan damai dengan Fatah.

“Pemerintahan Palestina nantinya harus secara tegas dan terbuka berkomitmen anti-kekerasan, mengakui negara Israel, dan menerima kesepakatan dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk melucuti senjata teroris dan berkomitmen pada perundingan damai,” kata juru runding perdamaian Timur Tengah Gedung Putih, Jason Greenblatt dalam pernyataan dirilis Kedutaan AS di Tel Aviv.

(The-Times-of-Israel/Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Begini Nasib Anak Palestina di Tahanan Polisi Israel

Anak-anak Palestina asal Yerusalem yang ditahan oleh polisi Israel kini tengah berada dalam kondisi rentan akibat penangkapan malam-malam, interogasi yang panjang, dan kurangnya akses ke orang tua atau pengacara mereka. Hal ini diungkapkan oleh beberapa kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di Israel, Rabu.

Menurut kelompok hak asasi manusia, B'Tselem and HaMoked, banyak remaja Palestina yang merasa terancam dan dan bingung karena mereka sering tidak mengetahui haknya atau alasan mereka ditangkap.

"Sistem penegakan hukum Israel memperlakukan mereka sebagai anggota dari populasi yang antagonis, anak-anak di bawah umur dan orang dewasa, dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah, dan menggunakan tindakan ekstrem yang tidak akan pernah mereka gunakan terhadap segmen lain dari populasi tersebut," kata kelompok tersebut seperti dilansir Anadolu, Rabu, (25/10).

Kedua lembaga swadaya masyarakat tersebut mengatakan di beberapa hal polisi memang telah bertindak sesuai prosedur, mengeluarkan surat penahanan, contohnya.

Di lain sisi, polisi tidak mengikuti hukum yang berlaku di Israel, seperti menghindari atau meminimalisir penahanan terhadap anak di bawah umur, menggunakan alat kekang terhadap mereka, atau menginterogasi sampai larut malam.

"Remaja Palestina dari Yerusalem Timur diseret keluar dari tempat tidur di tengah malam, lalu diborgol dan kemudian dipaksa menunggu lama untuk mulai diinterogasi. Baru saat mereka lelah dan kehabisan energi, mereka dibawa masuk untuk sesi interogasi yang panjang," kata laporan tersebut.

Polisi Israel tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar pada saat laporan ini dipublikasikan.

Menurut kelompok hak asasi manusia Palestina Addameer, 300 anak Palestina di bawah umur ditahan di penjara Israel.

(Anadolu/Republika/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Israel Jual Senjata ke Myanmar

Aktivis Hak Asasi Manusia menyebutkan Israel diketahui masih menjual senjata ke Myanmar di mana pemerintah tersebut menggunakan senjatanya untuk melakukan pembantaian, pembersihan etnis, dan genosida.

Dilansir dari Aljazirah, Senin (23/10), isu perdagangan senjata Israel kepada Myanmar telah menjadi sorotan lagi setelah adanya pengungkapan bahwa pihaknya mengirim senjata ke Myanmar, yang bertentangan dengan embargo senjata AS dan Eropa.

Israel belum membeberkan rincian hubungannya dengan pemerintah militer Myanmar, tetapi catatan publik menunjukkan bahwa mereka telah menjual kapal patroli bersenjata, senjata api, dan peralatan pengintai. Pasukan khusus Myanmar juga telah dilatih oleh orang Israel.

Kelompok hak asasi manusia akan melakukan demonstrasi di luar parlemen Israel pada 30 Oktober, menyerukan segera menghentikan penjualansenjata ke Myanmar. Perusahaan-perusahaan Israel juga telah memasok peralatan senjata dan pengawasan kemilisi di Sudan Selatan, di mana perang sipil telah berkecamuk sejak akhi r2013. Sekitar 300 ribu orang Sudan diyakini terbunuh dalam pertempuran tersebut.

Seorang pengacara hak asasi manusia, Eitay Mack telah mengajukan serentetan petisi ke pengadilan Israel dalam upaya untuk menjelaskan rincian perdagangan Israel dengan rezim tersebut. Dia mengatakan kasus tersebut dirancang untuk mempercepat investigasi kejahatan perang terhadap pejabat dan kontraktor yang terlibat.

"Banyak negara Barat menjual senjata, tapi yang unik dari Israel adalah, di manapun kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan, Anda akan menemukan Israel hadir," kata Mack.

Menurutnya, perusahaan yang menjual senjata, dan pejabat yang menyetujui perdagangan, harus bertanggungjawab sehingga hal ini bisa diakhiri. Mack mengatakan kolusi Israel dengan militer Myanmar adalah bagian dari pola membantu rezim dan mencerminkan pentingnya perdagangan senjatauntuk ekonomi Israel.

Selama musim panas, terungkap bahwa pejabat pertahanan Israel menyetujui 99,8 persen dari semua permintaan lisensi ekspor senjata.

Selain memicu kekerasan di Myanmar dan Sudan Selatan, Israel juga dituduh secara sembunyi-sembunyi memberikan senjata yang digunakan dalam episode genosida dan pembersihan etnis idi tempat-tempat seperti Rwanda, Balkan, Cile, Argentina, Sri Lanka, Haiti, ElSalvador dan Nikaragua. Mack mencatat Israel juga membina hubungan dekat dengan apartheid Afrika Selatan.

(Al-Jazeera/Republika/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Sekarang Waktu Memusnahkan Israel, Bukan Mengakui

Sekarang adalah saat untuk menentukan masa kemusnahan rezim Zionis. Tak seorang pun bisa memaksa Hamas untuk mengakui Israel.

Demikian pernyataan ini ditegaskan oleh Yahya Sinwar, ketua gerakan Islam Hamas di Jalur Gaza, seperti dilansir oleh Palestina al-Yawm hari ini.

“Sekarang tak seorang pun bisa memaksa Hamas untuk mengakui Israel, karena masa untuk mengakui rezim Zionis telah musnah. Sekarang kita akan menentukan kapan rezim akan musnah,” tukas Yahya dihadapan delegasi pemuda Jalur Gaza.

Sinwar kembali menandaskan, “Saya berjanji untuk membebaskan seluruh tawanan Palestina di rumah tahanan Israel. Pembebasan seluruh tawanan ini adalah tugas kita semua. Selama mereka belum dibebaskan, para tawanan Israel yang ada di tangan kita juga tidak akan pernah menikmati kebebasan.”

Ketua Hamas ini juga menekankan, “Hubungan erat Hamas dengan negara-negara Islam dan Arab adalah sebuah strategi. Kami tidak pernah memutus hubungan dengan negara manapun. Iran adalah pendukung terbesar bagi Brigade Izzuddin Qassam.”

Sinwar meminta supaya komite pusat gerakan Fath dan Lembaga Pembebasan Palestina menggelar pertemuan-pertemuan di bawah pimpinan Mahmud Abbas di Jalur Gaza.

“Saya pribadi bersedia tidak tidur siang dan malam untuk menjamin keselamatan dan keamanan Mahmud Abbas. Kemenangan sejati bersama rakyat Palestina. Kami sangat serius dalam hal ini,” tukas Sinwari.

(Palestina-Al-Yawm/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Kesepakatan Hamas dan Fatah Akan Dorong Perdamaian

Kesepakatan persatuan nasional antara Hamas dan Fatah adalah masalah internal Palestina yang akan membantu membawa perdamaian. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fatah setelah seorang pejabat AS meminta agar senjata Hamas dilucuti.

"Kesepakatan yang kami ikuti dengan Hamas berbicara tentang membangun sebuah negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967 yang sesuai dengan hukum internasional," kata Osama Qawasmeh kepada Aljazirah, Kamis (19/10).

Pekan lalu Jason Greenblatt, perwakilan khusus pemerintah AS untuk perundingan internasional, mengatakan bahwa Hamas harus dilucuti senjatanya jika mereka menginginkan sebuah peran dalam pemerintahan yang bersatu.

"Setiap pemerintah Palestina harus secara tegas dan eksplisit melakukan nonkekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepakatan dan kewajiban sebelumnya antara para pihak, termasuk melucuti senjata dan berkomitmen untuk melakukan perundingan damai," kata Greenblatt dalam sebuah pernyataan, yang menggemakan posisi Israel.

"Jika Hamas memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Palestina, ia harus menerima persyaratan dasar ini," tambahnya, mengacu pada persyaratan Kuartet Timur Tengah.

Kuartet, yang terdiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia, didirikan pada tahun 2002 untuk membantu proses perdamaian.

(Al-Jazeera/Republika/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Seorang Wanita Ditangkap Israel di Masjidul Aqsha

Pasukan militer rezim Zionis menangkap seorang wanita warga Palestina ketika ia keluar dari Masjidul Aqsha.

Demikian berita ini dirilis oleh saluran televisi Nablus kemarin.

Wanita tersebut ketika itu keluar dari Masjidul Aqsha melalui pintu Babul Asbath.

Menurut penuturan Firas al-Dabis, ketua bagian informasi Badan Wakaf Islami di Palestina, setelah ditangkap, wanita warga Palestina itu dibawa ke salah satu pusat introgasi di Yerusalem.

Berita lain, sekelompok penghuni perumahan ilegal Zionis melakukan penyerangan terhadap Masjidul Aqsha melalui pintu Babul Mugharabah. Serangan ini didukung oleh pihak militer rezim Zionis Israel.

Krisis Palestina hingga kini belum kunjung tuntas. Rezim Israel dengan bantuan negara-negara adidaya masih melakukan penjajahan terhadap tanah Palestina. Penjajahan ini hingga kini sudah banyak menelan korban, baik korban jiwa, finansial, maupun infrastruktur. Banyak usulan solusi untuk menghentikan perseteruan antara kedua bangsa ini. Solusi terbaru adalah solusi dua negara yang hingga kini masih dalam tahap tarik ulur.

Hanya saja, solusi dua negara ini selalu menghadapi hambatan lantaran rezim Zionis Israel masih sering melanggar kesepakatan. Salah satunya adalah pembangunan perumahan ilegal Zionis yang selalu dikecam oleh dunia, termasuk PBB.

(Nablus-TV/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Israel Tolak Negoisasi Dengan Palestina Jika Libatkan Hamas

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menolak negoisasi diplomatik dengan pemerintah persatuan Palestina, jika ada peran Hamas di dalamnya. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (17/10) malam, kabinet Netanyahu menetapkan serangkaian syarat terkait negoisasi tersebut.

Syarat-syarat itu tampaknya akan mempersulit upaya persatuan gerakan Fatah dan kelompok Hamas yang dimediasi Mesir. Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas yang memerintah Tepi Barat dan Hamas yang menguasai Jalur Gaza, telah terlibat perpecahan selama hampir satu dekade.

"Setelah keputusan sebelumnya, pemerintah Israel tidak akan mengadakan pembicaraan politik dengan pemerintah Palestina yang didukung oleh Hamas, organisasi teror yang menyerukan penghancuran Israel," ujar pernyataan tersebut, dikutip The Guardian.

Fatah dan Hamas bulan ini telah mencapai kesepakatan rekonsiliasi awal. Kedua kelompok tersebut menandatangani kesepakatan persatuan sementara di Kairo pada Kamis (12/10).

Daftar panjang syarat-syarat yang dikeluarkan Israel untuk melakukan negosiasi dengan Palestina mencakup sejumlah tuntutan. Pertama, Hamas harus mengakui Israel dan berhenti jadi kelompok teror.

Kedua, adanya pelucutan senjata milik Hamas. Ketiga, pengembalian jasad tentara Israel dan warga sipil Israel yang ditahan oleh Hamas. Keempat, Gaza berada di bawah kontrol keamanan penuh Otoritas Palestina, termasuk penyeberangan perbatasan untuk mencegah penyelundupan.

Israel juga meminta Otoritas Palestina terus bertindak melawan Hamas di Tepi Barat dan memutuskan hubungannya dengan Iran. Isu pelucutan senjata dari 25 ribu pasukan bersenjata Hamas sudah menjadi isu utama dalam perundingan rekonsiliasi Palestina.

Meskipun pelucutan senjata telah diminta oleh Abbas sendiri, kebanyakan pengamat melihatnya sebagai salah satu poin yang paling sulit. Tidak seperti Hamas, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dipimpin Abbas telah mengakui Israel.

Menurut laporan media Israel, kabinet negara itu juga memberi wewenang kepada Netanyahu untuk mempertimbangkan pengambilan langkah kebijakan terhadap Otorita Palestina jika pemerintahan persatuan Palestina telah terbentuk.

Meskipun perundingan perdamaian antara Israel dan Otoritas Palestina telah membeku sejak 2014, tuntutan Israel ini tampaknya semakin mengapus harapan perdamaian. Sebagian besar pakar percaya, setiap kemajuan perdamaian memerlukan rekonsiliasi internal Palestina dan negosiasi dengan Israel.

Pada Selasa (17/10) juru bicara senior Hamas, Husam Badran, menolak laporan bahwa Hamas diam-diam telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap Israel dari Tepi Barat. Hal ini dilaporkan menjadi bagian dari perundingan rekonsiliasi.

"Tidak ada klausul rahasia dalam pemahaman rekonsiliasi, dan apa yang diumumkan oleh pendudukan Israel mengenai serangan yang terhenti di Tepi Barat itu tidak benar," ujar Badran, kepada situs berita Palestina, Quds News Network.

(The-Guardian/Republika/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Tiga Mata-mata Israel di Lebanon Ditangkap

Tiga oknum mata-mata telah ditangkap di Lebanon. Mereka mengaku melakukan aksi mata-mata untuk Israel dan badan inteligen rezim Zionis ini.

Demikian berita ini dilansir oleh saluran berita al-Alam hari ini.

Badan Keamanan Umum Lebanon telah menangkap tiga orang oknum tiga minggu lalu dengan tuduhan melakukan aksi mata-mata untuk Israel. Setelah dilakukan penelitian dan investigasi, ketiga oknum mengakui hal itu. Mereka adalah Abbas Mustafa Salamah, Karam Akram Idris, dan Kamal Ajwad Hasan.

Sesuai laporan yang dilansir al-Manar, pengakuan ketiga oknum tersebut tertera seperti berikut ini:

Abbas Mustafa Salamah: kerja sama dengan Mossad dari sejak tahun 2015, memiliki hubungan erat dengan Samir Abi Iraj seorang mata-mata yang menjadi buronan, menukar data sebagian pangkalan militer dan tokoh untuk diteror, melakukan gerakan untuk merusak reputasi Hizbullah dengan dukungan dana dan kerja sama sebagian oknum dalam negeri Lebanon, dan mendekati sebagian oknum untuk memberli informasi tentang Hizbullah.

Kamal Ajwad Hasan: berhubungan dengan Israel dari sejak tahun 2011, memiliki hubungan dengan beberapa oknum di Palestina, dan memiliki hubungan dengan Yusuf Fakhr seorang mata-mata yang diberi julukan Cowboy.

Karam Akram Idris: memotret sebagian pangkalan artileri di al-Qashir dan al- Biqa’ dan mengirimkan foto untuk beberapa posisi Hizbullah di al-Qashir untuk Israel.

(Al-Alam/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Israel Akui Kalah di Medan Tempur Suriah dan Palestina

Saluran 2 televisi Israel mengakui bahwa rezim Zionis telah kalah dalam berperang di medan Suriah dan Palestina. Tidak sedikit aksi inteligen dan aktifitas mereka yang gagal atau keliru sasaran.

Demikian pengakuan ini dilansir oleh situs berita dan informasi al-Mayadin kemarin menukil pernyataan seorang analis Israel untuk urusan Arab, Ehud Yaari.

“Menurut keyakinan saya, Israel telah kalah telak di medan perang Suriah dan Palestina,” tukas Yaari sembari mengakui pembebasan kota Raqqah dan para militan teroris melarikan diri ke Deir al-Zur.

Menurut Yaari, perang Suriah hingga detik ini membuahkan hasil yang menyakitkan bagi Israel dan tidak menguntungkan rezim ini.

Ketika menyinggung kesepakatan perdamaian antara Hamas dan Fath, Yaari menandaskan bahwa kesepakatan ini tidak akan dijalankan sesuai apa yang diinginkan oleh Israel. “Perdamaian antara seluruh kelompok Palestina tidak menguntungkan kita,” tukas Yaari.

“Menilik seluruh peristiwa yang terjadi ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa aksi-aksi inteligen Israel di Palestina dan Suriah tidak berhasil melaksanakan tugas,” tukas Yaari melanjutkan.

Dalam beberapa hari terakhir ini, pasukan demokrat Suriah berhasil mengusir para militan teroris ISIS dari kota Raqqah. Sesuai kesepakatan, sekitar 280 militan bersenjata ISIS bersama keluarga mereka harus meninggalkan kota dengan koordinasi para tetua kabilah, Dewan Kota Raqqah, dan perlindungan angkatan udara Suriah.

(Al-Mayadin/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)

Israel Juga Anggap Militer Libanon Sebagai Musuh

Tentara Lebanon. (Foto: Istimewa)

Israel mengatakan, Hizbullah telah menguasai militer Lebanon, yang mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat (AS). Tel Aviv secara tersirat menunjukan akan turut menanggap tentara Libanon sebagai musuh mereka.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menuturkan, pihaknya saat ini tidak hanya melihat Hizbullah sebagai musuh tunggal di Lebanon. “Kami tidak lagi berbicara tentang Hizbullah sendiri,” ucap Lieberman, seperti dilansir Reuters pada Rabu 11 Oktober 2017.

“Kami berbicara tentang Hizbullah dan tentara Lebanon, dan untuk penyesalan saya ini adalah kenyataannya. Tentara Lebanon telah berubah menjadi bagian integral dari struktur komando Hizbullah. Tentara Lebanon telah kehilangan kemerdekaannya, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari aparat Hizbullah,” sambungnya.

Tidak ada tanggapan langsung dari Lebanon, yang secara formal masih dalam keadaan perang dengan Israel. Kedutaan besar AS di Beirut dan Tel Aviv juga sejauh ini belum memberikann tanggapan apapun.

Sebelumnya, militer Lebanon mengatakan, bahwa mereka beroperasi secara independen dan terpisah dari Hizbullah, yang terakhir melakukan operasi melawan ISIS di perbatasan Lebanon-Suriah. Militer Lebanon juga mengatakan, sama sekali tidak ada koordinasi dengan Hizbullah yang menyerang ISIS dari sisi Suriah.

Hizbullah sendiri merupakan salah satu musuh utama Israel di kawasan. Keduanya sempat terlibat peperangan beberapa tahun lalu, yang berakhir dengan gencatan senjata yang masih bertahan hingga saat ini.

(Reuters/Sindo-News/Satu-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)