Recep Tayyip Erdogan, Turkish President.
Turki akan menggelar referendum pada 16 April mendatang untuk merubah sistem parlemen yang akan memperkuat dan mempertahankan posisi presiden Recep Tayyib Erdogan.
Usulan reformasi konstitusi ini menandai salah satu perubahan terbesar untuk kandidat negara Uni Eropa, dimana sistem itu akan memungkinkan presiden untuk mengeluarkan dekrit, menyatakan keadaan darurat, dan menunjuk menteri dan pejabat negara.
Dia juga memungkinkan Erdogan tetap berkuasa di negara anggota NATO sampai 2029, demikian dilansir AP pada Minggu (12/1).
Pendukung Erdogan melihat rencana perubahan itu sebagai jaminan stabilitas pada saat menghadapi gejolak. Apalagi keamanan Turki sedang terancam oleh perang di negara tetangga Suriah dan Irak dan dengan serentetan serangan ISIS dan militan Kurdi.
Namun, demikian oposisi takut negara itu akan menghadapi otoritarianisme. Terlebih, setelah kudeta militer gagal, negara telah menahan puluhan ribu orang, guru, jurnalis, tentara, hingga polisi.
"Ini jelas bakal menjadi referendum yang tak adil. Kami tahu media pro-Erdogan akan terus menayangkannya, tak mempedulikan apa kata oposisi," kata ketua CHP, Kemal Kilicdaroglu dalam diskusi dengan media.
"Media itu akan memutarbalikan fakta bahwa kami akan melawan negara," tambahnya sambil mengatakan 90 persen media berada di bahwa pengaruh pemerintah.
Adapun pendukung nasionalis Partai MHP-- partai suara keempat terbesar di parlemen-- terpecah. Para mantan petingginya dan anggota parlemen mendukung 'ya' dalam referendum. Namun, beberapa anggota yang memiliki pengaruh, menolak.
(AP/Reuters/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email