Ketua MPR: Berpihak Pada Rakyat Adalah Inti Demokrasi Pancasila

Intisari Demokrasi Pancasila adalah berpihak pada rakyat agar sejahtera. Karena dalam Demokrasi, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi.

Demikian disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Jumat (11/8/2017) kemarin.

“Dalam demokrasi Pancasila, rakyatlah yang berdaulat. Karena itu kedaulatan dan kekuasaan itu jangan ditukar dengan harga murah,” ujar Zulkifli.

Hal ini disampaikan Zulkifli saat Pidato Kebangsaan dalam pelantikan Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Wilayah NTB di Ahmad Rusni Foundation.

Menurut Zulkifli, saat ini nilai-nilai termasuk nilai demokrasi mulai memudar karena segala sesuatu diukur dengan uang. Karena itu sering terjadi money politic dalam pemilihan kepala daerah.

Mengutip Bung Hatta, Zulkifli mengatakan pentingnya rakyat menyadari kedaulatan dan kekuasaan yang dimilikinya.

“Kalau rakyat sadar maka akan memilih pemimpin dengan selektif dan tidak akan transaksional. Pemimpin yang terpilih pun yang terbaik, bukan karena pencitraan,” ungkapnya.

“Teliti sebelum memilih kepala daerah, apakah kepala daerah yang dipilih akan korupsi atau tidak, amanah atau tidak, memberi kebaikan atau tidak,” pintanya.

Hadir mendampingi Zulkifli didampingi Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Ketua Umum Perti H. Basri Bramanda, anggota DPR M. Syafruddin dan Ketua DPD Perti NTB H. Ahmad Rusni.

Di tempat terpisah, Zulkifli yang juga Ketua Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) melantik jajaran pengurus IARMI NTB di Gedung BPSDM, NTB. Zulkifli menegaskan tugas alumni Menwa di seluruh Indonesia adalah merekat keberagaman.

“Merekat keberagaman itu bagian dari Bela Negara. Perbedaan suku, agama sudah selesai 72 tahun lalu dan tidak perlu diperdebatkan lagi,”tuturnya.

Wujud Bela Negara, kata Zulkifli, bisa dilakukan dengan menjadi fasilitator bagi ormas atau kelompok masyarakat yang pecah dan bertikai.

“Alumni Menwa bisa memfasilitasi pertemuan dengan mengajak ormas atau kelompok yang terpecah itu bicara dari hati ke hati. Selesaikan dengan musyawarah mufakat,” tutupnya.

Ia juga kembali menegaskan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sudah final. “Perdebatan kita seharusnya adalah implementasi Pancasila di berbagai sektor Ekonomi, Hukum dan Keadilan Sosial. Diskusi kita seharusnya pada substansi nilai-nilainya,” tuturnya.

“Kita semua bersaudara. Walaupun beragam budaya, bahasa, dan agama. Tapi kita sejak dulu sepakat beragam itu Indonesia,” tutupnya.

(Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)