Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi (Foto: Manan Vatsyayana/AFP)
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Lestari Priansari Marsudi berta rombongan delegasi Indonesia, dilarang masuk Ramallah,Tepi Barat, Palestina beberapa waktu lalu, setelah tak diberi izin masuk oleh otoritas Israel.
Padahal, Menlu Retno diagendakan melantik Konsul Kehormatan RI, Maha Abu Shusheh, langsung di Ramallah, sekaligus bertemu Menlu Palestina, Riyad al-Maliki dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
Akan tetapi, hal itu batal dilakukan lantaran Israel tak memberi izin over-flight bagi helikopter Yordania yang sedianya, jadi “tumpangan” Menlu Retno beserta rombongan dari Amman (Yordania) ke Ramallah.
Setelah ditelusuri, kabarnya Israel tak memberi izin lantaran sebelumnya, Israel memberi “syarat”, untuk Menlu Retno bersedia sekaligus mengunjungi Yerusalem dan bertemu pejabat Israel.
Namun menurut media Israel, Haaretz, Menlu Retno menolak syarat tersebut. Alhasil, pelantikan Konsul Kehormatan RI dan pertemuan dengan Menlu serta Presiden Palestina pun, terpaksa digelar di Amman.
"Wajar kalau Menlu tidak mau. Indonesia kan tidak punya hubungan diplomatik (dengan Israel),” terang Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Profesor Hikmahanto Juwana kepada Okezone, Selasa (15/3/2016).
“Publik di Indonesia bisa bereaksi kalau Menlu ketemu (pejabat Israel). Belum lagi kalau tidak ada izin dari Presiden (Joko Widodo). Lagian juga akan tidak baik di mata OKI (Organisasi Kerja Sama Islam),” tambahnya.
Ya, terlebih Indonesia berdiri tegak di belakang Palestina dan keukeuh pada prinsipnya untuk terus menyokong Palestina hingga merdeka dari Israel. Sebuah pendirian yang terus digaungkan, terutama pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI di Jakarta, belum lama ini.
Pada konferensi itu pula, tepatnya dalam pidato penutupan, Presiden RI, Joko Widodo melantangkan ajakan untuk memboikot produk-produk Israel.
“Kalau soal boikot, saya rasa tidak ada hubungannya. Ini hanya cara Israel agar dapat keuntungan, kalau Menlu kita bertemu dengan pejabat mereka,” tandas Hikmahanto.
(Oke-Zone/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email