Politisasi Agama Adalah Warisan Penjajah, Yang Pakai Itu Hanya Antek Penjajah

Pergolakan politik yang sempat memanas menjelang pemilihan gubernur Jakarta April 2017, khususnya antara mereka yang dianggap sektarian dalam sikap politiknya dan mereka yang dinamakan kelompok nasionalis, dari segi politik makro, dapat dipandang sebagai salah satu versi dari kecanggungan yang masih kita alami di Indonesia menghadapi soal hubungan agama dan negara.

Pergolakan-pergolakan itu lebih mirip gelombang permukaan atau epiphenomenon dari suatu gejala yang lebih mendasar, yaitu kebingungan para warga negara menghadapi hierokrasi dan demokrasi, kehendak Tuhan dan kehendak rakyat, vox Dei dan vox populi, yaitu agama dan negara. Fenomen kebingungan ini patut diusahakan terus-menerus untuk dibereskan agar percikan gejala-gejala permukaan sebagaimana yang sering kita alami dapat dihindari sebagai hal-hal yang tidak perlu dan bahkan merugikan, baik untuk kehidupan agama maupun untuk perkembangan politik.

Seorang tokoh agama, Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren Tebuireng, dalam tulisannya di harian Kompas (16/5/2017), menunjukkan tujuh fakta historis dalam sejarah politik kita semenjak Indonesia merdeka, berupa tujuh usaha yang berhasil merumuskan dan melegalkan beberapa bentuk hubungan antara keindonesiaan dan keislaman dalam kesepakatan atau modus vivendi yang dapat diterima masing-masing pihak.

Ketujuh fakta historis yang diuraikan oleh penulis tersebut sangat patut mendapat perhatian untuk memahami ketegangan yang berpotensi muncul dalam penghayatan tentang pentingnya agama dan tak-terhindarkannya negara dalam kehidupan bersama pada masa sekarang, dan bagaimana ketegangan itu dapat dicarikan jalan keluarnya yang sedapat mungkin memberi keadilan (do justice) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perbedaan paham dan pendirian.

Sekalipun demikian, keindonesiaan dan keislaman hanyalah salah satu contoh soal dari masalah besar menyangkut perlunya dan batas-batas peranan agama dan negara dalam suatu masyarakat yang menganut demokrasi sebagai sistem politiknya. Karena agama-agama lain juga, meski dalam skala dan intensitas berbeda, tetap menghadapi pertanyaan sama mengenai bagaimana bersikap terhadap negara dan agama dalam politik yang demokratis.

Kita tahu agama mana pun selalu memuat ajaran luhur tentang moralitas, dan hubungan manusia dengan apa yang diyakininya sebagai Tuhan semesta alam. Agama membuat seseorang berpandangan dan bertindak menurut suatu orientasi transendental dan memberi makna transendental kepada tindakan-tindakannya. Di pihak lain, kekuasaan politik negara merupakan suatu yang harus ada untuk menjaga ketertiban masyarakat yang hidup dalam negara itu, khususnya agar ada kemampuan pada negara memaksakan ketaatan kepada hukum dan UU yang telah disahkan. Agama memberikan bonum maximum (kebaikan tertinggi untuk para penganutnya), sedangkan kekuasaan politik negara adalah minus malum atau the lesser evil (sesuatu yang belum tentu baik, tetapi tak dapat dihindari agar kehidupan bersama dalam suatu masyarakat terhindar dari kekacauan akibat perang semua melawan semua), atau bellum omnium contra omnes sebagaimana diajarkan oleh filosof Thomas Hobbes.


Politisasi agama

Dengan posisi agama dan kekuasaan politik seperti itu, dapat dikatakan bahwa setiap politisasi agama (yang dijalankan kelompok agama mana saja) adalah tindakan tak menghormati dan bahkan merendahkan martabat agama, karena ajaran dan nilai-nilai moral yang luhur telah diturunkan harkatnya dan dijadikan alat untuk mendapat kekuasaan politik yang fana. Dengan kata lain, suatu bonum maximum direndahkan martabatnya menjadi alat bagi suatu minus malum.

Sosiologi agama sudah menunjukkan dengan berbagai bukti, selama berada di dunia ini, baik agama maupun politik tak terhindar dari godaan, khususnya kekuasaan. Agama dapat tergoda memperluas pengaruh dan kekuasaannya ke bidang politik, dan sebaliknya, kekuasaan politik dapat melakukan ekspansi ke dalam kehidupan agama. Keadaan akan jadi damai dan tenteram kalau kedua jenis.

OPINI ARTIKEL OPINI AGAMA DAN NEGARA
Agama dan Negara

IGNAS KLEDEN 30 Mei 2017

(Gerilya-Politik/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)