Perseteruan Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi kembali memanas setelah Dinas Perhubungan Kota Bekasi merazia 50 truk sampah DKI.
Truk sampah dirazia lantaran banyak perjanjian kerjasama pembuangan sampah ke Bantargebang, Kota Bekasi yang dilanggar DKI.
“Antara Pemprov DKI dan Bekasi itu ada perjanjian kerja sama, perjanjian kerja sama kemitraan, ya antara DKI dan Bekasi. Cuma, dari perjanjian itu, kan ada hak dan kewajiban-kewajiban dari DKI yang memang tidak dilaksanakan, tidak dipenuhi,” ujar Kadishub Kota Bekasi, Yayan Yuliana.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi pun buka suara terkait perjanjian kerja sama yang tidak dilaksanakan Pemprov DKI.
Pepen, sapaan akrab Walikota Bekasi ini mengatakan, Pemprov DKI harus menghormati Kota Bekasi sebagai mitra dan partner dalam menghadapi permasalahan sampah.
“Kota Bekasi itu mitra, rekanan, jadi ada poin-poin kerjasama dalam bentuk perjanjian. Jadi harus sama-sama punya tanggung jawab atas perjanjian itu. Tidak hanya 1 pihak saja yang melaksanakannya, pihak lainnya cuek,” ucap Pepen.
Pepen menyindir Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Menurut Pepen, Kota Bekasi bukan pembantu DKI yang bisa diatur seenaknya.
“Kota Bekasi kan bukan pembantunya DKI, jadi harus sama-sama menghormati,” terang Pepen.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Isnawa Adji juga telah mengatakan dan menghimbau agar anak buahnya di lapangan untuk mengikuti aturan.
“Kemarin itu semua jalur masih berjalan kecuali Bekasi Barat, saat mobil bak terbuka saya lewat situ, dicegat karena kan hanya boleh jam 9 malam sampai jam 5 pagi, Saya bilang ke anak buah saya, sudahlah nggak usah 24 jam lagi, kita ikut aturan aja,” ujar Isnawa.
(Pojok-Satu/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email