Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno langsung terlihat ciut setelah digertak politisi Partai Gerindra dan Partai Golkar terkiat penolakan terhadap reklamasi pulau Teluk Jakarta, Minggu (29/10/2017).
Pemandangan itu muncul dalam diskusi berjudul 'Untung Rugi Reklamasi' di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, sore ini.
DPD Golkar DKI menggelar diskusi dengan mengundang Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Muhamad Taufik dan Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI, Ashraf Ali, serta Wagub DKI Sandiaga Uno dan 2 pakar.
Saat mendapat giliran bicara, Sandi demikian Sandiana S Uno disapa, terlihat tegas menyatakan sikapnya terkait reklamasipulau di Teluk Jakarta yang menjadi perhatian banyak kalangan.
"Pandangan sudah jelas buat kami. Tertulis jelas di rencana kerja bahwa kami mengambil posisi menghentikan reklamasi. Sudah final. Buat kami jelas mandatnya dari rakyat. Sudah kami beri arahan kepada birokrasi. Kami hadir membawa mandat. Birokrasi membawa pengetahuan dan pengalaman. Kita ingin diskusi bagaimana penerapan mandat," kata Sandi dalam diskusi tersebut.
Diskusi pun berlanjut hingga M Taufik menyebutkan bahwa kampanye sudah usai dan pasangan Anies-Sandi kini sudah menjadi gubernur dan wakil gubernur.
"Jadi stop-lah pencitraan. Sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan kebijakan yang menguntungkan rakyat," kata Taufik.
Demi mendengar perkataan Taufik, Sandi tampak tertawa secara terpaksa . Senyumnya masam, wajahnya tampak menunjukkan raut tak bersetuju.
Menurut Taufik, soal reklamasi pulau kini tak bisa lagi dilemparkan begitu saja kepada Anies-Sandi dan harus mempertahankan janji kampanyenya secara membabi buta.
Kini saatnya reklamasi pulau dibahas ulang secara transparan dan mencari titik yang paling menguntungkan warga Jakarta.
Setelah Taufik menggertak, giliran Ashraf Ali (Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI) membeberkan panjang lebar ihwal reklamasi pulau di Teluk Jakarta.
Ashraf kemudian menjelaskan reklamasi pulau yang faktanya banyak dijungkirbalikkan. Dia membeberkan bahwa ada 17 pulau buatan di Teluk Jakarta baik yang sudah dibangun maupun belum.
Dari total 17 pulau itu tak semuanya milik swasta. Namun, katanya, ada pula pulau-pulau milik pemerintah.
Bahkan Pemprov DKI Jakarta sudah mengantungi izin prinsip pembuatan tiga pulau (O, P, dan Q) dengan total luas 1.196 hektar.
Setelah digertak demikian, Sandi pun menurunkan nada bicara lalu menggunakan nada yang lebih ringan.
Bahkan akhirnya Sandi berbicara soal peluang membuka ruang diskusi terkait reklamasi pulau.
Wagub DKI Jakarta ini juga menginginkan adanya kajian yang lebih jauh terkait lapangan kerja akibat pembangunan pulau-pulau tersebut dan lainnya.
Dia pun menyampaikan bahwa terkait reklamasi pulau harus disampaikan secara transparan.
(Warta-Kota/Info-Menia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email