Hasjim Ning dan Alamsjah Ratu Perwiranegara (Foto: Repro otobiografi Hasjim Ning, "Pasang Surut Pengusaha Pejuang" karya A.A. Navis)
ALAMSJAH Ratu Perwiranegara, asisten VII Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Soeharto, usul menggunakan pihak ketiga untuk membujuk Sukarno agar membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menyerahkan mandatnya kepada Soeharto.
Pihak ketiga tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan Sukarno, yaitu pengusaha A.M. Dasaad dan Hasjim Ning. Saking dekatnya, kata Alamasjah dalam otobiografinya Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim, Dassad dapat bebas keluar-masuk kamar Sukarno.
Alamsjah bertemu Dasaad dan Hasjim di rumah Dasaad di Pegangsaan Timur Jakarta pada 9 Maret 1966 malam. Alamsjah menceritakan bahwa negara dalam keadaan kritis. Menurutnya Sukarno tidak memenuhi tuntutan massa: tidak membubarkan kabinet tapi malah memperbanyak menteri (kabinet seratus menteri), tidak menurunkan harga melainkan menurunkan nilai uang, dan tidak membubarkan PKI.
Untuk itu, Alamsjah meminta Dasaad dan Hasjim menemui Sukarno di Istana Bogor untuk “meyakinkan Sukarno bahwa Jenderal Soeharto telah membuktikan kemampuannya mengendalikan keadaan… Jenderal Soeharto akan mampu melaksanakan penertiban dengan tuntas, apabila Presiden Sukarno mau melimpahan kekuasaannya,” kata Alamsjah, dikutip Hasjim Ning dalam otobiografinya, Pasang Surut Pengusaha Pejuang karya A.A. Navis.
Dasaad menolak karena “pengertian melimpahkan kekuasaan sama dengan menyerahkan kekuasaan.” Selain itu, dia tidak mau campur tangan dalam urusan politik. Terjadi perdebatan dan bujuk rayu. Akhirnya, Dasaad setuju menemui Sukarno bersama Hasjim. Mereka dibekali surat keterangan dari Menpangad yang menyatakan sebagai penghubung antara Menpangad dan Presiden Sukarno.
“Surat keterangan itu bernomor 2/3/1966 tanggal 9 Maret 1966. Esok harinya, keduanya berangkat ke Bogor memakai mobil Cadillac B-1000 milik Dasaad,” tulis Achmad Sjaichu, tokoh Nahdlatul Ulama yang ketika itu menjabat ketua DPR GR, dalam otobiografinya Kembali ke Pesantren: Kenangan 70 Tahun KH Achmad Sjaichu.
Dasaad dan Hasjim bertemu Sukarno yang memakai pantalon dan kaos oblong. Pembicaraan tidak langsung ke tujuan kedatangan mereka. Namun, Hasjim yang banyak bicara, “mengangkat-angkat” Soeharto.
Dalam situasi genting, Hasjim mengatakan, “menteri-menteri Bapak tidak melaksanakan tugasnya lagi. Keluar rumah pun mereka tidak. Sehingga, Bapak sama sekali tidak terbantu. Hanya seorang yang berfungsi dan mampu melaksanakan tugasnya, yakni Jenderal Soeharto.”
“Ah, kamu bicara seenaknya saja,” kata Sukarno. “Aku tahu itu Soeharto menyuruh Sarwo Edhie memimpin mahasiswa untuk demonstrasi. Mestinya dia larang itu demonstrasi.” Sukarno pun curiga, “Apa kamu disuruh Soeharto datang ke sini?”
Hasjim berkilah, namun dia memberanikan diri menyatakan, “Kalau Bapak menyerahkan pimpinan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto, Bapak akan tetap berada di tengah-tengah rakyat yang mencintai Bapak.”
Sukarno tak berkata lagi. Pembicaraan pun beralih ke topik lain sampai akhirnya Hasjim dan Dasaad pamit sekira pukul 12 malam. Mereka tiba di Jakarta dua jam kemudian dan langsung ke rumah Alamsjah.
Alamsjah mengaku, menurut cerita Hasjim dan Dasaad, Sukarno marah sampai melempar asbak kepada Hasjim sambil berkata, “Kamu juga sudah pro Suharto.” Namun, dalam otobiografinya, Hasjim tidak menyebut ada asbak terbang, dan pembicaraan mereka berlangsung santai, kendati Sukarno melontarkan pertanyaan tajam ketika Hasjim meninggikan Soeharto.
Hasjim merasa telah melaksanakan misinya dengan baik. “Sebab, kalau Bung Karno tidak senang pada misi kami itu,” kata Hasjim, “pastilah ia meledak seperti lazimnya kalau perasaan dan kebanggaannya tersinggung.”
Gagal dengan misi “pihak ketiga”, Soeharto mengirim petinggi Angkatan Darat, yaitu Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Machmud, pada 11 Maret 1966. Mereka membawa surat untuk ditandatangani Sukarno. Surat tersebut dikenal sebagai Supersemar (Surat Perintah 11 Maret). Dengan Supersemar, Soeharto menjalankan kekuasaannya jauh dari sekadar “mengatasi keadaan”. Padahal, seperti ditegaskan Sukarno dalam pidato 17 Agustus 1966, Supersemar bukan surat transfer of authority (pengalihan kekuasaan), tapi hanya surat perintah pengamanan.
(Historia/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email