Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar jangan lagi ada yang mencoba-coba melakukan pungutan liar (pungli) di sektor manapun.
Presiden menegaskan akan mengejar dan mencari sekecil apapun uang yang dipungli oleh aparat.
“Jangan sampai ada pungli lagi. Kalau memang pembuatan sertifikat seperti ini harus bayar ya tidak apa-apa, ya harus bayar. Tapi kalau seharusnya gratis kok dipungut biaya, hati-hati. Di semua bidang. Tidak hanya di pembuatan sertifikat, juga SIM, KTP, perizinan dan semuanya akan saya awasi. Hati-hati,” kata Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat menyerahkan 3.515 sertifikat gratis kepada masyarakat Jawa Tengah di Lapangan Kotabarat, Solo, Minggu ( 16/10/2016) pagi.
Presiden mengatakan beberapa waktu lalu ada yang mengritiknya ketika langsung datang ke lokasi ketika terjadi operasi tangkap tangan kasus pungli di Kementerian Perhubungan.
Kritik itu dialamatkan kepadanya oleh fadli zon & fahri hamzah karena dinilai uang hasil tangkapan yang terlalu kecil untuk diurus oleh Presiden.
“Jangankan puluhan atau ratusan juta, urusan Rp 10 ribu juga akan saya urus. Ini kan kecil-kecil tapi menjengkelkan, kecil-kecil meresahkan. Kecil-kecil tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan lain-lain, ini kan bisa triliunan jadinya,” terang Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan bahwa saat ini telah terbentuk Tim Sapu Bersih Pungli (Tim Saber Pungli) yang dibentuk khusus untuk menangani korupsi dari pungli.
“Yang besar-besar, yang itungannya miliar yang triliun itu urusannya KPK. Urusan saya yang kecil-kecil itu. Yang sepuluhan ribu. Biar semua senang. Harap diketahui sekarang sudah dibentuk Tim Saber Pungli. Rakyat harus dimudahkan, jangan disusahkan,” tegasnya
Komentar Netizen Malaysia: Ingin Undang Jokowi Berantas Korupsi
Ternyata, kabar soal Presiden Jokowi yang menyambangi arena Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sampai ke Negeri Jiran. Netizen Malaysia kemudian berkomentar, ada yang ingin mendatangkan Jokowi untuk memberantas korupsi di Malaysia.
Sebagaimana dilansir malaysiakini, Minggu (16/10/2016), pemberitaan berjudul “Jokowi muncul mengejut saksi tangkapan penjawat awam” diunggah pada 12 Oktober 2016. Judulnya, bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, kurang lebih adalah “Jokowi Muncul Mendadak Saksikan OTT terhadap PNS”.
Sebagaimana diberitakan detikcom, memang Jokowi ada di lokasi, yakni di Kantor Kementerian Perhubungan, Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/16) lampau.
OTT yang dilakukan polisi itu berhasil menyita puluhan juta rupiah. Mendengar aksi Jokowi itu, pembaca malaysiakini.com itu berkomentar.
“Jemput ke Malaysia Presiden Jokowi tangkap penjawat awam ambil duit masuk akaun peribadi (Bahasa Indonesia: Jemput ke Malaysia Presiden Jokowi tangkap PNS ambil duit masuk rekening pribadi),” kata Bern An menggunakan Bahasa Melayu Malaysia dalam kolom komentar situs berita itu.
“Di Indonesia, Presiden menyaksikan koruptor ditangkap. Di Malaysia, PM sembunyikan koruptor,” kata Marcus Lasat menanggapi.
Mereka juga membanding-bandingan Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. “Contohi presiden jokowi yg membenteras gelaja rasuah, bukan macam negara kita pemimpin tertinggi yg jd ketua utk ambil rasuah,” kata Raymond Chai Leong dalam komentarnya.
Namun ada pula akun yang berkomentar, bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara yang sarat pungli. Pungli di Indonesia lebih parah dibanding Malaysia, karena lebih blak-blakan.
“Di Indonesia memang jauh berbeza dengan Malaysia. Di sana terang2an meminta wang tanpa sebab. Mau cop pasport pun minta wang kopi nya,” tulis Craumie Dulinad.
Bahkan akun Kedai Kami menuliskan, “indonesia bakal maju dari malaysia.”
Akun Bamkorso Korso yang bekerja di Kuala Lumpur mengajak agar elite politik di Malaysia introspeksi diri. Soalnya, masyarakat dunia sedang melihat Malaysia sebagai negara yang korup.
“Tak malu punya PM. Seluruh dunia mengejek malaysia. Seluruh masyarakat dunia berkata malaysia negara rasuah dan penjenayah. Malulahh sikit. Kalau tak malu kpd Tuhan malulah kpd manusia,” kata Bamkorso Korso.
Tampar Muka Fadli Zon & Fahri Hamzah, Jokowi: Jangankan Ratusan Juta, Pungli Rp 10 Ribu Akan Saya Urus
Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar jangan lagi ada yang mencoba-coba melakukan pungutan liar (pungli) di sektor manapun.
Presiden menegaskan akan mengejar dan mencari sekecil apapun uang yang dipungli oleh aparat.
"Jangan sampai ada pungli lagi. Kalau memang pembuatan sertifikat seperti ini harus bayar ya tidak apa-apa, ya harus bayar. Tapi kalau seharusnya gratis kok dipungut biaya, hati-hati. Di semua bidang. Tidak hanya di pembuatan sertifikat, juga SIM, KTP, perizinan dan semuanya akan saya awasi. Hati-hati," kata Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat menyerahkan 3.515 sertifikat gratis kepada masyarakat Jawa Tengah di Lapangan Kotabarat, Solo, Minggu ( 16/10/2016) pagi.
Presiden mengatakan beberapa waktu lalu ada yang mengritiknya ketika langsung datang ke lokasi ketika terjadi operasi tangkap tangan kasus pungli di Kementerian Perhubungan.
Kritik itu dialamatkan kepadanya oleh fadli zon & fahri hamzah karena dinilai uang hasil tangkapan yang terlalu kecil untuk diurus oleh Presiden.
"Jangankan puluhan atau ratusan juta, urusan Rp 10 ribu juga akan saya urus. Ini kan kecil-kecil tapi menjengkelkan, kecil-kecil meresahkan. Kecil-kecil tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan lain-lain, ini kan bisa triliunan jadinya," terang Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan bahwa saat ini telah terbentuk Tim Sapu Bersih Pungli (Tim Saber Pungli) yang dibentuk khusus untuk menangani korupsi dari pungli.
"Yang besar-besar, yang itungannya miliar yang triliun itu urusannya KPK. Urusan saya yang kecil-kecil itu. Yang sepuluhan ribu. Biar semua senang. Harap diketahui sekarang sudah dibentuk Tim Saber Pungli. Rakyat harus dimudahkan, jangan disusahkan," tegasnya.
(Detik-News/Liputan-Berita/Jejak-Malam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email