File foto ini menunjukkan anggota gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon selama parade di Beirut selatan, Lebanon.
Perdana Menteri Lebanon Tammam Salam mengatakan bahwa pihak berwenang akan bekerja untuk menyelesaikan masalah sanksi AS terhadap gerakan perlawanan Hizbullah.
Menteri Keuangan Lebanon Ali Hasan Khalil dan Gubernur Bank Sentral Riad Salameh bekerja untuk “menyelesaikan masalah ini,” mencatat bahwa “hal-hal tersebut yang masih terkendali,”
“Masalah ini muncul dari media dan musyawarah politik,” kata Salam As-Safir dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Senin (16/5/16)
Pada hari Kamis, Hizbullah mengkritik Bank Sentral Lebanon yang menerapkan sanksi AS yang terkait dengan gerakan.
Langkah-langkah tersebut, katanya, melanggar kedaulatan Lebanon dan menyarankan para pendukung Hizbullah menarik uangnya dari bank-bank lokal.
Selama sidang kabinet pekan lalu, pejabat tinggi Lebanon bertukar pandangan tentang keputusan oleh bank lokal yang menutup rekening dua anggota parlemen Hizbullah.
Hizbullah menentang langkah tersebut, mendesak Salam untuk menolak tekanan penerapkan sanksi keuangan AS terhadap gerakan perlawanan.
Harian Lebanon al-Joumhouria mengidentifikasi dua anggota parlemen Hizbullah yang akunnya ditutup adalah Ali Fayad dan Nawwar al-Sahili. Account putri mantan anggota parlemen Amin Sharri juga ditutup.
Pada tanggal 18 Desember 2015, Presiden AS Barack Obama menandatangani undang-undang yang disebut Undang-Undang Internasional Pencegahan Keuangan Hizbullah.
Undang-undang tersebut mengatakan Washington akan menargetkan mereka yang dengan “sengaja memfasilitasi transaksi atau bertransaksi dengan individu, bisnis atau lembaga yang terkait dengan Hizbullah. []
(Mahdi-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email