Terpilihnya Arab Saudi menjadi anggota Komisi Status Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat reaksi keras dari Pengawas PBB yang menyebut hal itu tidak masuk akal.
Penambahan negara Teluk tersebut ke dalam Komisi Status Perempuan PBB pertama kali diketahui oleh Pengawas PBB, sebuah badan nonpemerintah yang memantau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut situs web PBB, misi utama Komisi Status Perempuan PBB adalah menghadapi tantangan untuk mencapai kesetaraan gender.
Direktur eksekutif organisasi Pengawas PBB mengecam pemilihan tersebut, yang dilakukan dalam sebuah pemilihan suara rahasia di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
“Memilih Arab Saudi untuk melindungi hak-hak perempuan adalah seperti membuat seorang pembakar menjadi kepala pemadam kebakaran kota,” ungkap Hillel Neuer sebagaimana dikutip the Hill, Minggu (23/04).
Neuer menyebut pemilihan itu “tidak masuk akal,” mengingat bahwa semua wanita di Arab Saudi “harus memiliki wali laki-laki yang membuat semua keputusan penting atas namanya, mengendalikan kehidupan seorang wanita sejak lahir sampai kematian. Arab Saudi juga melarang wanita mengemudi mobil. “
Arab Saudi, yang merupakan sekutu utama AS itu juga berada di Dewan HAM PBB sementara selama dua tahun lebih kerajaan telah melakukan pelanggaran HAM yang nyata dengan membantai secara membabi buta warga sipil negara tetangganya, Yaman. Sebuah kejahatan HAM yang telah diprotes oleh berbagai organisasi HAM dunia.
(The-Hill/Arrahmah-News/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email