Kepala juru runding PLO, Saeb Erekat, mengecam serangan yang dilakukan para pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina. Erekat mengatakan bahwa hal itu diakibatkan budaya kekerasan, kebencian dan ekstremisme yang didorong oleh pemerintah Israel dengan mengumumkan pembangunan pemukiman baru.
"Kekerasan pemukim dan penghancuran sembarangan terhadap properti Palestina merupakan pengulangan dari apa yang dilakukan Israel dalam skala lebih besar, saat Israel memaksakan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur," kata Erekat dalam sebuah pernyataan.
"Mereka memperlihatkan kekerasan secara penuh yang mendukung kebijakan pembangunan pemukiman ilegal dan dampaknya terhadap Palestina," tambahnya.
Pejabat PLO tersebut menambahkan, "Para pemukim adalah pewaris langsung kebijakan pemerintah Israel yang menghalalkan penjajahan dan perampasan tanah orang lain, penghancuran rumah-rumah mereka, pencurian air, pembangunan jalan-jalan terpisah dan pembangunan seluruh kota di belakang tembok sistem apartheid yang mempromosikan pemukiman dengan merampas hak-hak dasar dan kebebasan warga Palestina."
"Hasilnya adalah budaya kekerasan, kebencian dan ekstremisme, di mana para pemukim Israel, umumnya didampingi para serdadu Israel, mengacau di Tepi Barat, didorong oleh sebuah ideologi yang mengagungkan tindakan-tindakan semacam itu untuk memperluas Israel, sebuah hal yang didukung banyak pihak yang saat ini tergabung dalam koalisi Israel," tambah Erekat, satu hari setelah terjadi kekerasan dan vandalisme para pemukim di Tepi Barat terjajah.
Komentar Erekat dilontarkan menyusul gelombang serangan pemukim terhadap warga Palestina, termasuk pencabutan 250 bakal pohon zaitun pada hari Selasa oleh para penduduk pemukiman ilegal Givat Hayovel. Pohon-pohon tersebut ditanam oleh para petani Palestina di desa Qaryut untuk memperingati Hari Bumi.
Pada hari Senin, para pemukim menyerang kompleks perumahan Serikat Pekerja Palestina di Ein Sinyia, sebelah utara Ramallah. Dalam aksi brutal tersebut, para pemukim ilegal menghancurkan tangki-tangki air dan properti di sekelilingnya.
Begitu juga dengan serangan pada minggu lalu di desa Huwwara, di mana para pemukim menyerang sebuah masjid, melukiskan slogan-slogan rasis di tembok masjid, membakar dua buah mobil, dan mencabut lebih dari 300 pohon zaitun.
Bukannya mempersiapkan warga Israel untuk perdamaian, kata Erekat, "Kebijakan-kebijakan pemerintah Israel saat ini justru mendorong dan memungkinkan pada ekstremis tersebut mengintimidasi dan melakukan penghancuran seenak perut mereka, dengan didukung gagasan aneh yang menyatakan bahwa mereka punya "hak suci" untuk mencuri, merusak dan menganiaya orang lain. Dari kerusakan luar biasa yang diakibatkan para pemukim, terlihat contoh hasutan Israel yang murni dan sederhana."
Mengenai pemberitaan media Israel pada hari Rabu, Erekat mengatakan bahwa bahkan sebagian anggota militer Israel mengakui bahwa kekerasan pemukim memang sengaja dilakukan untuk memantik kerusuhan dan memprovokasi penduduk Palestina. Ia mengatakan, penolakan Israel untuk membekukan seluruh pemukiman mengancam harapan untuk menyelamatkan solusi dua negara, sementara kekerasan pemukim mengancam meningkatkan ketegangan di kawasan Palestina terjajah.
"Pemukiman adalah hambatan terbesar perdamaian dan ancaman terbesar terhadap solusi dua negara. Semua orang dalam komunitas internasional mengakui hal ini. Pemukiman ilegal tak ubahnya lubang hitam yang menyedot seluruh harapan perdamaian," kata Erekat.
"Palestina ingin perdamaian dan kebebasan, pemerintah Israel ingin pemukiman dan apartheid. Saat Palestina membangun negara, para pemukim ilegal Israel tetap bermaksud menghancurkan segala yang ada di depan mereka. Seperti itulah persaman dasar yang kita hadapi saat ini, dan tantangan dasar yang dihadapi komunitas internasional," pungkas Erekat.
Akhir tahun lalu, Erekat mengecam pemungutan suara kabinet Israel untuk mengalirkan jutaan shekel uang ke pemukiman ilegal di Tepi Barat.
Kabinet itu meloloskan sebuah peta prioritas nasional baru pada Senin malam yang berisi hirarki fokus perhatian dan pendanaan pemerintah.
Daftar area prioritas untuk pertama kalinya memasukkan enam pemukiman Tepi Barat dengan total populasi sekitar 110.000 jiwa.
"Tujuan peta prioritas nasional Israel telah jelas, yaitu sebagai cetak biru perluasan "penjajahan" pemukiman di masa depan," ujar Erekat.
(Suara-Media/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email