RI Dorong Reformasi PBB

Presiden Joko Widodo bersama kepala negara atau pemerintahan peserta Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika di sela-sela sesi foto bersama di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (22/4). Konferensi tingkat tinggi yang dihadiri 107 pejabat tinggi negara-negara Asia Afrika ini resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Pemerintah Indonesia mengkritik peran Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melemah dan tidak berdaya mencegah konflik bersenjata di sejumlah negara. Presiden Joko Widodo mendesak reformasi di lembaga tersebut agar dapat berperan maksimal sebagai organisasi yang memperjuangkan perdamaian dunia.

Presiden Joko Widodo bersama kepala negara atau pemerintahan peserta Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika di sela-sela sesi foto bersama di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (22/4). Konferensi tingkat tinggi yang dihadiri 107 pejabat tinggi negara-negara Asia Afrika ini resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

”Ketika sekelompok orang kaya berpikir mereka bisa mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, hal itu memicu ketidakadilan global yang jelas- jelas membawa penderitaan. Pada saat itu, PBB tampak tak berdaya,” kata Presiden Joko Widodo, membuka pertemuan puncak Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4).

Presiden menambahkan, kenyataan ini diperparah adanya kekerasan bersenjata tanpa mandat dari PBB. Karena itu, negara-negara Asia dan Afrika menuntut reformasi lembaga PBB.

Pernyataan tegas Jokowi itu disambut tepuk tangan delegasi dari 92 negara yang hadir. Di antara mereka terdapat 30 kepala negara dan pemerintahan, antara lain Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, PM Singapura Lee Hsien Loong, Raja Jordania Abdullah II Ibn al-Hussein, Presiden Iran Hassan Rouhani, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, dan PM Palestina Rami Hamdallah.

Menurut Jokowi, ketidakadilan dunia saat ini terasa menyesakkan karena masih ada negara yang terjajah. Hal itu menjadi utang bangsa-bangsa Asia Afrika selama enam dekade. ”Kita dan dunia masih berutang kepada rakyat Palestina,” katanya.

Dunia seperti tidak bisa membantu rakyat Palestina lepas dari penderitaan, dari hidup dalam ketakutan, ketidakadilan, dan pendudukan selama bertahun- tahun. Jokowi mengajak negara-negara Asia Afrika tak berpangku tangan dan melanjutkan perjuangan mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.

Keseimbangan ekonomi
Presiden juga menyoroti keseimbangan ekonomi dunia. Ia berpandangan, kini terjadi dominasi negara-negara kaya atas negara-negara miskin. Ketika ratusan orang di belahan bumi utara menikmati kehidupan superkaya, lebih dari 1,2 miliar orang di belahan bumi selatan berjuang hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari.

Persoalan ini merupakan tantangan bagi negara-negara Asia dan Afrika untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan global. Menurut Presiden, pendapat bahwa ketidakadilan global hanya bisa diselesaikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Dunia (ADB) sudah usang. Karena itu, pandangan tersebut harus diubah.

”Kita harus membangun tatanan ekonomi global baru, membuka kemungkinan munculnya kekuatan ekonomi baru dunia. Kami mendorong reformasi arsitektur keuangan global untuk menghapus dominasi sekelompok negara atas negara lain,” kata Jokowi.

Untuk itu, diperlukan kepemimpinan global yang bersifat kolektif. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia siap memainkan peran global sebagai kekuatan positif bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.
”Hari ini dan esok, dunia menanti langkah kita membawa bangsa-bangsa Asia Afrika berdiri sama tinggi dan sejajar bangsa lain di dunia,” kata Jokowi.

Di akhir pidatonya, Presiden mengingatkan agar semua negara Asia dan Afrika membumikan pesan KAA Bandung 1955. Pesan itu mencakup masalah kesejahteraan, solidaritas antarbangsa, serta mewujudkan stabilitas keamanan internal dan eksternal.

Dorongan memelihara Pesan Bandung juga disuarakan Presiden Iran Hassan Rouhani. Meski dunia berubah pesat dalam enam dekade, Pesan Bandung harus tetap menjadi agenda diplomasi global.
”Jangan membiarkan (Pesan) Bandung memudar begitu saja dalam koridor pencarian kepentingan politik. Janganlah kita membiarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Bandung rusak. Jangan membiarkan kekerasan, agresi, terorisme, dan ekstremisme menyebar di seluruh dunia dan menumpahkan darah orang-orang tidak berdosa,” ujar Rouhani.

Presiden Iran juga menyoroti invasi militer ke Yaman dan sepak terjang gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah. Menurut dia, momen Peringatan 60 Tahun KAA adalah saat yang tepat untuk meluncurkan Aksi Global Melawan Kekerasan dan Ekstremisme (GAVE).

Harus ada usaha untuk membentuk sebuah struktur internasional demi tercapainya aksi global itu. ”Kita percaya perang melawan terorisme harus diletakkan dalam agenda konferensi dan dianggap sesuai dengan prinsip dan nilai Bandung,” katanya.

Sementara itu, Raja Jordania Abdullah II menganggap semangat yang dihasilkan KAA 1955 masih relevan. ”Semangat dari prinsip-prinsip yang dihasilkan di Bandung penting untuk menghadapi tantangan Asia dan Afrika ke depan,” ucapnya.

Abdullah meminta negara-negara anggota Kerja Sama Selatan-Selatan saling membantu, terutama terhadap negara yang menghadapi terorisme dan radikalisme. Negara dengan perekonomian lemah rentan dirasuki paham radikal. ”Negara-negara lain dari kelompok Selatan-Selatan harus aktif menghadapi kemungkinan itu,” ujarnya.

PM Jepang Shinzo Abe sepakat untuk membangun tatanan dunia yang seimbang didasari semangat Bandung. Pada awal pidatonya, ia mengutip pernyataan Bung Karno, hidup dan tetap hidup.
”Kita tak boleh membiarkan penggunaan kekuatan yang berkuasa menindas yang lemah. Kebijaksanaan pada pendahulu kita di Bandung adalah hukum harus melindungi martabat semua negara berdaulat, baik itu besar maupun kecil,” kata Abe.

Hari pertama pertemuan puncak berlangsung dalam dua sesi penyampaian pandangan kepala pemerintahan. Presiden Jokowi memimpin sesi pertama sebelum menggelar pertemuan bilateral.

Peran aktif
Saat bertemu dengan Abe, reformasi PBB juga menjadi salah topik pembicaraan. Abe setuju dengan desakan Jokowi mereformasi lembaga itu. Jepang juga menghargai peran aktif Indonesia menjaga stabilitas global dan menggelar pertemuan ini.

Indonesia dan Jepang menyepakati implementasi kerja sama bidang energi, maritim, pemberlakuan bebas visa, kerja sama pertahanan, dan penanganan bencana tsunami. Menurut Jokowi, yang ditandatangani adalah implementasi dari kesepakatan yang sudah dibuat. ”Ada beberapa poin kerja sama yang langsung bisa diputuskan dan tahun ini bisa dikerjakan,” ujar Presiden.

Komitmen serupa disampaikan saat Jokowi bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kedua negara sepakat mewujudkan Poros Maritim Dunia-Jalan Sutra Laut secara detail. RI dan Tiongkok juga berkomitmen mewujudkan tatanan dunia baru yang lebih seimbang dan adil.

Seusai pertemuan, Jokowi dan Xi menyaksikan penandatanganan kesepahaman pembangunan jaringan kereta api kecepatan tinggi Bandung-Jakarta. Nota kesepahaman itu ditandatangani Menteri Perindustrian RI Rini M Soemarno serta Ketua Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Tiongkok Xu Shaoshi.
Kerja sama itu merupakan tindak lanjut kesepahaman di Beijing, Maret lalu. Menurut Jokowi, proyek itu akan segera diwujudkan.

Poin kerja sama lain juga disepakati saat Presiden bertemu pemimpin negara Singapura, Jordania, Seychelles, Qatar, Aljazair, India, Filipina, dan ‎Rwanda.

Ramai
Suasana Bandung semakin ramai menjelang puncak Peringatan 60 Tahun KAA di Gedung Merdeka, 24 April. Kemacetan panjang terjadi saat dilakukan percobaan penutupan jalan di sekitar Jalan Asia Afrika pada pukul 07.00-12.00 sebagai persiapan menyambut para tamu negara.

Delegasi peserta akan bertolak menuju Bandung pada Kamis petang hingga Jumat pagi, baik menggunakan pesawat udara, kereta api, maupun melalui Tol Cipularang.

(Kompas/ABNS)