Al-Khaththath alias Gatot pendukung Anies-Sandi dengan spanduk intimidatif
Oleh: Wahyudi Akmalyah
Dengan kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang terpaut hampir 15 persen suara dari Ahok-Djarot melalui perhitungan cepat oleh pelbagai lembaga survei, babak baru telah dimulai dalam perpolitikan Indonesia. Selain adanya campur tangan oligarki dengan kemunculan tokoh lama yang berwajah baru, ada juga isu yang dimainkan untuk mendulang suara.
Isu inilah yang menjadi tren untuk mendapatkan simpati pemilih. Meskipun Jakarta di bawah Ahok mengalami kemajuan pesat, baik infrastruktur maupun program kesejahteraan untuk kelompok kelas bawah dan menengah, masyarakat melihatnya murni sebagai seorang Tionghoa yang beragama Kristen. Kedua identitas ini yang dimainkan oleh mesin politik lawannya dengan menggunakan sentimen agama.
Di sisi lain, di tengah demokratisasi kepemilikan telepon pintar dan peningkatan penggunaan media sosial, isu penistaan agama yang dimainkan terkait dengan ungkapan Ahok “dibohongi pakai Surat Al-Maidah” di Kepulauan Seribu menjadi senjata ampuh untuk meruntuhkan simpati publik atas kerja-kerja progresifnya membangun Jakarta.
Stigma ini terus direproduksi untuk membangun ketakutan. Lebih jauh, pada level ekstrem, masjid kemudian dijadikan sarana membangun doktrin kebencian. Dan yang paling gila, dibuat juga ultimatum bahwa warga Muslim yang memilih non-Muslim tidak akan disalatkan jenazahnya.
Kedekatan Ahok dengan Presiden Joko Widodo serta afiliasinya dengan PDIP memperkuat fitnah bahwa ada ideologi komunisme di belakangnya. Di tengah kondisi ini, Anies justru melakukan akrobat yang bertolak belakang dengan posisi yang sebelumnya melambungkan namanya: pengikat tenun kebangsaan.
Selain melakukan upaya pembersihan diri sebagai mantan Rektor Paramadina yang bersih dari kelompok Syiah dan ajaran Islam liberal (sebagaimana Nurcholish Madjid atau Cak Nur yang terbuka dengan kelompok Islam lain, kemajemukan, dan minoritas), Anies juga mendekatkan diri pada ormas Islam garis keras. Strategi ini justru menjadi cara paling ampuh untuk melipatgandakan dukungan pemilih kepadanya.
Pertanyaannya, apakah isu reklamasi dan penggusuran di bawah kepemimpinan Ahok mempengaruhi elektabilitasnya? Jawabannya, sangat tidak signifikan.
Meskipun masalah tersebut menjadi krusial bagi kelompok aktivis HAM dan penggiat hak masyarakat sipil urban, itu bukanlah isu harian yang mudah diimani dan diamini oleh kebanyakan masyarakat Jakarta, terutama golongan menengah bawah yang berpendidikan rendah. Sementara itu, identitas keislaman bisa dengan mudah menyatukan mayoritas, terlepas dari status sosial-ekonominya.
Ketiga stigma Cina, kafir, dan komunis) inilah yang menjadi narasi utama yang akhirnya mengantar Ahok pada kekalahan telak di Pilkada Jakarta 2017. Meskipun upaya membangun sentimen keislaman yang ramah dan bersahabat itu sudah dilakukan di kubu Ahok, misalnya dengan menguatkan identitas keislaman Djarot.
Namun, sayang sekali, hal itu dilakukan terlambat; kurang lebih 2 minggu sebelum pemilihan dilakukan. Terkait dengan ideologi komunis, isu yang sama juga dimainkan di Pilkada Banten, khususnya 2 minggu sebelum pemilihan, yang kemudian membuat Rano Karno-Embay Mulya kalah dari Wahidin Halim-Andika Hazrumy dengan margin 1 persen.
Berkaca dari Pilkada Jakarta, stigma semacam ini yang ke depan akan dimainkan dan menjadi model untuk para calon yang bertarung di pilkada melalui mesin pemenangan tim dan konsultan politik. Upaya ini mulai tampak menggeliat dimainkan di Jawa Barat setelah Ridwan Kamil secara resmi mencalonkan diri untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Jawa Barat dengan dukungan dari Partai Nasdem.
Narasi yang mulai beredar adalah Ridwan Kamil dituduh sebagai pengikut Syiah. Tuduhan ini yang kemudian Kang Emil bantah melalui status Facebooknya. Upaya mendulang suara dengan membawa isu Syiah juga terlihat saat Arya Bima melarang perayaan Assyura di Bogor pada 24 Oktober 2015.
Ketakutan politisi disandingkan dengan identitas tersebut juga bisa dilihat dari kasus Syiah Sampang, Madura, yang sudah 5 tahun bertahan di Rumah Susun Jemundo, Sidoardjo, Jawa Timur, tanpa adanya inisiatif penyelesaian dari Gubernur Soekarwo maupun kepastian proses hukum agar mereka bisa kembali ke kampung halamannya.
Harapan akan Indonesia yang dibangun dengan nilai-nilai toleransi yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan HAM akan menjadi sekadar wacana yang direproduksi oleh LSM dan komunitas-komunitas pegiat keragaman serta dirayakan dalam dunia akademik. Namun, secara kebijakan publik, hal itu akan dibuang karena justru berpotensi menurunkan elektabilitas pejabat terkait untuk bertarung di kontestasi selanjutnya.
Jika hal seperti ini terus terjadi, kita tidak usah lagi mengingat narasi-narasi para pendiri bangsa, ketika keragamaan dan perbedaan merupakan kenyataan yang harus diterima dan dirawat. Sebaliknya, ia harus ditolak. Ironisnya, penolakan ini dilakukan melalui mesin elektoral yang seharusnya memungkinkan kita melahirkan generasi pemimpin baru yang terbebas dari warisan Orde Baru dan penuh inisiatif segar untuk membangun Indonesia.
Memperkuat kembali politik kebhinekaan menjadi kewajiban saat ini. Memang, ada banyak hal yang mungkin kita tidak sepakati terkait dengan prinsip dan visi mengenai kebhinekaan ataupun tokoh yang menjadi representasi perjuangannya. Tetapi, menguatkan politik kebhinekaan ini menjadi agenda penting, ketimbang diam, tidak berpihak, dan seolah-olah netral, namun menyesal di kemudian hari.
Selain mematahkan dominasi isu identitas, perjuangan kebhinekaan juga dilakukan untuk membendung arus konservatisme yang sedang mendapatkan angin segar di bawah pasangan baru Gubernur terpilih DKI Jakarta dan wakilnya, Anies-Sandi.
Jika tidak ada perlawanan, maka tahun 2019 akan menjadi pertaruhan terakhir: apakah politik kebhinekaan kita akan menjadi wajah yang membentuk Indonesia ke depan atau mengalami kegagalan dan berganti wajah Islamisme yang semakin mengeras di ruang publik?
Lebih jauh, apakah kita akan melihat sosok Presiden Jokowi yang mengayomi masyarakat Indonesia kembali dengan visi besarnya melalui pembangunan infrastruktur di pelbagai daerah atau diganti dengan orang yang memiliki warisan kelam masalah HAM masa lalu yang beraliansi dengan golongan Islam keras?
(Geo-Times/Gerilya-Politik/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email