Pesan Rahbar

Home » » Penghuni Tanah Arakan

Penghuni Tanah Arakan

Written By Unknown on Tuesday, 19 September 2017 | 22:01:00

Akar sejarah perseteruan antara etnis Burma yang Budha dengan Muslim Rohingya.

Lukisan Kota Mrauk U karya Wouter Schouten, 1663. Kota utama di Kerajaan Arakan ini dibangun oleh Raja Narameikhla.

Cikal-bakal kelompok Rohingya terlacak pada awal abad ke-15. Pada 1404, pasukan dari Ava, ibukota kerajaan Burma kala itu, menyerang kerajaan Arakan yang membuat Raja Narameikhla mengungsi ke negeri Bengali (kini Bangladesh). Dua puluh empat tahun kemudian, bersama bala bantuan dari Sultan Bengali, dia kembali untuk merebut Arakan.

Menurut Wilhem Klein dalam Burma, The Golden, selama di Bengali, Narameikhla belajar matematika, ilmu pengetahuan alam, dan Islam di kota Gaur. Ketika kembali menjadi penguasa Arakan, pengaruh Islam yang didapatkannya di pengasingan begitu terasa. Dia mengubah namanya menjadi Solaiman Shah. Dia juga membangun masjid, mendirikan pengadilan yang memadukan budaya Budha dan Islam, serta mendirikan sebuah kota bernama Mrauk U yang akan menjadi kota terpenting di wilayah itu. Pengaruh Islam tetap bersemayam dalam diri setiap penguasa Arakan, kendati Arakan tetaplah kerajaan Budha yang merdeka.

Pada 1784, Bodawphaya, raja Burma dari Dinasti Konbaung, mengerahkan tentara untuk menginvasi wilayah Arakan. Ribuan orang tewas dan ditawan. “Setidaknya 20.000 tawanan termasuk simpatisan Muslim, seniman, dan ilmuwan digelandang menuju pusat Burma melintasi bukit Arakan. Ratusan di antaranya tewas selama di perjalanan,” tulis sejarawan Inggris G. E. Harvey dalam Outline of Burmese History.

Pemerintahan Arakan jatuh. Dimulailah perseteruan antara etnis Burma dan orang-orang Arakan, terutama penganut Islam, yang berlarut-larut hingga kini. Kekuasaan Inggris, yang menginvasi Burma dalam apa yang dikenal sebagai Perang Anglo-Burma I pada 1823, tak menyurutkan perseteruan itu.

Selama memerintah Arakan, Inggris mendatangkan orang-orang Muslim yang sebelumnya terusir ke Chittagong, Bengali, karena membutuhkan tenaga kerja di lahan-lahan pertanian serta membangun infrastruktur.

Kebijakan ini, menurut Apipudin, dosen sejarah Universitas Indonesia, menyemai bibit-bibit kecemburuan pada orang-orang asli Burma. “Tapi kecemburuan yang tumbuh menjadi kebencian itu dibiarkan, kalau tidak bisa dikatakan didukung, oleh pemerintah rezim militer. Seringkali setiap kali terjadi pengusiran, perampasan harta benda, pembakaran, maupun pembantaian, pemerintah tak pernah menindak kelompok yang menyerang,” ujarnya.

Pada 1942, Jepang menginvasi Burma. Penduduk Burma mengambil kesempatan ini untuk memprovokasi penganut Budha di Arakan. Terjadilah kerusuhan yang menewaskan sekitar 100.000 Muslim dan ratusan ribu lainnya melarikan diri ke Bengali. Di bawah kekuasaaan Jepang, umat Budha menjadi mayoritas di Arakan. Kerusuhan ini membagi wilayah Arakan menjadi dua bagian: selatan dihuni penganut Budha, utara dihuni orang-orang Muslim Rohingnya.

Inggris, yang terdesak ke Arakan utara, menjalin hubungan dengan orang-orang Rohingya. Ketika Inggris menyusun rencana perang gerilya dengan sandi “V Force” pada April 1943, dengan tujuan merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang, orang-orang Rohingya ikut dilatih sebagai calon tentara. Tentara Arakan yang tergabung dalam “V Force” berperan penting dalam upaya Inggris merebut kembali Arakan pada 1945.

Merasa andil dalam memenangkan Inggris, orang-orang Rohingya menuntut imbalan berupa kemerdekaan di sebuah wilayah bernama Maungdaw di Arakan. Permintaan ini dikabulkan. Para pengungsi Rohingya, yang terusir ke Bengali dalam kerusuhan tahun 1942, akhirnya kembali ke kampungnya. Untuk mengamankan kekuasaan, mereka tak memberikan jabatan-jabatan strategis kepada orang-orang Budha; suatu keadaan yang memperdalam sentimen kebencian.

Sebagai hasil dari Konferensi London, kekuasaan Inggris akhirnya diserahkan kepada Burma pada 4 Januari 1948. Tanggal ini kemudian dijadikan hari kemerdekaan Burma.

Sayangnya, pasca kemerdekaan, keberadaan orang-orang Rohingya justru tak diakui. Dalam draf konstitusi Burma yang baru disusun, mereka tak dimasukkan dalam kategori kelompok minoritas. Konsekuensinya, mereka tak berhak mendapatkan hak-hak minoritas seperti kuota di parlemen dan perlindungan hukum.

Perlakuan ini memicu kembali perlawanan orang-orang Rohingya. Banyak di antara mereka bergabung dalam gerakan Mujahidin yang dipimpin Jafar Kawal. Gerakan ini ditandingi Burma Teritorial Force (BTF) yang dibentuk Jenderal Ne Win. Ribuan Muslim dan rumah mereka dimusnahkan pasukan Jenderal Ne Win.

Salah satu keberhasilan gerakan Mujahidin adalah memaksa pemerintah Burma memberikan distrik otonom yang terdiri dari Maungdaw, Rathedaung, dan Buthidaung pada 1950. Wilayah ini nantinya dikenal sebagai Mayu Frontier.

(Historia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Share this post :

Post a Comment

mohon gunakan email

Terkait Berita: