WAGUB Aceh Muzakir Manaf berdialog dengan imigran gelap Myanmar dan Bangladesh yang ditampung di TPI Desa Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang, Aceh Utara, Jumat (15/5).
“LEBIH baik kami mati dipangkuan saudara kami muslim Aceh (di sini), daripada harus menerima siksaan setiap hari dari militer dan aparat pemerintah Burma.”
Untaian kalimat dalam bahasa Inggris terbata-bata itu diucapkan seorang pencari suaka ke negara ketiga asal Burma (salah satu provinsi di Myanmar Barat), ketika berbincang-bincang dengan anggota DPRA, Bardan Sahidi di lokasi penampungan imigran asal Myanmar dan Banglades di Aceh Utara, dua hari lalu.
Menurut Bardan, apa yang disuarakan laki-laki asal Burma tersebut bisa dipastikan mewakili suara dan perasaan para imigran lainnya yang harus meninggalkan negara asal mereka dan sebagian kini terdampar di Aceh Utara, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Local Aceh Parlemen, Bardan meminta PBB (UNHCR) dan International Organization Migration (IOM) memfasilitasi dan menjadi mediator penyelesaian kasus yang dihadapi warga asal Myanmar dan Banglades. Dia juga meminta Pemerintah RI melalui Presiden dan Duta Besar Myanmar (Burma) turun tangan mengatasi persoalan kemanusiaan (human issue) atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. “Dunia internasional tidak boleh bungkam dengan fakta ini, ataukah karena etnis Rohingya (muslim)? Padahal banyak juga di antara mereka nonmuslim,” demikian Bardan Sahidi dari Komisi I DPRA yang juga Member of Asian Parlemen Peace Human Solidarity.
Anggota DPRA lainnya yang juga dari Komisi I, Iskandar Usman meminta Pemerintah Pusat segera bersikap terkait nasib etnis Rohingya yang saat ini terdampar di Kabupaten Aceh Utara. Menurut Iskandar, Indonesia perlu mengirim surat ke PBB untuk meminta bantuan kemanusian dan juga andil politik sehingga pelanggaran HAM yang dialami warga Rohingya bisa digubris dunia internasional.
“Mereka merupakan warga muslim korban kekejaman junta militer. Sudah sepatutnya Indonesia sebagai komunitas terbesar Islam untuk bersikap sebagai sesama muslim,” kata politisi Partai Aceh ini.
Dia juga berharap Presiden Jokowi tidak hanya berani bicara soal Palestina saat KTT Asia Afrika di Bandung beberapa waktu lalu. Namun dalam kasus muslim Rohingya dari negara Myanmar dan Banglades, pihaknya juga mendorong presiden untuk bersikap sama.
Menurutnya, mendeportasi warga Rohingya kembali ke negara asal akan menambah masalah besar untuk para manusia perahu ini. Karena bisa dipastikan mereka akan menerima sanksi dan perlakuan buruk dari pemerintah yang berkuasa di sana.
Kepada Pemerintah Aceh, Iskandar menyerukan harus menfasilitasi etnis Rohingya selama proses identifikasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh PBB. “Saya mengapresiasi sikap warga yang menerima saudara mereka dari etnis Rohingya dengan baik dan sangat bersahabat. Gubernur harus segera melaporkan ke Presiden menyangkut kondisi mereka,” kata Iskandar Usman.(nas/mz)
(Serambi-News/Tribun-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email