Mantan PM Inggris Minta Maaf Terkait Perang Irak 2003

Mantan PM Inggris, Tony Blair (Foto: AFP)

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair mengatakan bahwa intervensi militer merupakan pemicu konfik sekarang ini di kawasan, termasuk bangkitnya kelompok militan Islamic State (ISIS) di Irak dan Suriah.

Seperti dikutip BBC, Kamis (7/7/2016), Blair telah meminta maaf atas apa yang ia sebut “kekeliruan” yang dibuat selama invasi pimpinan Amerika Serikat (AS) terhadap Irak.

“Tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa siapa yang menyingkirkan Saddam pada tahun 2003 tidak bertanggungjawab atas situasi tahun 2015,” ujarnya.

Meskipun bersikap kritis terhadap informasi yang cacat mengenai senjata penghancur massal yang menyebabkan invasi, serta atas sebagian kesalahan dalam perencanaan dan kesalahan dalam memahami apa yang akan terjadi begitu rezim pemimpin Irak Saddam Hussein disingkirkan, Blair tidak sepenuhnya meminta maaf atas perang tersebut.

“Saya rasa sulit minta maaf karena menyingkirkan Saddam. Saya pikir, bahkan sekarang pada tahun 2015, lebih baik apabila ia tidak berkuasa di sana,” lanjut Blair.

Inggris menyumbangkan tentara terbanyak ke-dua, 45 ribu orang, dalam invasi itu.

Mereka bergabung bersama hampir 150 ribu tentara AS dan ribuan lainnya dari Australia, Spanyol dan Polandia. Dari seluruh tentara Inggris itu, 179 di antaranya tewas dalam konflik di sana.

Sebelumnya, kepala tim penyelidik peranan Inggris dalam Perang Irak mengatakan, konflik di Irak adalah intervensi yang berlangsung sangat buruk yang akibatnya dirasakan sampai sekarang.

Mantan pegawai negeri sipil atau PNS John Chilcot, berbicara ketika panelnya merilis sebuah laporan yang sudah lama ditunggu-tunggu hasil dengar keterangan publik selama beberapa tahun dan menganalisa 150.000 dokumen.

Blair membantah tuduhan bahwa ia bertindak tidak jujur dalam mengemukakan alasan bagi perang yang menewaskan 179 tentara Inggris tersebut.

Blair mengatakan bahwa ia telah bertindak dengan itikad baik dalam apa yang dia yakini merupakan kepentingan terbaik bagi negara.

(AFP/BBC/Metro-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)