Presiden RI Joko Widodo meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016). (KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAH)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan batas akhir audit menyeluruh proyek Hambalang pada Mei 2017. Dengan kata lain, nasib pembangunan Hambalang akan dilanjutkan atau tidak akan ditentukan saat itu.
Sekretaris Kabinet Premono Anung menjelaskan keputusan ini dilakukan setelah melakukan Rapat Terbatas untuk yang kesekian kali mengenai proyek yang kini mangkrak itu.
"Presiden meminta dilakukan evaluasi menyeluruh Hambalang dan akan diputuskan dibangun dalam hal apa, karena Menteri PUPR menyampaikan itu bisa dilakukan pembangunan dengan bebagai syarat," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono menjelaskan beberapa syarat yang harus dilakukan jika proyek itu akan dilanjutkan.
Pertama, Basuki menyebut pembangunan harus disesuaikan dengan daya dukungnya. Daya dukung yang dimaksudkan adalah melibatkan beberapa tim ahli untuk mengkaji berbagai hal, mulai dari kontur tanah dan kriteria-kriteria bangunannya.
"Istilahnya pembangunan kemarin itu seperti dokter umum yang menangani orang yang sakit jantung," kata Basuki.
Kedua, para tim ahli yang dilibatkan akan melakukan penelitian mengenai kontur tanahnya. Jika akan dilanjutkan pembangunan, bangunan harus berada di atas tanah-tanah yang tidak bergerak. Hal ini karena memiliki risiko longsor.
Ketiga, Kementerian PUPR akan melakukan pemeriksaan ulang mengenai pondasi-pondasi bangunan yang sudah didirikan. Ini untuk mematikan apakah benar-benar sampai batuan di dalam tanah atau tidak. Keempat, harus ada pengkajian mengenai tata air tanahnya.
Sedangkan yang kelima, harus ada penyesuaian bangunan. Dalam IMB, bangunan di Hambalang hanya memiliki izin berdiri dengan maksimal tiga lantai, namun kenyataannya, dibangun dengan 6-8 lantai.
"Bisa saja nanti tetap dibangun, tapi lantainya kita kurangi yang sudah dibangun itu," tambah Basuki.
Beberapa penelitian yang akan dilakukan ini akan menentukan apakah Hambalang akan kembali dibangun atau tidak. Opsi lain, jika tetap akan dibangun, fungsinya harus diperjelas, apakah tetap akan jadi venue olahraga atau diganti yang lain.
Bukan tanpa alasan Presiden meminta bulan Mei 2017 harus selesai audit karena ini merupakan perintah Presiden sejak tahun lalu.
Dalam rapat terbatas tentang penyelamatan aset negara proyek Hambalang, di Kantor Presiden, Rabu (30/3/2016), Presiden Joko Widodo sengaja mengundang Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Tentu saja (Kepala BPKP dan BPK) nanti bisa menyampaikan hasil audit (proyek Hambalang) yang lalu, pemeriksaan yang lalu seperti apa," ujar Presiden saat membuka rapat terbatas.
"Sehingga apabila nanti diputuskan untuk kita teruskan (proses hukum), aspek-aspek teknis dari sisi audit dan hukum betul-betul pada posisi yang memang bisa diteruskan," lanjut dia.
Dalam rapat itu antara lain hadir pula, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Selain mengkaji aspek hukum, Presiden telah terlebih dahulu meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji apakah proyek itu dapat diteruskan kembali atau tidak.
(Liputan-6/Kompas/Info-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email