Pengacara Ustaz Alfian Tanjung merumuskan langkah hukum dan nonhukum setelah kliennya ditahan polisi. Salah satu langkahnya adalah dengan menggalang dukungan dari para ulama.
“Kita tadi rapat, terus kita putuskan bersama beberapa aliansi ulama-ulama. Kita memutuskan kita akan melakukan langkah-langkah baik dari hukum maupun langkah non hukum,” ujar Alkatiri di kantor Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).
Alkatiri beranggapan bahwa masalah yang menyeret ustaz Alfian Tanjung bukanlah masalah personal saja tapi juga bangsa Indonesia. Alkatiri akan melakukan konsolidasi dengan elemen ulama tanpa menjelaskan siapa saja ulama yang dimaksud.
“Langkah non hukumnya kita akan konsolidasi dengan beberapa elemen bangsa, ulama dan sebagainya. Karena ini kan masalah bangsa ya, masalah bangsa ini kan kompleks. Ini masalah ideologi juga dan sebagainya,” tuturnya.
“Semua harus concern ya dengan masalah ini, artinya semua harus memahami bangsa kita ada ancaman seperti bahaya laten PKI dan sebagainya,” tambahnya.
Alkatiri menolak anggapan bahwa ceramah yang dilakukan ustaz Alfian Tanjung merupakan ujaran kebencian. Ia mengeaskan ceramah tersebut dilkakukan hanya untuk kalangan sendiri.
“Memang faktanya beliau mensosialisaikan TAP MPRS, begitu. Sebagai ulama dan ilmuwan juga jadi TAP MPRS 66 itu dicabut begitu. Jadi ya wajar dong beliau memberikan pemahaman seperti itu. Sesuatu yang sudah terjadi dan bahaya laten itu saya pikir wajar. Apalagi dia mengatakan di masjid Mujahidin, Surabaya. Dia di lingkungan dia eksklusif, dia berbicara sebagai dai,” jelasnya.
Alkatiri mempertanyakan orang yang tersinggung mengenai ceramah tersebut. Ia mengaku justru ceramah itu untuk menghindarkan dari bahaya PKI.
“Ya kalau tersinggung atau tidak, kan kita bicara soal PKI. Kalau ada yang tersinggung kenapa tersinggung,” katanya.
“Kan ada 2002 pengakuan dari kader (PDIP) Ribka Tjiptaning Beliau mengakui, ada 20 juta kader PKI, itu tahun 2002 ya. Jadi begini, ustaz ini berbicara ada referensinya. Ada dasarnya, itu pengakuan kader tahun 2002 di Lativi,” pungkasnya.
(Detik-News/Gerilya-Politik/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email