Ankara dan Baghdad mencapai kesepakatan untuk membentuk “Crisis Group” sehubungan dengan krisis referendum Kurdistan.
Demikian kesepakatan ini dicapai seperti dilansir oleh Ra’y al-Yawm.
Tugas utama “Crisis Group” ini adalah menggelar pertemuan dan perundingan guna menelaah dan mengevaluasi krisis referendum sehubungan dengan kasus Kurdistan.
Sumber-sumber khusus menekankan, Benali Yildrim, Perdana Menteri Turki, menyatakan, “Kami, Iran, Iraq, dan negara-negara tetangga berdiri dalam satu garis.”
Di hadapan para wartawan, Yildrim menekankan telah memperpanjang kehadiran pasukan Turki di perbatasan Iraq dan Suriah.
Sehubungan dengan operasi transnasional yang dilakukan oleh Turki, Yildrim menekankan, “Sangat lumrah apabila masalah ini terjadi. Semua ini berhubungan erat dengan masa pelaksanaan opsi-opsi keamanan, ekonomi, politik, dan perkembangan-perkembangan yang akan terjadi.”
Perdana Menteri mengaku memiliki kekuatan besar militer kedua Atlantik Utara (NATO).
“Rereferendum yang sedang terjadi di Kurdistan sedang mengancam Turki dan memaksa Ankara untuk memberlakukan boikot terhadap negara tetangga ini,” ujar Yildrim.
Beberapa hari lalu, Utsman Ghanimi, kepala angkatan bersenjata Iraq, telah tiba di Ankara untuk melakukan perundingan dengan Turki sehubungan dengan referendum dan perang melawan terorisme.
Menurut pengakuan kepala angkatan bersenjata Turki, beberapa waktu lalu telah dimulai sebuah manuver militer di kawasan Zilubi - al-Khabur yang terletak berdekatan dengan perbatasan Iraq.
(Ra’y-Al-Yawm/Shabestan/Berbagai_sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email