Hasil Konferensi Palestina di Iran Serukan Persatuan

Konferensi Palestina di Iran

Seruan persatuan bangsa Palestina dan pilihan perlawanan atau intifada sebagai satu-satunya jalan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel menjadi tema utama yang disampaikan para peserta konferensi tentang Palestina di Teheran, Iran. “Hal itu terbukti sukses dalam membebaskan Lebanon selatan dan jalur Gaza,” demikian bunyi deklarasi yang dibacakan dalam penutupan konferensi, Rabu (22/2), seperti dilaporkan wartawan Republika Nasihin Masha dari Teheran, Iran.

Konferensi Internasional ke-6 tentang Perlawanan Palestina berlangsung sejak Selasa (21/2) dan berakhir Rabu. Konferensi diikuti 700 peserta dari 80 negara, yang mewakili parlemen, LSM, cendekiawan, dan para pemimpin politik itu dibuka oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Konferensi ini juga diikuti perwakilan Yahudi, Kristen Koptik dan Ortodok, serta para pejuang kebebasan. Konferensi yang diikuti ketua atau wakil ketua parlemen dari 40 negara itu kemudian ditutup oleh Presiden Iran Hassan Rouhani. Konferensi ini merupakan prakarsa parlemen Iran. Acara penutupan diselingi penampilan orkestra musik.

Dalam deklarasi itu juga disebutkan, para peserta konferensi menekankan isu tentang keharusan permasalahan Palestina tetap menjadi prioritas utama bagi dunia Islam dan negara-negara Arab. Hal ini terkait dengan krisis di kawasan dan konflik di sejumlah negara-negara Islam. Tema lainnya adalah bahwa intifada dan perlawanan rakyat Palestina merupakan jalan terhormat dan mulia dalam melawan pendudukan Palestina oleh Zionis.

Setelah melalui pembahasan di lima komite, peserta konferensi merumuskan 24 poin isi deklarasi. Di antara 24 poin itu, di antaranya menyebutkan bahwa krisis dan konflik di dunia Islam disebabkan oleh penyebaran terorisme yang mengikis kemampuan negara-negara Islam. “Konflik tribal dan sektarian di kawasan (Timur Tengah) adalah sebuah rencana yang secara sengaja dibuat untuk memecah perhatian terhadap permasalahan Palestina,” katanya.

Pada bagian lain disebutkan bahwa normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel merupakan pelanggaran terhadap hak sah bangsa Palestina. Karena itu mereka menyerukan untuk memboikot dan memutuskan hubungan dengan Israel. “Meminta semua parlemen untuk memberikan sanksi terhadap semua produk Zionis,” katanya.

Mereka juga mengecam pemerintah Amerika Serikat yang hendak memindahkan kedutaannya di Yerusalem. “Ini mengabaikan dan tidak menghormati semua resolusi internasional dan aturan hukum,” katanya. Mereka juga meminta agar komunitas internasional segera membuat langkah-langkah untuk mencegah perubahan alam dan demografi kota Yerusalem. Apalagi resolusi terakhir Unesco menetapkan semua bangunan suci di Yerusalem adalah milik Islam.

Selain itu, mereka mempertimbangkan genosida dan pembunuhan massal terhadap anak-anak, penghancuran permukiman Palestina, dan pembunuhan berencana sebagai kejahatan perang melawan kemanusiaan. Hal itu bisa dibawa ke lembaga hukum internasional.

(Republika/Mahdi-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)