Hamas Sepakati Rekonsiliasi Dengan Fatah

Written By Unknown on Saturday, 23 September 2017 | 01:44:00

Hamas Menerima Permintaan Abbas untuk menyatukan Pemerintahan Palestina. Hal ini bisa menjadi awal dari sebuah goncangan besar dalam struktur kekuasaan Palestina. Hamas secara terbuka telah menyetujui semua tuntutan besar Presiden Mahmoud Abbas untuk kesepakatan rekonsiliasi dengan Fatah, yang dimaksudkan untuk memimpin pemilihan dan pembentukan pemerintahan persatuan Palestina.

Kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan pers resmi yang dikirim melalui email bahwa mereka sepakat untuk membubarkan “Komite Administratif, menyerahkan Jalur Gaza ke pemerintah konsensus Perdana Menteri Rami Hamdallah, dan mengadakan pemilihan umum.”

“Hamas mengundang pemerintah konsensus untuk datang ke Gaza untuk menjalankan misinya dan menjalankan tugasnya di Jalur Gaza secepatnya, dan dia menerima pemilihan umum,” kata selebaran Hamas tersebut.

Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka memutuskan untuk membuat pengumuman tersebut sebagai tanggapan atas upaya Mesir untuk mencapai rekonsiliasi dan mengakhiri perpecahan internal Palestina.

Gerakan tersebut, yang telah berkuasa di Jalur Gaza sejak menguasai wilayah Palestina pada tahun 2007, mengatakan bahwa mereka siap untuk bertemu lagi di Kairo dengan gerakan Fatah Abbas dan faksi lainnya dalam pembentukan pemerintah persatuan.

“Hamas siap untuk melanjutkan dialog dengan gerakan Fatah dalam melaksanakan kesepakatan rekonsiliasi Kairo tahun 2011 mengenai pembentukan pemerintah persatuan dengan faksi Palestina lainnya,” kata selebaran tersebut.

Pada bulan Mei 2011, Abbas dan mantan kepala Hamas Khaled Meshaal menandatangani sebuah perjanjian rekonsiliasi di Kairo, termasuk pembentukan pemerintah persatuan yang mempersiapkan pemilihan umum dalam waktu enam bulan.

Namun, kedua belah pihak gagal menerapkan kesepakatan tersebut karena perbedaan mendalam dalam menyerahkan kontrol keamanan kepada Otoritas Palestina, saling tuduh saling tuduh sampai bulan April 2014.

Pada bulan April 2014, Hamas, Fatah dan faksi-faksi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menandatangani sebuah kesepakatan di rumah kepala Hamas Ismail Haneya di Gaza barat dan sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan teknokrat konsensus yang menjalankan keduanya. Gaza dan Tepi Barat di bawah pimpinan Rami Hamdallah. Konsensus pertama pemerintah dibentuk pada bulan Juni 2014.

Mesir telah mendorong kesepakatan rekonsiliasi, namun tidak jelas bagaimana proposal pemerintah Abbas ini, apakah mereka bersedia mengambil risiko unifikasi dan pemilihan bebas yang mungkin tidak mereka dapatkan. Pada tahun 2007, ketika Hamas menang dalam pemilu, namun Abbas menolak untuk menghormati hasilnya.

Masih banyak pertanyaan yang harus dipecahkan mengenai penyatuan ini, namun tekanannya pasti pada Abbas sekarang. Reunifikasi akan menjadi perubahan besar, dan akan memberi orang-orang Palestina kekuatan terpadu untuk berpartisipasi dalam perundingan Israel.

Referensi:

1. http://news.antiwar.com/2017/09/17/hamas-accepts-abbas-demands-for-unity-govt/