Saudi Cs Siap Dialog dengan Qatar jika Penuhi Tuntutan Ini

Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir menyatakan siap melakukan pembicaraan dengan Qatar guna mengatasi perselisihan diplomatik yang telah terjadi sejak 5 Juni lalu. Namun, dialog tersebut hanya akan terjadi jika Doha bersedia memenuhi seluruh tuntutan yang diminta Saudi dan sekutunya selama ini.

“Keempat negara siap berdialog bersama Qatar jika Doha bersedia dengan tulus menghentikan dukungan dan pendanaan terhadap gerakan ekstremisme serta terorisme di kawasan,” tutur Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa, Senin (31/7).

“Qatar juga harus menegaskan komitmennya untuk tidak mencampuri urusan luar negeri negara lain dan harus memenuhi 13 tuntutan yang pernah diberikan,” tuturnya menambahkan.


Keinginan damai ini muncul setelah menlu dari keempat negara tersebut bertemu di Manama, Bahrain, pada Minggu (30/7), membahas krisis yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Saudi cs juga mengumumkan tak ada sanksi ekonomi baru yang diterapkan dari Negara Teluk untuk Qatar. Meski begitu, surat kabar al-Hayat mendapati sumber dari keempat negara itu tengah mempertimbangkan “penerapan sanksi lain secara bertahap yang akan mempengaruhi ekonomi Qatar”.

Keempat negara itu juga meminta Qatar mengadopsi “enam prinsip” yang tak dijelaskan lebih rinci.

Pada 22 Juni lalu, negara Arab menuntut 13 hal pada Qatar jika ingin pengucilan berakhir, salah satunya yakni menghentikan dukungan Doha pada kelompok Ikhwanul Muslimin serta organisasi teroris lain hingga kewajiban menutup kantor berita Al-Jazeera.

Dalam daftar itu, Doha juga dituntut Saudi cs mengurangi kedekatannya dengan Iran–yang selama ini merupakan rival Saudi di kawasan–serta menutup basis militer Turki di Qatar.

Namun, Menlu Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Qatar tidak pernah menanggapi tuntutan tersebut dengan serius.

“Kami siap untuk bicara dengan Qatar soal implementasi tuntutan dan prinsip-prinsip yang telah diminta, jika negara itu serius. Tapi selama ini jelas bahwa Qatar tidak serius,” papar al-Jubeir seperti dikutip Reuters.

Sementara itu, Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menolak permintaan keempat negara tersebut dan mengatakan bahwa sanksi yang dikenakan pada negaranya selama krisis berlangsung merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional.

“Tidak ada visi yang jelas dari pertemuan Manama kemarin. Hanya ada kebijakan keras kepala dari negara-negara yang mengucilkan Qatar dan menolak untuk mengakui bahwa tindakan mereka itu ilegal,” tutur al-Thani kepada Al Jazeera.

(CNN/Al-Jazeera/suaraislam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)