Sangat menarik perkembangan politik Indonesia khususnya saat kebijakan kenaikan BBM dan paket BLSM sedang ramai diperdebatkan dan ditentang diantara para politisi dan aktivis. Para aktivis seringkali walau tidak terkait dengan partai apapun namun diduga juga menerima banyak pesanan khusus dari partai-partai politik untuk mendukung agenda politik mereka dan murni bukan untuk kepentingan masyarakat. Partai politik dengan sikap yang berubah dari lawan menjadi kawan dan sebaliknya semuanya didasari motivasi kekuasaan dan uang.
Salah satu yang tidak kalah menarik adalah Gerindra dan PDIP yang sebelumnya sukses mendukung Jokowi dan Ahok namun kemudian mulai bertikai saat keduanya mengklaim sebagai pihak yang paling berjasa. Jokowi yang ditelurkan oleh PDIP dirasakan tetap setia kepada PDIP walaupun di dalam kebijakannya Jokowi terlihat mandiri dan tidak mau diganggu dengan agenda-agenda politik PDIP. Namun
Perpecahan ini kemudian semakin terbuka saat ini dengan pernyataan Prabowo yang mendukung kenaikan BBM dan program BLSM. Prabowo bahkan sempat difitnah kalau beliau menerima uang tertentu dari pemerintah untuk mendukung kebijakan ini dan Prabowo sudah membantahnya dengan tegas.
PKS yang sudah dalam keadaan terjepit dengan banyaknya skandal korupsi dan wanita cantik melakukan manuver politik "to be or not to be" dengan menentang kebijakan kenaikan BBM demi untuk mencari popularitasnya kembali. PKS menentang pemerintah dan Demokrat namun tetap tidak mau melepaskan ketiga menterinya di kabinet dan membiarkan SBY untuk melakukan tindakan. PDIP yang kurang cerdaspun melakukan kamikaze yang tidak perlu dengan mendukung PKS dimana seringkali PDIP tidak memberikan argumentasi-argumentasi yang tidak cerdas di dalam menentang kebijakan kenaikan BBM ini. PDIP seperti biasa kurang cerdas di dalam membuat manuver politik.
Apakah Gerindra akan menggantikan PKS? Ini pertanyaan besar menjelang pemilu 2014. Secara logika sangat mungkin karena Gerindra yang sudah merasa tidak bisa bersatu dengan PDIP Perjuangan tentu mempertimbangkan bergabung dengan Demokrat untuk mendapatkan bagian kekuasaan apabila Demokrat kembali menang. Yang paling menarik kalau Jokowi melakukan perlawanan kepada Megawati dan bergabung ke Demokrat dan sekutunya untuk menjadi capres maka PDIP hanya akan berkoalisi dengan PKS dan tanpa Jokowi dipastikan akan gagal kembali.
(AS/M/Berbagai-Sumber/Memobee/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email