Kementerian Komunikasi dan Informatika mengancam menutup penyedia platform media sosial apabila tidak bisa bekerjasama dalam menutup akun-akun radikal yang beredar di internet.
“Saya saat bulan puasa mengutus Dirjen saya untuk mendatangi (penyedia platform). Kalau tidak ada perbaikan, kita akan serius,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara usai menghadiri deklarasi antiradikalisme di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat.
Menurutnya, paham radikal semakin marak menyebar lewat media sosial. Paham radikal disisipkan dalam berbagai platform medsos sehingga doktrin-doktrin bahkan benih terorisme, dengan mudah disisipkan lewat platform ini.
“Internet ini seperti pisau bermata dua, bisa positif bisa negatif. Nah kita mencoba memitigasi negatifnya,” kata Rudiantara.
Menurut dia, untuk menekan benih-benih radikalisme dan terorisme, perlu sinergi pemerintah dengan penyedia platform. Namun, jika platform tidak bisa kooperatif maka pemerintah terpaksa akan melarangnya beroperasi di Indonesia.
“Pemerintah tidak mempunyai antensi untuk menutup flatform. Tapi kalau tidak ada perbaikan kami terpaksa akan mempertimbangkan menutup platform,” kata dia.
Dia mengungkapkan, sejak 2016 platform medsos hanya menutup 50 persen dari yang diminta Kemenkominfo. Rudiantara tidak menyebut berapa jumlah total aduan yang diminta untuk ditutup.
“Permintaan untuk men-“take down” akun-akun media sosial atau file video sharing, 50 persen dilakukan oleh penyedia flatform internasional. Ini mengecewakan bagi kami. Kami meminta mereka untuk memperbaiki,” kata Rudiantara.
Penutupan media sosial ini akan dilakukannya secara bertahap. Pertama dengan melarang iklan-iklan Indonesia ditayangkan di media sosial itu karena bisnis utama platform media sosial adalah menayangkan iklan.
Jika masih tidak menanggapi permintaan Kemenkominfo, maka pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk menutup akses media sosial itu.
“Logikanya siapa pun yang berbisnis di Indonesia menginginkan adanya stabilitas keamanan, politik. Semakin stabil semakin bagus untuk bisnis. Saya Tanyakan kepada mereka, Anda itu mau bisnis atau mengacaukan Indonesia? Kalau mengacaukan Indonesia Anda berhadapan dengan saya dan penegak hukum di Indonesia. Tapi kalau Anda mau berbisnis lakukan perbaikan,” kata dia.
(Antara-News/Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email