Dengan dalih sejumlah bantuan kemanusiaan yang harus didistribusikan secara merata antara umat muslim dan umat Buddha Myanmar di propinsi Arakan (Rakhine), pemerintah Myanmar menghadang tibanya langsung kiriman itu kepada minoritas muslim Rohingya
Menurut laporan IQNA seperti dikutip dari situs Arakan, sekarang ini sekitar 500 ton bantuan kemanusiaan oleh negara dan organisasi-organisasi kemanusiaan Malaysia dengan tujuan distribusi antar minoritas muslim Rohingya sudah tiba di pelabuhan Yangon Myanmar.
Sementara pemerintah Myanmar menentang distribusi bantuan-bantuan yang diproses oleh organisasi-organisasi bantuan tersebut dan memaksakan kriman 500 ton ini harus dibagikan secara merata antara kaum muslim dan umat Buddha propinsi Rakhine.
Pemerintah Aung San Suu Kyi memaksakan bantuan-bantuant tersebut harus dibagi secara merata antara kaum muslim dan umat Buddha, sementara minoritas muslim Rohingya mendapat aksi-aksi kekerasan dan tidak manusiawi para militer dan milisi ekstrem Buddha dan bantuan-bantuan ini semata-mata dikirim oleh pemerintah dan organisasi kemanusiaan Malaysia untuk dibagikan di tengah-tengah masyarakat Rohingya ke kawasan tersebut.
Dari sisi lain, Yanghee Lee, pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar yang telah melakukan lawatan 12 hari ke Myanmar mengumumkan, bulan mendatang ia berencana meminta Dewan HAM PBB untuk memulai riset-riset dalam bidang aksi-aksi para militer Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya.
Yanghee Lee, Sabtu (11/2) mengatakan, dengan melihat ketidakmampuan pemerintah Myanmar dalam menjalankan sebuah riset kridibel dan dokumenter, ia berencana mendorong negara-negara anggota ini agar mengeluarkan sebuah resolusi untuk membentuk sebuah komite riset tentang kejahatan-kejahatan para militer Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya. Perlu diingat, pertemaun mendatang negara-negara anggota Dewan HAM PBB diselenggarakan 13 Maret, di kota Jenewa, Swiss.
(Arakan/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email