Kapolri Dipastikan Tidak Akan Menemui Massa FPI. Alasannya Ternyata!

Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan menggeruduk Mabes Polri, Senin (16/1). Mereka meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jabar Irjen pol Anton Charliyan. FPI juga meminta Kapolri menemui dan mendengar langsung aspirasi mereka.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan memastikan massa perwakilan FPI tidak akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sebab, Kapolri dan sejumlah pimpinan Polri lainnya akan mengikuti rapat pimpinan (Rapim) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1).

"Besok kita ada rapim TNI-Polri di Cilangkap. Tapi nanti ada perwakilannya (yang menemui demonstran)," ujar Iriawan di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (15/1).

Kapolda menegaskan, kehadiran Kapolri dalam rapim di mabes TNI bukan untuk menghindar dari massa FPI. Rapim tersebut merupakan agenda rutin setiap awal tahun yang harus dihadiri petinggi dua institusi itu.

"Rapim TNI-Polri memang awal tahun rapim terus. Kebetulan pelaksanaannya bareng, besok juga," tegas Iriawan.

Kendati demikian, Iriawan memastikan akan tetap mengakomodir massa aksi. Pihaknya akan menerjunkan 2.800 personel gabungan Polri dan TNI. "Kita akan layani FPI yang mau unjuk rasa. Akan kita akomodir, mereka yang mau menyampaikan aspirasi," ucapnya.

Sebelumnya, massa gabungan Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Penjaga Fatwa (GNPF) MUI akan menggeruduk Mabes Polri, Senin (16/1). Mereka akan menyuarakan kekecewaan terhadap Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carliyan yang mengultimatum akan menindak tegas jika FPI terus berulah.

"Besok kita Insya Allah resmi turun gabungan daripada GNPF, long march dari Al Azhar ke Mabes Polri untuk meminta Kapolda Jawa Barat segera dicopot," ujar Sekjen DPP FPI Novel Bamukmin, usai dihubungi merdeka.com, Minggu (15/1).

Novel berharap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menemui massa aksi. "Kita pengennya Kapolri bisa menghadap karena untuk bisa mengapresiasikan suara umat Islam, aspirasi ulama Indonesia agar minta kapolda (Anton Carliyan) yang terlibat premanisme ini segera diturunkan," tegasnya.

(Merdeka/Info-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)