Damaskus mengumumkan setuju untuk menempatkan dua puluh orang pegawai PBB sebagai pengawas lembaga internasional ini di Aleppo.
Pengumuman Pemerintah Suriah ini dilansir oleh Al-Jazirah kemarin.
Dalam sidang darurat kemarin, Dewan Keamanan PBB juga menegaskan supaya pengawas PBB segera ditempatkan di Aleppo guna mengawasi proses pengosongan daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok oposisi dan mengevaluasi nasib warga sipil yang masih berada di daerah-daerah ini.
DK PBB menghimbau supaya pengawasan tersebut dilaksanakan secara tidak memihak, langsung, dan sempurna supaya proses pengosongan kota Aleppo segera terlaksana.
DK PBB juga meminta kepada seluruh pihak supaya menjamin keamanan para pengawas PBB sehingga mereka bisa masuk tanpa halangan apapun.
Resolusi internasional baru ini merupakan kesepakatan yang telah dicapai dalam rancangan yang disusun oleh Prancis dan Rusia untuk krisis Aleppo.
Menteri Luar Negeri Prancis meminta kepada seluruh pihak, terutama Pemerintah Suriah dan seluruh sekutu untuk menjamin pelaksanaan resolusi DK PBB tersebut.
Sekalipun demikian, menurut penilaian Basyar Al-Ja‘fari, Duta Suriah untuk PBB, rancangan resolusi Prancis tersebut tidak lain adalah propaganda anti Suriah dan usaha negara ini untuk memberantas teroris.
Di bagian lain, Staffan de Mistura, utusan khusus PBB untuk Suriah, menyatakan telah mengambil keputusan untuk menggelar lagi perundingan perdamaian Suriah di Jenewa pada 8 Februari mendatang.
(Al-Jazeera/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email