Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menyediakan ikan dengan harga murah guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan 2/3 wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan.
Ketua Bidang Organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Marzuki Yazid mengatakan penyebab ikan masih mahal di tengah gencarnya pemberantasan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing karena pemerintah kurang aktif memberikan akses kemudahan kepada nelayan yang akan melaut.
Untuk bisa melaut, sebut Marzuki, nelayan harus memenuhi berbagai perizinan yang berbelit-belit. Seperti terpenuhinya gross akte, surat ukur, surat ukur tahunan ketika tutup tahun, sertifikat kesempurnaan, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perdagangan, Sertifikat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), lalu rekomendasi untuk mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak).
"Itu semua harus dipenuhi, kalau satu saja tidak punya itu mereka langsung dipidanakan. Belum lagi cap stempel," ujar Marzuki ketika ditemui merahputih.com, di Kantor DPP HNSI, Jakarta Pusat, Jumat (11/12).
Terkait BBM, hingga kini dari sentral seluruh nelayan Indonesia, pemerintah hanya memiliki sekitar 200 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
"Selebihnya nelayan harus berangkat naik becak, menggunakan mobil ke SPBU buat beli BBM dan itu biayanya nambah lagi. Itu juga kalau dapat kuota, kalau tidak dapat kuota yah itu harus mencari-cari lagi ke orang-orang yang jual solar pasar gelap," sambungnya.
(News-Merah-Putih/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email