Tolak Perwakilan Hamas, Persis: Langkah Pemerintah Tepat

Sekum PP Persatuan Islam (Persis) Irfan Safrudin menilai keputusan pemerintah menolak kantor perwakilan Hamas di Indonesia sebagai keputusan yang tepat. Menurutnya, Indonesia merupakan sebuah negara dan harus bertindak dalam konteks kenegaraan pula.
 
"Hamas adalah kelompok pejuang bukan negara" kata Irfan saat dihubungi Republika Online, Rabu (3/12) di Jakarta.

Irfan mengatakan, Indonesia harus melihat Palestina sebagai satu kesatuan negara. Sedangkan Hamas, lanjut dia, bukan merupakan representasi dari negara Palestina. Pasalnya, Palestina terdiri dari fraksi-fraksi yang saling bertentangan satu sama lain.

"Bukan hanya Hamas, kalau Fatah minta juga harus ditolak" Irfan menambahkan.

Menurut Irfan, Indonesia justru akan turut andil memelihara konflik internal Palestina jika pemerintah memberi ijin Hamas buka perwakilan di Indonesia. Seharusnya,  kata Irfan, Indonesia dapat mendorong Hamas dan Fatah bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Saat ini, Irfan mengungkapkan, Indonesia sudah memberikan dukungannya secara nyata dengan membuka kedutaan besar Palestina di Indonesia. Sekaligus, ia menambahkan, tidak membuka kedutaan besar Israel di Indonsia.

Irfan melihat, yang dibutuhkan Palestina saat ini yaitu berupa bantuan dana dan senjata. Serta, lanjut dia, dukungan politik untuk segera diakui di PBB.

Sebelumnya, perwakilan Hamas meminta ijin kepada Pemerintah Indonesia untuk membuka kantor perwakilan Hamas di Indonesia. Permohonan disampaikan dalam kunjungan nya ke kompleks gedung Parlemen Indonesia.

(Republika/ABNS)