Situasi Indonesia, khususnya Ibukota Jakarta, pasca-ketegangan dari polarisasi akibat dinamika Pilkada DKI 2017 cenderung kembali normal. Fenomena ini, menurut Ahli Tata Negara Mahfud MD, mengingatkan pada apa yang dilaporkan Tim Pemantau Pemilu Clinton Center.
“Inilah yang dikatakan oleh Clinton Center pasca pemilu 1999 di Indonesia, bahwa demokrasi kompatibel ada di Indonesia,” kata Mahfud seperti dilansir tribunnews.com, 21/4.
Guru Besar di Universitas Islam Indonesia itu menjelaskan, ketika mengirimkan tim pemantau pada pemilu tahun 1999 ke Indonesia, lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Amerika Serikat itu mencatat adanya ketegangan yang luar biasa di Indonesia.
“Situasinya begitu panas sehingga ada kekhawatiran akan terjadi perang saudara, lebih-lebih menjelang pemilihan Presiden oleh MPR,” katanya.
Tetapi begitu pemilu legislatif dan pemilihan presiden selesai, situasi menjadi reda dan tidak ada tindak kekerasan, pemerintahan kembali bergerak, dan rakyat kembali bekerja seperti biasa.
“Laporan Clinton Center menyebutkan bahwa demokrasi kompatibel untuk umat Islam di Indonesia,” katanya.
Alasannya, lanjut pria asal Madura ini, Indonesia adalah negara kaum muslim terbesar di dunia ternyata bisa melaksanakan demokrasi dengan baik. Mereka memperjuangkan aspirasinya melalui demokrasi dan menerima hasilnya dengan baik.
“Mungkin Clinton Center membandingkan dengan kehidupan politik di negara-negara Timur Tengah yang juga dihuni oleh kaum muslimin, tetapi demokrasi di sana tidak hidup dan selalu dibayang-bayangi oleh tindak kekerasan,” jelas Mahfud.
Menurut Mahfud, Indonesia yang berpenduduk sekitar 255 juta dengan 87 persen kaum muslim dan dengan pluralis yang massif bisa ditata dengan asas, sistem, dan mekanisme ketatanegaraan yang berbasis demokrasi.
Tak perlu sistem lain, demokrasi sudah memberi jalan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik.
“Yang perlu kita jaga adalah sportifitas dan sikap toleran,” kata dia.
Mengenai isu SARA yang kerap mewarnai Pilkada dan Pemilu memang menjadi catatan yang harus diperbaiki. Tetapi menurut Mahfud, di putaran kedua Pilkada DKI 2017 misalnya, kedua kubu sama-sama memainkan isu SARA.
“Menuding satu kelompok memainkan isu SARA adalah sama saja dengan memainkan dengan isu SARA itu sendiri. Itu, sih, di kalangan elit saja. Tetapi itu tidak terlalu jadi masalah sebab setelah Pilgub selesai, ya, selesai,” katanya.
Yang kalah mengucapkan selamat, yang menang bersyukur tanpa sikap jumawa. Ke depan bangsa ini memang perlu merajut secara lebih intens kesatuan dalam keberagaman kita agar demokrasi semakin kompatibel dengan Indonesia.
“Ya, demokrasi cocok sebagai sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Buktinya, rakyat begitu antusias, bahkan cenderung panas, dalam mempertandingkan aspirasi dan pilihan politiknya pada Pilgub kemarin. Tetapi begitu selesai, ya, selesai. Pilgub berjalan dengan mulus,” katanya.[]
(Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email