Petisi untuk Negeri Matahari. Petisi Koalisi Jepang-Timor Timur menuntut pemerintah Jepang bertanggung jawab atas perbudakan seksual selama menduduki Timor Leste

Korban perbudakan seksual Jepang memberikan kesaksian publik. Ki-ka: Virginia da Costa, Aniceto Neves (penerjemah), Mariana da Costa Araujo Marques, dan Alicia Prego. (Foto: www.laohamutuk.org)

MEMPERINGATI 71 tahun pendudukan Jepang di Timor Leste, Koalisi Jepang-Timor Timur mengajukan petisi untuk Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida yang mendesak penyelesaian masalah perbudakan seksual (ianfu) selama menjajah bumi Timor Lorosae.

“Pendudukan Jepang menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi orang-orang, dan satu masalah yang belum diselesaikan adalah keadilan bagi para korban perbudakan seksual militer atau disebut comfort women,” tulis Akihisa Matsuno dari Koalisi Jepang-Timor Timur dalam pengantar petisi yang diterima Historia.

Jepang menyerbu Timor Portugis –sekarang Timor Leste– pada 20 Februari 1942 dan mendudukinya selama tiga setengah tahun. Meski Jepang telah memberikan bantuan pembangunan untuk Timor Leste selama beberapa tahun, namun Jepang belum memenuhi tanggungjawabnya berkaitan dengan masalah iafu.

Sudah 19 mantan ianfu yang membuka diri, sembilan di antaranya meninggal dunia tanpa mendengar permintaan maaf dari pemerintah Jepang. Dua korban meninggal tahun lalu. Mariana de Araujo da Costa Marques dari Distrik Ainaro bersaksi diserahkan ke tempat ianfu atau ianjo di Same setelah usahanya bersembunyi di semak-semak gagal. Marcelina da Costa, yang mendapat nama Jepang “Michi”, dari Distrik Manufani bersaksi bahwa dia diancam dengan pistol dan diserahkan kepada tentara Jepang.

Sejak tahun 2000, Koalisi Jepang-Timor Timur bekerja dengan kelompok perempuan lokal, kelompok hak asasi manusia, dan praktisi hukum untuk mengumpulkan keterangan korban dan saksi, dokumen arsip, serta mendidik orang-orang di Timor Leste dan Jepang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Koalisi juga mengkomunikasikan keinginan korban kepada pemerintah kedua negara.

“Keberanian yang ditunjukkan para korban adalah cahaya yang akan memandu pembangunan hukum, demokrasi, dan kesetaraan di negara baru Timor Leste. Nilai-nilai ini yang oleh Jepang dipromosikan di dunia internasional, dan jika pemerintah Jepang sendiri tidak menunjukkan nilai-nilai itu dalam perilakunya, mustahil mendapatkan kepercayaan dari Timor Leste atau masyarakat internasional pada umumnya,” tulis Akihisa dalam petisi tersebut.

Melalui petisi ini, Koalisi menyerukan pemerintah Jepang untuk mengambil langkah-langkah membangun persahabatan sejati antara Jepang dan Timor Leste, yaitu mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Timor Leste mengenai isu ianfu pada akhir tahun ini; dan mengakui fakta, meminta maaf kepada korban, serta berkonsultasi dengan para korban dan kelompok pendukung korban mengenai ganti rugi yang layak bagi para korban.

(Historia/Berbagai-Sumber-Sejarah/ABNS)