Joko Widodo - Presiden Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) komitmen dalam pemerataan ekonomi. Salah satunya dengan redistribusi lahan-lahan yang tersebar di seluruh provinsi. Totalnya, ada sekitar 21 juta hektar (ha) lahan.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan redistribusi lahan untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi. Selama ini pemerintah fokus pada program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, industri, pemangkasan perizinan.
Kini untuk melengkapi program-program pendorong pertumbuhan ekonomi itu, dibuat program yang menciptakan pemerataan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tak hanya dirasakan segelintir rakyat saja.
"Pemerataan itu adalah pasangan dari yang sudah ada saat ini. Yang ada selama ini kan infrastruktur, deregulasi, industri itu adalah untuk pertumbuhan. Harus ada pasangannya untuk pemerataan, yang intinya memberi dukungan, memberi modal kepada rakyat, memberi kesempatan," kata Darmin saat ditemui di Ritz Carlton, Jakarta, Senin (27/3).
Dari 21 juta ha lahan yang dibagikan, 9 juta hektar untuk reforma agraria dan 12,7 juta hektar program perhutanan sosial. Pemerintah sedang mengidentifikasi siapa saja yang berhak untuk memperoleh lahan-lahan ini.
"Jadi sebenarnya nanti ada namanya tanah untuk reforma agraria. Itu kita sudah punya daftarnya, nanti kita juga identifikasi masyarakat yang berhak untuk memperoleh. Ada lagi nanti kelompok lain 12,7 juta hektar, itu bukan untuk dibagikan. Itu untuk diberi izin ke masyarakat mengolahnya selama beberapa tahun. Ada konsesinya, mungkin 10 tahun, paling tidak 5 tahun lah," tukasnya.
Lahan-lahan konsesi akan dikelola secara cluster, dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan produktif.
"Bisa misalnya untuk hortikultura, ini dikelola secara cluster, tidak masing-masing. Kalau masing-masing nanti tidak jadi apa-apa," katanya.
Kebijakan redistribusi lahan dan reforma agraria ini bukan bagian dari paket kebijakan ekonomi. Kata Darmin, ini lebih dari paket kebijakan.
"Itu bukan bagian dari paket deregulasi, bukan paket kebijakan. Itu lebih dari paket," ujarnya.
Darmin berjanji akan menjelaskan lebih rinci mengenai lahan-lahan yang akan dibagikan, penerimanya, pengelolaannya, kegiatan produktif yang akan dikembangkan, dan sebagainya.
"Itu ruwet menjelaskannya, nanti kita bicarakan lagi di tempat saya," pungkasnya.
(Detik-News/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email