JFK, Indonesia, Zionis-CIA & Freeport Sulphur

Oleh: Lisa Pease

Masa lalu adalah Prolog.
Tertulis di Arsip Nasional, Washington, DC

Dalam Bagian Satu dari artikel ini (Probe, Maret-April, 1996) kami telah bicarakan tentang Freeport yang melewati tahun-tahun awal pengambil-alihan tambang mereka oleh pemerintah Kuba yang berpotensi menguntungkan di Teluk Moa Bay, sebagaimana pelarian mereka bersama Presiden Kennedy mengenai masalah penimbunan ini. Namun konflik terbesar yang akan dihadapi Freeport Sulphur adalah mengenai wilayah di satu negara yang menghasil cadangan emas terbesar di dunia dan cadangan tembaga: ketiga terbesar, yaitu: Indonesia. Untuk memahami kerusuhan terakhir di pabrik Perusahaan Freeport (Maret, 1996), kita perlu melihat kepada akar dari perusahaan ini, untuk menunjukkan bagaimana hal-hal yang mungkin sangat berbeda harus Kennedy jalani untuk melaksanakan rencananya bagi Indonesia.
Latar Belakang Cerita Indonesia

Negeri Indonesia ditemukan Belanda pada akhir tahun 1500-an. Selama tahun 1600-an awal mereka dikuasai oleh Perusahaan Hindia Belanda, perusahaan swasta, selama hampir 200 tahun. Pada 1798, kekuasaan atas Indonesia dipindahkan kepada Pemerintah Kerajaan Belanda, yang mempertahankan kekuasaan atas negeri terbesar kelima di dunia ini sampai tahun 1941, di mana saat itu Jepang datang selama Perang Dunia II. Pada tahun 1945 Jepang dikalahkan di Indonesia, dan Achmad Soekarno dan Mohammad Hatta lalu naik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru merdeka. Tapi dalam waktu satu bulan dari proklamasi kemerdekaan Soekarno-Hatta, tentara Inggris mulai mendaratkan pasukannya di Jakarta untuk membantu memulihkan pemerintahan kolonial Belanda. Perang selama empat tahun terjadi. Pada tahun 1949, Belanda resmi menyerahkan kedaulatan kembali ke Indonesia, dengan pengecualian satu wilayah kunci – yaitu hotspot yang sekarang dikenal sebagai Irian Jaya atau Papua Barat.

Penulis Gerard Colby dan Charlotte Dennett, dalam buku mereka Thy Will Be Done, menjelaskan situasi dalam apa yang kemudian disebut Nugini Belanda:

Untuk orang Barat, New Guinea seperti anak berbakat yang ditarik ke arah yang saling berlawanan oleh orangtua walinya yang tamak. Belanda menguasai bagian barat Papua Nugini, sebagai sisa kerajaan-kerajaan Hindia Timur mereka yang besar sekali. Sekutu lama mereka, Inggris, yang bertindak melalui Australia, menguasai bagian timurnya. Tetangganya, Indonesia di sisi lain, berpikiran bahwa semua New Guinea merupakan bagian dari wilayah nasional mereka, bahkan jika itu masih dijajah oleh orang Eropa.

Nugini Belanda, atau Irian Barat sebagaimana orang Indonesia menyebutnya, dihuni oleh suku-suku asli yang dekat dengan budaya zaman batu, seperti suku Dani dan suku Amungme. Ketika Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaan dari Belanda, Irian Barat menjadi simbol bagi kedua belah pihak yang tidak ingin melepaskannya. Hal ini akhirnya memaksa upaya Presiden Kennedy untuk melewatkan kontrol daerah ini untuk orang Indonesia yang baru merdeka, dan menyingkirkan penjajahan Belanda.

Indonesia mengalami berbagai jenis pemerintahan. Ketika Soekarno pertama kali naik ke tampuk kekuasaan pada 1945, orang asing menunjukkan bahwa pemerintahan Sukarno muncul sebagai “fasis,” karena ia memegang kendali tunggal atas begitu banyak unsur pemerintahan.Tunduk pada tekanan asing untuk tampil lebih demokratis, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dan membuka pemerintahan dengan sistem multipartai. Soekarno, terkait apa yang diikuti penulis biografinya (sekarang menjadi pembawa acara kabel gosip) Cindy Adams, mengatakan:
Dalam sebuah negara yang sebelumnya menolak kegiatan politik, hasilnya sangat langsung. Lebih dari 40 partai yang berbeda bermunculan. Begitu takut kita dicap sebagai “sebuah kediktatoran yang disponsori fasisme Jepang.” Sehingga seorang individu dapat membentuk organisasi sempalan yang ditoleransi sebagai partai politik yang menjadi “corong demokrasi.” Tumbuh seperti gulma dengan akar yang dangkal dan berat dengan kepentingan agak egois dan pengumpulan suara, sehingga perselisihan internal tumbuh. Kami menghadapi bencana, konflik tak berujung, kebingungan yang mendirikan bulu kuduk. Indonesia sebelumnya ada dalam kebersamaan, sekarang ditarik terpisah-pisah. Mereka berpecah-belah ke dalam kotak-kotak keagamaan dan geografis, sesuatu yang aku perjuangkan sepanjang hidup untuk mengeluarkan bangsa Indonesia dari perpecahan kepada persatuan Nasional..

Soekarno mengaitkan kenyataan bahwa hampir setiap enam bulan, kabinet jatuh, dan pemerintahan baru akan memulai, hanya untuk mengulangi siklus. Pada 17 Oktober 1952 suatu hal datang ke kepalanya. Ribuan tentara dari tentara Indonesia menyerbu gerbang istana dengan tuntutan “Bubarkan Parlemen.” Soekarno menghadapi pasukan itu secara langsung, dengan tegas menolak untuk membubarkan parlemen hanya karena tekanan militer, dan para prajurit pun mundur. Akibat dari peristiwa ini adalah tentara Indonesia terpecah-belah. Ada militer yang “pro-demo 17 Oktober 1952″ dan militer “anti-Demo 17 Oktober 1952.”

Pada tahun 1955, Pemilu diadakan dan sistem pemerintahan parlementer diakhiri dengan voting. Orang komunis, yang paling telah berbuat banyak untuk orang-orang yang menderita akibat perubahan dari pemerintahan kolonial ke masa kemerdekaan, mendapatkan banyak kemenangan dan simpati pada tahun 1955 dan 1956. Pada tahun 1955, Sukarno menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung di mana tokoh Komunis Cina yang terkenal Chou En Lai adalah figur tamu utama. Selama pemilihan umum 1955, CIA telah memberikan uang satu juta dolar kepada partai Masyumi, partai oposisi untuk partai Nasionalis Sukarno dan Partai Komunis di Indonesia (disebut PKI)-dalam upaya untuk mendapatkan kontrol atas politik negara. Tapi partai Masyumi gagal untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat.

Pada tahun 1957, sebuah percobaan pembunuhan dilakukan terhadap Sukarno. Meskipun pelaku yang sebenarnya tidak diketahui pada waktu itu, baik Soekarno dan CIA, melompat menggunakan hal ini untuk tujuan propaganda. CIA dengan cepat menyalahkan PKI. Soekarno, bagaimanapun, segera menyalahkan Belanda, dan menggunakan ini sebagai alasan untuk merebut semua kepemilikan dan bekas aset Belanda, termasuk Armada Pelayaran dan Perusahaan Penerbangan. Soekarno bersumpah untuk mengusir Belanda dari Irian Barat. Dia telah mencoba penyelesaian sengketa yang berdiri lama di atas wilayah tersebut melalui PBB, tetapi ketok palu suara dari mayoritas dua pertiga dibutuhkan untuk menyusun sebuah komisi yang memaksa Belanda untuk duduk dengan Indonesia. Percobaan pembunuhan terhadap Sukarno memberikan alasan yang sangat dibutuhkan untuk tindakan.

Kemenangan kaum Komunis, pertikaian di ketentaraan, dan nasionalisasi kepemilikan eks Belanda 1957, menyebabkan situasi memprihatinkan untuk kepentingan bisnis Amerika, terutama industri minyak dan karet. CIA dengan penuh semangat, membantu memicu pemberontakan daerah luar pulau Jawa, yang kaya sumber daya alam terhadap pemerintah pusat yang berbasis di Jakarta, Jawa.


Kepentingan Rockefeller di Indonesia

Dua perusahaan minyak terkemuka berbasis di Amerika melakukan bisnis di Indonesia pada saat itu adalah keluarga Rockefeller yang mengendalikan Standar Oil: Stanvac (perusahaan patungan antara Standard Oil of New Jersey dan Socony Mobil-Socony menjadi Standard Oil of New York), dan Caltex, (perusahaan patungan Standard Oil of California dan Texaco). Dalam Bagian I dari artikel ini kita menunjukkan seberapa banyak Dewan Freeport Sulphur diisi oleh keluarga Rockefeller dan sekutunya. Ingat bahwa Augustus C. Long anggota dewan Freeport saat menjabat sebagai Ketua Texaco selama bertahun-tahun. Long menjadi lebih dan lebih menarik karena cerita berkembang.
1958: CIA vs Soekarno

“Saya pikir inilah waktunya kami menggiring kaki Sukarno ke api,” kata Frank Wisner, yang kemudian menjadi Deputi Direktur Perencanaan CIA, pada tahun 1956. Pada 1958, setelah gagal membeli pemerintahan Indonesia melalui proses pemilu 1955, CIA mengobarkan operasi penuh di Indonesia. Operasi Hike, seperti yang disebut, melibatkan persenjataan dan puluhan ribu warga Indonesia terlatih serta “tentara bayaran” untuk memulai serangan dengan target untuk menjatuhkan Soekarno.

Joseph Burkholder Smith adalah seorang mantan agen CIA yang terlibat dengan operasi di Indonesia selama periode ini. Dalam bukunya, Potraits of a Cold War (Potret Perang Dingin), dia menggambarkan bagaimana CIA berperan langsung membuat, tidak hanya sekedar memberlakukan, kebijakan di daerah ini:

Sebelum melakukan tindakan langsung terhadap posisi Sukarno bisa diambil, kita harus mendapatkan persetujuan dari Kelompok Khusus — kelompok kecil pimpinan pejabat puncak Dewan Keamanan Nasional yang setuju menutupi rencana aksi rahasia ini. Penyebutan prematur ide seperti ini mungkin akan mendapatkannya ditembak jatuh …

Jadi kita mulai memberi masukan intelijen kepada Departemen Luar Negeri dan departemen Pertahanan … Ketika mereka telah cukup membaca laporan yang mengkhawatirkan, kami berencana untuk memunculkan saran bahwa kita harus mendukung rencana Sang Kolonel (Suharto) untuk mengurangi kekuasaan Sukarno. Ini adalah metode operasi yang menjadi dasar dari banyak aksi petualangan politik tahun 1960-an dan 1970-an. Dengan kata lain, mengaburkan fakta, bahwa CIA melakukan campur tangan (intervensi) dalam urusan negara-negara seperti Chili hanya setelah diperintahkan untuk melakukannya … Dalam banyak kasus, kami membuat program aksi sampai diri kita sendiri setelah kami telah mengumpulkan cukup intelijen untuk membuat mereka tampil diperlukan oleh situasi. Kegiatan kami di Indonesia pada 1957-1958 adalah salah satu contoh tersebut.

Ketika Duta Besar USA di Indonesia menulis surat kepada Washington mengenai ketidaksetujuannya secara eksplisit mengenai penanganan situas oleh CIA, Allen Dulles mendapatkan saudaranya John Foster menunjuk seorang Duta Besar yang berbeda untuk Indonesia, seseorang yang lebih menerima kegiatan CIA.

Selain kegiatan paramiliter, CIA mencoba trik perang psikologis untuk mendiskreditkan Sukarno, seperti lewat desas-desus bahwa ia (Sukarno) telah tergoda berselingkuh dengan seorang pramugari Soviet. Untuk itu, Sheffield Edwards, Kepala Keamanan Kantor CIA, meminta Kepala Departemen Kepolisian Los Angeles untuk membantu dengan proyek pembuatan film porno, yang CIA putuskan untuk digunakan terhadap Sukarno, seolah-olah menampilkan Soekarno berperan porno. Orang lain yang terlibat dalam upaya ini adalah Robert Maheu, dan Bing Crosby dan saudaranya.

Badan Intelejen (Agency) berusaha untuk menjaga rahasia partisipasi kudeta, akan tetapi salah satu “tentara bayaran” menemui ketidakberuntungan di awal. Dia ditembak jatuh dan ditangkap selama menjalankan pemboman, Allen Lawrence Pope membawa semua jenis ID (Identity Card) pada dirinya yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang agen CIA. Pemerintah AS, sampai ke Presiden Eisenhower, mencoba menyangkal bahwa CIA sama sekali tidak terlibat kudeta, tetapi tersingkapnya AL Pope mengolok-olok sangakalan ini. Tidak takut oleh pemicu, seperti Arbenz telah alami di Guatemala, Soekarno membariskan pasukan yang setia kepadanya dan menghancurkan pemberontakan yang dibantu CIA. Sebelum skandal Bay of Pigs (Teluk Babi), ini adalah operasi Agency terbesar yang gagal.


1959: Gunung Tembaga

Pada titik ini, Freeport Sulphur memasuki Indonesia. Pada bulan Juli, 1959, Charles Wight, yang kemudian jadi Presiden Freeport dan dilaporkan mengobarkan plot anti-Castro dan terbang ke Kanada dan/atau Kuba dengan Clay Shaw (lihat Bagian I dari artikel ini) – sibuk membela perusahaannya, melawan tuduhan Komite Senat (House Committee), yang membayar berlebihan kepada Pemerintah untuk proses pengolahan bijih nikel di pabrik milik pemerintah di Nicaro, Kuba. Komite merekomendasikan agar Departemen Kehakiman harus melanjutkan investigasi. Perusahaan Pertambangan Freeport Moa Bay baru saja dibuka, dan masa depan di Kuba sudah tampak suram.

Pada bulan Agustus, 1959, Direktur Freeport dan insinyur tertinggi Forbes Wilson bertemu dengan Jan van Gruisen, managing director dari Perusahaan Kalimantan Timur (East Borneo Company), yang fokus di pertambangan. Gruisen baru saja menemukan sebuah laporan yang berdebu yang pertama dibuat pada 1936 mengenai sebuah gunung yang disebut “Ertsberg” (“Gunung Tembaga”) di Papua Nugini Belanda, yang ditulis oleh Jean Jacques Dozy. Tersembunyi jauh selama bertahun-tahun di perpustakaan Belanda selama serangan Nazi, laporan itu baru saja muncul kembali. Dozy melaporkan adanya gunung penuh dengan bijih tembaga. Jika benar, ini bisa membenarkan upaya diversifikasi baru Freeport ke pertambangan tembaga. Wilson mengirim berita kabel markas Freeport New York meminta izin dan uang untuk melakukan upaya eksplorasi bersama dengan East Borneo Company (Perusahaan Kalimantan Timur). Kontrak tersebut ditandatangani 1 Februari 1960.

Dengan bantuan panduan penduduk asli, Wilson menghabiskan beberapa bulan berikutnya di tengah penduduk pribumi yang dekat dengan kehidupan Zaman Batu, melalui perjalanan di daerah yang hampir tak dapat dilewati ke Ertsberg. Wilson menulis sebuah buku tentang perjalanan ini, berjudul The Conquest of Copper Mountain. Ketika ia akhirnya tiba, ia sangat senang pada apa yang ia temukan:

Suatu derajat yang sangat tinggi dari mineralisasi … The Ertsberg ternyata mengandung 40% sampai 50% besi dan tembaga … 3% … Tiga persen cukup kaya untuk deposit tembaga … Ertsberg ini juga mengandung sejumlah tertentu perak bahkan lebih dan emas.

Dia mengirim pesan kabel kembali dalam kode yang telah diatur ulang sebelumnya untuk dapat segera diterima Presiden Freeport, Bob Hills di New York:

… Tiga belas hektar bebatuan di atas tanah 14 hektar masing-masing pengambilan sampel pada kedalaman 100 meter, memunculkan warna progresif di antara warna tampak gelap egress tangguh, semua tangan juga sebaik saran Sextant.

“Tiga belas hektar” berarti 13 juta ton bijih di atas tanah. “Warna tampak gelap” berarti bahwa derajat bijih ore sangatlah baik. “Sextant” adalah kode untuk Perusahaan Kalimantan Timur. Ekspedisi sudah berakhir pada bulan Juli 1960. Dewan Freeport tidak ingin melangkah ke depan dengan usaha baru dan diduga berbiaya mahal pada usaha pengambilalihan fasilitas tambang mereka di Kuba. Tapi dewan memutuskan untuk setidaknya menekan maju dengan tahapan eksplorasi berikutnya: penyelidikan lebih rinci sampel bijih dan potensi komersial. Wilson menggambarkan hasil dari upaya ini:

Konsultan pertambangan mengkonfirmasi perkiraan kami dari 13 juta ton bijih di atas tanah dan 14 juta lain di bawah tanah untuk setiap 100 meter kedalaman. Konsultan lain memperkirakan bahwa biaya pabrik untuk memproses 5.000 ton bijih per hari akan menjadi sekitar $ 60 juta dan biaya produksi tembaga akan menjadi 16,5 pound setelah kredit untuk sejumlah kecil emas dan perak yang terkait dengan tembaga. Pada saat itu, penjualan tembaga di pasar dunia adalah sekitar 35,5 untuk satu pound. Dari data ini, departemen keuangan Freeport menghitung bahwa perusahaan dapat memulihkan investasi (kembali modal) dalam tiga tahun dan kemudian mulai mendapatkan keuntungan yang menarik.

Operasi terbukti secara teknis sulit, yang melibatkan helikopter yang baru ditemukan dan mata bor berlian. Situasi rumit adalah pecahnya perang dekat antara Belanda, yang masih menduduki Irian Barat, dan Tentara Indonesia Sukarno yang mendarat di sana untuk merebut kembali tanah sebagai milik mereka. Bahkan pertempuran pecah di dekat jalan akses ke usaha Freeport. Pada pertengahan tahun 1961, insinyur Freeport sangat merasa bahwa proyek harus dikejar. Tapi saat itu, John F. Kennedy telah mengambil alih kantor Presiden. Dan ia mengejar tentu saja jauh berbeda dari pemerintahan sebelumnya.


Kennedy dan Soekarno

“Jangan heran Soekarno seperti begiitu tidak menyukai kita. Dia harus duduk bersama dengan orang-orang yang mencoba menggulingkan dia “-. Presiden Kennedy, 1961

Sampai saat Kennedy, terutama bantuan yang ditawarkan ke Indonesia dari negara ini kebanyakan datang dalam bentuk dukungan militer. Ide Kennedy lain. Setelah pertemuan dengan Sukarno 1961 yang positif di Amerika Serikat, Kennedy menunjuk tim ekonom untuk mempelajari cara bahwa bantuan ekonomi dapat membantu Indonesia mengembangkan cara-cara yang konstruktif. Kennedy memahami bahwa Sukarno mengambil bantuan dan senjata dari Soviet dan Cina karena dia membutuhkan bantuan, bukan karena ia ingin jatuh di bawah kekuasaan komunis. Bantuan Amerika akan mencegah Sukarno dari menjadi tergantung pada pasokan Komunis. Dan Sukarno sudah meletakkan pemberontakan komunis pada tahun 1948. Bahkan Departemen Luar Negeri di Amerika Serikat mengakui bahwa Sukarno lebih nasionalis daripada komunis.

Namun masalah yang mendesak selama jangka pendek Kennedy adalah masalah Irian Barat. Belanda telah mengambil sikap yang lebih agresif, dan Sukarno telah menyiapkan pasukan militer untuk melawannya. Amerika, sebagai sekutu untuk keduanya, terjebak di posisi tengah. Kennedy meminta Ellsworth Bunker untuk mencoba untuk menengahi kesepakatan antara pemerintah Belanda dan Indonesia. “Peran mediator,” kata Kennedy,

“bukan sesuatu yang menyenangkan, kami siap untuk membuat semua orang marah dan gila, jika itu membuat beberapa kemajuan buat kita.”

Hal itu membuat semua orang gila. Tapi itu membuat kemajuan. Pada akhirnya, Amerika Serikat menekan Belanda di belakang layar untuk menyerah kepada Indonesia. Bobby Kennedy terdaftar dalam upaya ini, mengunjungi keduanya, Sukarno di Indonesia dan Belanda di Den Haag. Kata Roger Hilsman di buku To Move a Nation :
Soekarno mengenali di dalam diri Robert Kennedy ada integritas dan loyalitas tangguh yang sama, yang telah dia lihat juga ada pada saudaranya: Presiden, dikombinasikan dengan pemahaman yang benar tentang nasionalisme baru apa yang benar-benar disadari semua.

Jadi dengan tawaran awal yang telah dibuat untuk Soekarno dan Den Haag, Bunker mengambil alih seluk beluk masing-masing pihak untuk dapat berbicara satu sama lain. Belanda, tidak mau mengakui sisa-sisa terakhir dari kerajaan mereka yang besar sekali itu kepada musuh mereka, bukan menekan Irian Barat untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Tapi Sukarno tahu itu simbol untuk rakyatnya dalam meraih kemerdekaan final dari Belanda. Dan semua orang tahu bahwa dari penduduk asli Papua tidak ada harapan apapun membentuk pemerintahan yang berfungsi, hanya memiliki harapan telah didorong dari kehidupan primitif ke dunia modern. PBB memilih untuk menyerahkan Irian Barat sepenuhnya kepada Indonesia, dengan ketentuan bahwa, tahun 1969, rakyat Irian Barat akan diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan tetap dengan atau memisahkan diri dari Indonesia. Kennedy menangkap momen itu, menerbitkan Nota Keamanan Aksi Nasional (NSAM) 179, tanggal 16 Agustus 1962:
Dengan penyelesaian damai sengketa, Irian Barat sekarang punya prospek, saya ingin melihat kami memanfaatkan peran AS dalam mempromosikan penyelesaian ini untuk bergerak menuju hubungan baru yang lebih baik dengan Indonesia. Aku mengumpulkan bahwa dengan masalah ini diselesaikan orang Indonesia juga ingin bergerak ke arah ini dan akan menyediakan dengan banyak permintaan kita.

Untuk merebut kesempatan ini, akankah semua instansi terkait disilahkan membaca program mereka untuk Indonesia dan menilai tindakan lebih lanjut apa yang mungkin berguna. Ada di benak saya kemungkinan perluasan civic action, bantuan militer, dan stabilisasi ekonomi dan program pengembangan serta inisiatif diplomatik.

Roger Hilsman mengelaborasi apa yang dimaksud dengan Kennedy civic action: “merehabilitasi kanal, pengeringan rawa untuk membuat sawah baru, membangun jembatan dan jalan, dan sebagainya.”


Freeport dan Irian Barat

Bantuan Kennedy dalam kedaulatan Indonesia atas makelar Irian Barat hanya bisa datang sebagai pukulan ke Dewan Freeport Sulphur itu. Freeport sudah memiliki hubungan positif dengan Belanda, yang telah resmi melakukan misi eksplorasi awal di sana. Selama periode negosiasi, Freeport mendekati PBB, tetapi PBB mengatakan Freeport harus mendiskusikan rencana mereka dengan pejabat Indonesia. Ketika Freeport pergi ke Kedutaan Indonesia di Washington, mereka tidak mendapat tanggapan.


Keluhan Forbes Wilson:

Tidak lama setelah Indonesia memperoleh kendali atas Irian Barat pada tahun 1963, kemudian Presiden Soekarno, yang telah mengkonsolidasikan kekuasaan eksekutif-nya, membuat serangkaian langkah yang akan membuat putus asa, bahkan buat investor Barat prospektif yang paling bersemangat. Dia mengambil alih hampir semua investasi asing di Indonesia. Ia memerintahkan agen-agen Amerika, termasuk Agen Pembangunan Internasional, untuk meninggalkan negara itu. Dia menanam hubungan dekat dengan Cina Komunis dan Partai Komunis Indonesia dengan, yang dikenal sebagai PKI.

1962 telah menjadi tahun yang sulit bagi Freeport. Mereka berada di bawah serangan terhadap isu penimbunan. Freeport masih belum pulih dari memiliki fasilitas yang menguntungkan mereka yang disita di Kuba. Dan sekarang mereka duduk, menatap kekayaan potensial di Indonesia. Tapi dengan Kennedy memberikan dukungan diam-diam untuk Soekarno, harapan mereka tampak suram.
Berbaliknya Nasib

Kennedy ingin meningkatkan paket bantuan untuk Indonesia, menawarkan $ 11 juta. Selain itu, ia merencanakan sebuah kunjungan pribadi ada pada tahun 1964 awal. Sementara Kennedy mencoba untuk mendukung Sukarno, ada kekuatan lain yang melawan usaha mereka. Perbedaan pendapat publik di Senat bergolak apakah terus membantu Indonesia sementara Partai Komunis di Indonesia tetap kuat. Kennedy bertahan. Dia menyetujui paket bantuan khusus pada 19 November 1963. Tiga hari kemudian, Sukarno kehilangan sekutu terbaik di Baratnya, JF Kenedy mati terbunuh. Tak lama kemudian, ia kehilangan paket bantuannya juga.

Soekarno sangat terguncang oleh berita kematian Kennedy. Padahal Bobby Kennedy awalnya membuat rencana perjalanan Presiden Jhon F Kennedy ke Indonesia dilakukan pada Januari, 1964. Cindy Adams bertanya kepada Soekarno apa yang dia pikirkan tentang Bobby, dan mendapat jwaban lebih dari yang dia minta:

Wajah Sukarno menyala. “Bob adalah sangat hangat. Dia seperti kakaknya. Aku mencintai kakaknya. Dia mengerti saya. Aku telah merancang dan membangun sebuah rumah tamu khusus di taman istana untuk John F. Kennedy, yang berjanji padaku bahwa ia datang ke sini dan menjadi Presiden Amerika pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke negara ini “Dia terdiam.. “Sekarang dia tidak akan datang.”

Sukarno sangat berkeringat. Ia berulang kali mengusap alisnya dan dada. “Katakan padaku, mengapa mereka membunuh Kennedy?”

Soekarno mencatat dengan ironis bahwa persis pada hari Kennedy dibunuh, Kepala Pengawalnya berada di Washington untuk belajar bagaimana melindungi presiden. Melihat ke masa depan, ia tidak optimis:

Aku tahu Johnson … Aku bertemu dengannya ketika saya dengan Presiden Kennedy di Washington. Tapi aku bertanya-tanya apakah dia hangat seperti Yohanes. Aku ingin tahu apakah dia akan seperti John Kennedy, Sukarno sebagai teman saya, tidak.


LBJ dan Indonesia

Seperti yang orang lain telah catat, kebijakan luar negeri USA berubah dengan cepat setelah kematian Kennedy. Donald Gibson mengatakan dalam bukunya Battling Wall Street: “Dalam Kebijakan Luar negeri perubahan terjadi sangat cepat, dan sangat dramatis.” Gibson menguraikan lima perubahan jangka pendek dan beberapa perubahan jangka panjang yang mulai berlaku setelah kematian Kennedy. Salah satu perubahan jangka tiba-tiba, adalah pembatalan paket bantuan untuk Indonesia yang sudah disetujui Kennedy. Hilsman juga membuat peryataan tentang poin ini:

Salah satu helai kertas pertama yang datang di meja Presiden Johnson adalah tekad presiden … di mana Presiden harus menyatakan bahwa bahkan bantuan ekonomi terus [ke Indonesia] adalah penting bagi kepentingan nasional (Amerika). Karena setiap orang di lini itu tahu bahwa Presiden Kennedy akan menandatangani tekad secara rutin, kami semua terkejut ketika Presiden Johnson menolak.

Seseorang di Freeport sangat senang dengan perilaku Johnson sehingga ia mendukung dijalankannya presidensial pada tahun 1964: Augustus C. “Gus” Long.
“Gus” Long, telah menjadi Pemimpin di Texas Company (Texaco) selama bertahun-tahun.Pada tahun 1964, ia dan sekelompok konservatif lain, sebagian besar bisnis Mogul Republikan, bergabung bersama untuk mendukung Johnson mengenai Goldwater. Kelompok ini, yang menyebut diri mereka Komite Independen Nasional untuk Johnson, termasuk orang-orang seperti Thomas Lamont, Edgar Kaiser dari Kaiser Aluminium, Robert Lehman, Lehman Brothers, Thomas Cabot dari Cabot Corporation dari Boston, dan tokoh-tokoh terkemuka lain dari dunia bisnis.

Long memiliki dua kaki keributan di Indonesia -satu untuk Freeport, satu untuk Texaco. Pada tahun 1961, Caltex-bersama-sama dimiliki oleh Standard Oil of California (Socal) dan Texas Company (Texaco) – adalah salah satu dari tiga perusahaan minyak besar di Indonesia yang dipaksa untuk beroperasi di bawah kontrak baru dengan pemerintah Sukarno. Menurut ketentuan baru, 60% dari seluruh keuntungan harus diberikan kepada pemerintah Indonesia. Jadi dia punya dua alasan untuk khawatir dengan dukungan Kennedy terhadap brand nasionalisme Sukarno, yang mengancam kepentingan kedua perusahaan di mana ia memiliki saham substansial.

Dalam Bagian I, kami menyebutkan bahwa Long telah melakukan “pekerjaan sukarela yang luar biasa” untuk Presbyterian Hospital di New York, dikatakan oleh seorang mantan karyawan perusahaan Public Relation mereka, Mullen Company, untuk menjadi “sarang kegiatan CIA.” Sekarang kita tambahkan bahwa Long terpilih menjadi Presiden dari Rumah Sakit Presbyterian dua tahun berjalan, 1961 dan 1962. Pada tahun 1964, Long pensiun dari perannya sebagai Ketua Texaco. Dia akan kembali sebagai Ketua pada tahun 1970. Apa yang dia lakukan untuk sementara?

Pada bulan Maret tahun 1965, Long terpilih sebagai direktur Chemical Bank, perusahaan lain yang dikendalikan Rockefeller. Pada bulan Agustus tahun 1965, Long diangkat menjadi Dewan Penasehat Presiden urusan Intelijen Luar Negeri, di mana ia akan menyetujui dan menyarankan kegiatan rahasia.

Pada bulan Oktober 1965, kegiatan rahasia intelejen Amerika mengakhiri nasib Sukarno.
1965: Tahun Vivere Pericoloso (Tahun Kehidupan yang Berbahaya)

Setelah kematian Kennedy, Sukarno menjadi tumbuh semakin agresif terhadap Barat. Inggris sedang sibuk membentuk sebuah negara baru mantan mitra dagang Indonesia: Malaya dan Singapura, yang disebut Malaysia. Karena daerah itu termasuk wilayah dari mana CIA telah meluncurkan beberapa kegiatan-kegiatan “Malaysia.” tahun 1958, Sukarno benar-benar prihatin dengan apa yang ia rasakan berupa pengetatan jerat buat Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1965, Soekarno mengancam untuk menarik Indonesia keluar dari PBB jika Negara Malaysia ini diakui. Dan itu dia lakukan, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang keluar dari PBB. Menanggapi tekanan AS terhadap Sukarno untuk mendukung Malaysia, dia berteriak, “Persetan dengan bantuan Anda.” Dia membangun pasukannya di sepanjang perbatasan Malaysia . Malaysia, yang takut invasin, meminta dukungan PBB.

Pada Februari, Sukarno bisa melihat tulisan di dinding:
JAKARTA, Indonesia, Feb 23 (UPI)-Presiden Sukarno menyatakan saat ini bahwa Indonesia tidak mampu lagi membiarkan kebebasan pers. Dia memerintahkan pelarangan koran anti-Komunis. …

“Saya memiliki informasi rahasia yang mengungkapkan bahwa CIA itu menggunakan Badan untuk Promosi Sukarnoisme untuk membunuh Sukarnoisme dan Sukarno, “katanya. “Itulah mengapa saya melarang itu.” (New York Times, 2/24/65)

Negara itu berantakan, demonstrasi Anti-Amerika sering terjadi. Indonesia keluar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Pers melaporkan bahwa Sukarno bergerak lebih dekat ke Cina dan Soviet. Soekarno mengancam akan menasionalisasi properti AS yang tersisa, karena telah diambil alih, misalnya, salah satu operasi Amerika terbesar di Indonesia, pabrik ban Goodyear Tire dan Rubber Company. Dan kemudian, dalam sebuah langkah tak terduga, Singapura memisahkan diri dari Malaysia, melemahnya negara yang baru terbentuk berbatasan dengan Indonesia.

Dengan kepentingan uang Amerika yang terancam, semua “iming-iming wortel yang biasa” berupa bantuan asing yang didorong, tidak memanfaatkan melalui IMF atau Bank Dunia, dan Gus Long Intelijen Luar Negeri Dewan Presiden Penasehat Freeport, itu hanya masalah waktu, dan tidak banyak, pada saat itu .
1 Oktober 1965: Kudeta Atau kontra-Kudeta?


INDONESIA MENGATAKAN PLOT UNTUK MENGGULINGKAN SOEKARNO DIGAGALKAN OLEH KEPALA TENTARA; PERTARUNGAN KEKUASAAN DIPERCAYA BERLANJUT

KUALA LUMPUR, Malaysia. 1 Oktober- Sebuah usaha untuk menggulingkan Presiden Sukarno tadi malam digagalkan oleh satuan-satuan tentara yang setia kepada Jenderal Abdul Haris Nasution, radio Indonesia mengumumkan. …

Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan hari Jumat bahwa situasi di Indonesia adalah “sangat membingungkan.” Kata Robert J. McCloskey dalam sebuah konferensi pers Departemen Luar Negeri telah mendapatkan laporan dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tetapi “saat ini tidak mungkin untuk upaya evaluasi apapun, penjelasan, atau komentar. “

Akhir kemarin, sebuah kelompok misterius yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menguasai Jakarta.

Kolonel Untung, yang telah mengumumkan melalui radio Indonesia bahwa ia adalah pemimpin gerakan itu, mengatakan kelompok itu merebut kekuasaan Pemerintah untuk mencegah kudeta “kontrarevolusi” oleh Dewan Jenderal. (New York Times, 10/2-3/65, International Edition)

Dalam keanehan, bergerak berbelit-belit, sekelompok pemimpin militer muda membunuh sekelompok (jendral) tua, para pemimpin moderat yang, menurut klaim mereka, akan melakukan tahap kudeta, dengan bantuan CIA, terhadap Sukarno. Namun apa yang terjadi di Indonesia ini setelah berubah menjadi salah satu mimpi buruk paling berdarah di dunia yang pernah dilihat. Kontra-kudeta yang asli Ini dicap upaya kudeta sebagai gantinya, dan mungkin dilukiskan sebagai Merah terang (Komunis). Kemudian, dalam kemarahan tersamar, karena otoritas Sukarno telah terancam, Nasution bergabung dengan Jenderal Soeharto untuk menggulingkan “Pemberontak”. Apa yang dimulai seolah-olah untuk melindungi otoritas Sukarno yang berakhir dengan pelucutan Sukarno sepenuhnya. Setelah ini terlalu ngeri untuk menggambarkannya dalam beberapa kata. Angka korban bervariasi, tetapi konsensus pada kisaran 200.000 sampai lebih dari 500.000 orang tewas pada peristiwa “kontra-kudeta” ini. Siapapun yang pernah memiliki hubungan dengan Komunis PKI ditargetkan untuk dimusnahkan. Bahkan majalah Time memberikan satu deskripsi akurat tanda apa yang terjadi:

Menurut perhitungan yang dibawa keluar dari Indonesia oleh diplomat Barat dan wisatawan independen, orang Komunis, simpatisan Merah dan keluarga mereka sedang dibantai oleh ribuan orang. Unit tentara infanteri (Backland) dilaporkan telah mengeksekusi ribuan komunis setelah interogasi di penjara-penjara desa terpencil. … Berbekal pisau berbilah lebar disebut parang, sekelompok Muslim merayap di malam hari ke dalam rumah Komunis, membunuh seluruh keluarga dan mengubur mayat-mayat di kuburan dangkal. … Kampanye pembunuhan menjadi begitu berani di bagian pedesaan Jawa Timur di mana Kelompok Muslim menempatkan kepala korban di ujung tombak dan mengarak mereka melalui desa-desa.

Pembunuhan massal sampai pada skala tertentu sehingga pembuangan mayat telah menciptakan masalah sanitasi yang serius di Jawa Timur dan Sumatra bagian utara, di mana udara lembab berbau daging yang membusuk. Wisatawan dari daerah menceritakan tentang sungai-sungai kecil yang telah benar-benar tersumbat dengan tubuh; transportasi sungai di tempat yang telah terhambat.

Hari-hari selanjutnya, thumbnail sejarah sering digambarkan orang aksi seperti ini: “Sebuah kudeta komunis yang gagal pada tahun 1965 menyebabkan pengambilalihan anti-Komunis oleh militer, di bawah pimpinan Jenderal Suharto.” (Sumber: The Concise Columbia Encyclopedia) Tapi sebenarnya jauh lebih kompleks. Sebuah indikator persuasif untuk ini terletak pada item berikut, dikutip dalam sebuah artikel yang luar biasa yang ditulis oleh Peter Dale Scott yang diterbitkan dalam jurnal Inggris Lobster (Fall, 1990). Scott mengutip seorang penulis yang mengutip seorang peneliti yang, karena telah diberikan akses ke file dari kementerian luar negeri di Pakistan, ada sebuah surat keluar dari seorang mantan duta besar yang melaporkan percakapan seorang perwira intelijen Belanda dengan NATO, yang mengatakan, menurut catatan peneliti ,

“Indonesia akan jatuh ke pangkuan Barat seperti sebuah apel busuk.” Badan-badan intelijen Barat, kata dia, akan mengorganisir sebuah kudeta “komunis prematur … [yang akan] ditakdirkan untuk gagal, memberikan kesempatan yang sah dan selamat datang kepada tentara untuk menghancurkan komunis dan membuat Soekarno tawanan niat baik tentara.” Laporan duta. bertanggal Desember 1964.

Kemudian dalam artikel ini, kutipan dari buku Scott File CIA:
“Yang aku tahu,” kata salah seorang mantan perwira intelijen dari peristiwa Indonesia, “adalah bahwa Agency bergulir di antara beberapa orang bagian atas (Top) dan bahwa hal-hal besar akan pecah dan sangat menguntungkan, sejauh yang kita peduli.”

Ralph McGehee, seorang veteran agen CIA selama 25-tahun, juga menyebut keterlibatan agensi dalam sebuah artikel, sebagian masih disensor oleh CIA, yang diterbitkan dalam The Nation (April 11, 1981):

Untuk menyembunyikan perannya dalam pembantaian orang-orang yang tidak bersalah, CIA, pada tahun 1968, mengarang sebuah penjelasan palsu tentang apa yang terjadi (yang kemudian diterbitkan oleh CIA sebagai sebuah buku, Indonesia-1965: The Coup That Backfired). Buku tersebut adalah hanya studi tentang politik Indonesia yang pernah dirilis kepada publik atas inisiatif CIA sendiri. Pada saat yang sama CIA menulis buku, itu juga terdiri sebuah penelitian rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi……. [Satu kalimat dihapus.] CIA sangat bangga dengan suksesnya ….. [satu kata dihapus] dan direkomendasikan sebagai model untuk operasi masa depan ………. [satu setengah kalimat dihapus].


Freeport Setelah Soekarno

Menurut Forbes Wilson, Freeport memiliki semuanya tetapi mengingat harapan untuk mengembangkan penemuan yang menakjubkan di Irian Barat. Tapi sementara sebagian pers dunia masih berusaha untuk mengungkap informasi yang rumit tentang siapa yang benar-benar berkuasa, Freeport tampaknya memiliki track sisi dalam. Dalam esai yang disebutkan sebelumnya, Scott mengutip berita kabel (delegasi AS untuk PBB) yang menyatakan bahwa Freeport Sulphur telah mencapai “kesepakatan” pendahuluan dengan para pejabat Indonesia mengenai Ertsberg pada bulan April 1965, sebelum ada perjanjian sah yang bisa saja ada harapan di depan mata .

Secara resmi, Freeport tidak punya rencana seperti itu sampai setelah peristiwa Oktober 1965. Tetapi bahkan cerita resmi tampak aneh bagi Wilson. Pada awal November, hanya sebulan setelah peristiwa Oktober, pimpinan Freeport untuk waktu yang lama, Langbourne Williams, memanggil Direktur Wilson ke rumahnya, menanyakan apakah waktunya kini telah datang untuk mengejar proyek mereka di Irian Barat. Reaksi Wilson menyebut ini menarik:
Aku begitu kaget aku tidak tahu harus berkata apa.

Bagaimana Williams tahu, dengan begitu cepat, bahwa rezim baru akan berkuasa? Soekarno masih Presiden, dan akan tetap demikian secara resmi hingga tahun 1967. Hanya orang dalam yang tahu dari awal bahwa hari-hari terakhir Sukarno bisa dihitung, dan kekuasaannya melemah. Wilson menjelaskan bahwa Williams punya beberapa “informasi pribadi yang menantang” dari “dua eksekutif Texaco” Perusahaannya Long berhasil mempertahankan hubungan dekat dengan seorang pejabat tinggi rezim Soekarno, Julius Tahija. Tahija ini yang menjadi broker pertemuan antara Freeport dan Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan dan Perminyakan. Majalah Fortune mengatakan ini tentang Sutowo (Juli 1973):
Sebagai presiden-direktur dari [perusahaan minyak milik Pemerintah/negara] Pertamina, Letnan Jenderal Ibnu Sutowo menerima gaji hanya $ 250 per bulan, tetapi kehidupannya seperti pada skala pangeran Kerajaan. Dia bergerak di sekitar Jakarta dengan mobil pribadinya Rolls-Royce Silver Cloud. Dia telah membangun sebuah kompleks rumah-rumah beberapa keluarga yang begitu besar sehingga para tamu di pesta pernikahan putrinya bisa mengikuti seluruh pertunjukan hanya pada televisi sirkuit tertutup.

… Garis batas antara kegiatan publik dan swasta Ibnu Sutowo akan tampak kabur di mata orang Barat. Restoran Ramayana di New York [di Rockefeller Center, dalam catatan-penulis], misalnya, telah didanai oleh eksekutif berbagai perusahaan minyak AS, yang menempatkan lebih dari $ 500.000 untuk masuk ke semacam bisnis terkenal berisiko. Agaknya para pendukungnya termotivasi setidaknya sebagian oleh keinginan untuk diakui ramah dengan umum.

Tapi di luar ini penghargaan meragukan, sesuatu yang sedikit lain, juga terungkap:
Perusahaan minyak Sutowo yang masih kecil itu memainkan bagian penting dalam mendanai operasi-operasi penting [selama peristiwa Oktober 1965.]

Mengingat banyaknya bukti bahwa CIA terlibat dalam operasi ini, tampaknya mungkin bahwa Ibnu Sutowo sama bertindak sebagai penyalur untuk dana mereka.

Setelah jatuhnya Soekarno dari kekuasaan, Sutowo membangun sebuah perjanjian baru yang memungkinkan perusahaan-perusahaan minyak untuk menjaga persentase keuntungan secara substansial lebih besar buat mereka. Dalam sebuah artikel berjudul “Oil and Nationalism Mix Beatifully in Indonesia” (Juli, 1973), Fortune melabel kesepakatan pasca-Sukarno sebagai sesuatu yang “sangat menguntungkan bagi perusahaan minyak.”

Pada tahun 1967, saat Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia disahkan, kontrak Freeport adalah yang pertama yang akan ditandatangani. Dengan Kennedy, Soekarno, dan setiap dukungan yang layak untuk nasionalisme Indonesia yang keluar dari jalanan, Freeport mulai beroperasi.

Pada tahun 1959, pemungutan suara diamanatkan kepada Kennedy oleh perjanjian yang ditengahi PBB pada pertanyaan apakah kemerdekaan Irian Barat telah jatuh tempo. Di bawah intimidasi berat dan kehadiran viseral militer, Irian “memilih” untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Freeport menjadi jelas posisinya.


Koneksi The Bechtel

Gus Long, yang sering menjadi mitra makan malam pemilik Steve Bechtel, Sr, dengan Direktur CIA, John McCone, Bechtel-McCone di Los Angeles pada tahun tiga puluhan. McCone dan Bechtel, Senior, membuat bundel laporan “Keluar dari Perang Dunia II” , mereka berpisah, dan pergi melalui jalan tidak begitu terpisah, tulis Laton McCartney di Friend in High Place: The Bechtel Story:
Pada tahun 1964 dan 1965, direktur CIA John McCone dan Dubes AS untuk Indonesia Howard Jones Steve memberi penjelasan kepada Bechtel Sr tentang situasi yang memburuk dengan cepat di Indonesia. Bechtel, SoCal, Texaco … pernah berurusan luas di bagian dunia dan prihatin karena Presiden Indonesia Soekarno telah menasionalisasi kepentingan bisnis Amerika di sana. … Pada Oktober 1965, Sukarno digulingkan, dalam kudeta yang didukung oleh sejumlah alumni CIA, dan digantikan oleh Presiden Soeharto, yang terbukti jauh lebih menerima kepentingan bisnis AS dibanding pendahulunya.

Bechtel tidaklah asing buat CIA. Bechtel Sr telah menjadi anggota Charter dari CIA saluran Asia Foundation dari awal sebagai gagasan Allen Dulles. Mantan Direktur CIA Richard Helms sendiri bergabung dengan Bechtel, sebagai “konsultan internasional” pada tahun 1978. Kata seorang mantan eksekutif, Bechtel:

sarat dengan muatan CIA … Badan/Agency ini tidak perlu meminta mereka untuk menempatkan agen-agennya di Freeport… Bechtel senang untuk membawa mereka dan memberi mereka bantuan apa pun yang mereka butuhkan.

“Teman tertua dan terdekat di industri minyak” Bechtel Sr: Gus Long, punya masalah. Proyek Freeport ternyata jauh lebih sulit daripada yang mereka telah ramalkan, dan mereka membutuhkan bantuan dari luar. Jalan pegunungan ke “gunung tembaga” memjadikan ekstraksi hampir mustahil. Freeport mempekerjakan Bechtel untuk membantu mereka membangun infrastruktur yang tepat untuk mengubah mimpi mereka menjadi kenyataan.

Bechtel datang dengan ekstra. Freeport membutuhkan pembiayaan tambahan untuk proyek mahal mereka di Indonesia. Bechtel Sr telah mendapatkan dirinya ditunjuk menjadi komite penasihat bank Ekspor-Impor (Exim) setelah periode bersahabat yang panjang dan nyaman, hingga Presiden Bank Exim Henry Kearns. Freeport tidak senang dengan kurangnya kemajuan dan biaya operasi Bechtel. Forbes Wilson mengancam untuk menjatuhkan mereka dari proyek tersebut. Bechtel Sr melompat, mengatakan ia akan membuat prioritas atas proyek Bechtel. Dia juga menjamin mereka $ 20 juta pinjaman dari bank Exim. Ketika insinyur bank Exim tidak berpikir bahwa proyek Freeport tampaknya cukup komersial dan tidak akan menyetujui pinjaman mereka, Bechtel Sr memanggil Kearns, dan pinjaman cair melampaui keberatan insinyur bank. Tiga tahun kemudian, Kearns ingin mengundurkan diri dari bank ketika terungkap bank telah memberikan pinjaman yang terlalu dermawan untuk beberapa proyek di mana Kearns secara pribadi berinvestasi. Meskipun Senator Proxmire menyebutnya sebagai “konflik kepentingan terburuk ” yang pernah dia lihat selama tujuh belas tahun di Senat, Departemen Kehakiman menolak untuk mengadili. Proxmire berkata:

Akan muncul pada jutaan warga Amerika fakta bahwa ada standar ganda dalam penerapan hukum, satu untuk warga negara biasa dan yang lain cukup untuk mereka yang memegang posisi tinggi di pemerintahan dan membuat ribuan dolar untuk keuntungan pribadi sebagai hasil dari tindakan resmi pemerintah.

Bechtel membantah tuduhan dari mantan karyawanya yang telah menyebarkan lebih dari $ 3 juta dalam bentuk tunai di seluruh Indonesia di awal 70-an.


Penyesalan selalu Terlambat

Tragedi pembunuhan Kennedy terletak pada warisan yang tertinggal setelah ketidakhadirannya.Tanpa dukungannya itu, bayi Indonesia melangkah menuju kenyataan, kemerdekaan ekonomi hancur. Soekarno, memang bukan orang suci dan banyak masalah, namun ia tetap berusaha untuk memastikan bahwa transaksi bisnis Negara Indonesia dengan orang asing harus meninggalkan beberapa manfaat bagi orang Indonesia. Soeharto, dalam kontras yang mengerikan, malah memungkinkan orang asing untuk memperkosa dan menjarah Indonesia untuk keuntungan pribadi mereka, dengan gaya hidup mewah dan kebanggaan, merampok sumber daya berharga yang tak tergantikan milik Indonesia. Cindy Adams yang menulis buku tentang pengalamannya dengan Sukarno, yang menyebut My Friend the Dictator. Jika Sukarno disebut diktator, apa istilah ada untuk Soeharto?

Pertambangan Grasberg Freeport di Indonesia adalah salah satu dari cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia. Tetapi perusahaan yang berbasis di Amerika itu memiliki 82% saham keuntungan perusahaaan, sementara pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta Indonesia hannya berbagi sedikit persen yang tersisa.

Seberapa besar Freeport membawa pengaruh di Indonesia? Dapatkah mereka benar-benar mengatakan bahwa mereka memiliki kepentingan terbaik Indonesia di hati?


Kissinger dan Timor Timur

Pada tahun 1975, tambang Freeport berproduksi dengan baik dan sangat menguntungkan. Direktur Freeport Masa Depan dan pelobi Henry Kissinger dan Presiden dan mantan anggota Komisi Warren Gerald Ford terbang keluar dari Jakarta setelah Pemerintah Indonesia di bawah Soeharto memberi pejabat Departemen Luar Negeri “kedipan besar.” Soeharto kemudian digambarkan sebagai menggunakan militer Indonesia untuk mengambil alih wilayah Timor Timur Portugis, diikuti dengan pembantaian massal yang menyaingi pertumpahan darah 1965.

Kata seorang mantan perwira operasi CIA yang ditempatkan di sana pada waktu itu, Philip C. Liechty:
Soeharto diberi lampu hijau [oleh AS] untuk melakukan apa yang dia lakukan. Ada diskusi di kedutaan dan di lalu lintas perjalanan dengan Departemen Luar Negeri tentang masalah yang akan dibuat bagi kita jika publik dan Kongres menyadari tingkat dan jenis bantuan militer yang akan diberikan ke Indonesia pada waktu itu. … Tanpa dukungan logistik besar-besaran militer AS di Indonesia mungkin belum mampu menarik jika off.

Pada tahun 1980, Freeport bergabung dengan perusahaan eksplorasi minyak dan pengembangan McMoRan, yang dipimpin oleh James “Jim Bob” Moffett. Dua “Mo” menjadi satu, dan Moffett (“Mo” di McMoRan) akhirnya menjadi Presiden Freeport McMoran.


Teman di Tempat Tinggi

Pada tahun 1995, Freeport McMoRan berhasil melakukan spin off Freeport McMoRan Copper & Gold Inc menjadi sebuah entitas anak perusahaan yang terpisah. Para Overseas Private Investment Corporation (OPIC) menulis kepada Freeport McMoRan Copper and Gold bahwa mereka berencana untuk membatalkan asuransi investasi mereka berdasarkan catatan buruk pengelolaan lingkungan mereka di proyek Irian mereka, yang menyatakan bahawa Freeport telah “membahayakan suatu lingkungan secara tidak masuk akal atau besar bagi kesehatan, atau bahaya bagi keselamatan di Irian Jaya. ”

Freeport masih tidak duduk di atas pembatalan ini. Kissinger telah mengeksekusi upaya lobi utama (di mana dia dibayar $ 400.000 setahun), pertemuan dengan pejabat di Departemen Luar Negeri dan bekerja di lorong-lorong Capitol Hill. Sumber dekat dengan masalah, menurut Robert Bryce dalam edisi terbaru dari Texas Observer, yang mengatakan Freeport mempekerjakan mantan direktur CIA James Woolsey dalam memerangi OPIC.

Freeport, sekarang berkantor pusat di New Orleans, berhasil menjaga teman-temannya di tempat-tempat tinggi. Pada tahun 1993, kepala lobi pro-Soeharto adalah Senator kongres dari Louisiana, Bennett Johnson. Perwakilan Robert Livingston, dari Louisiana, melakukan investasi di Freeport Copper and Gold, sementara DPR memperdebatkan dan memilih HR 322-the Mineral Exploration and Development Act.. Dan ketika Jeffery Shafer, salah satu direktur OPIC, baru-baru ini dinominasikan untuk ditunjuk menjadi Undersecretary Urusan Nasional, itu pol Louisiana lain, kali ini Senator John Breaux, yang memilih untuk memblokir penunjukan sampai Shafer memberikan penjelasan tentang pembatalan OPIC tentang asuransi Freeport. Jim Bob Moffett, kepala Freeport McMoRan, terdaftar dalam survei online Mother Jones Online ‘”Mojo Wire Coin-Op Congres” sebagai yang tertinggi dari 400 orang yang memberikan uang paling banyak dalam kontribusi kampanye.

Tindakan buruk Freeport di luar negeri[1] bukan hanya pelacakan seseorang saja. Di Louisiana itu sendiri, Freeport dan tiga perusahaan lain (dua Freeport di antaranya kemudian diakuisisi) mengajukan petisi untuk pembebasan khusus untuk UU Air Bersih (Clean Water Act) dalam rangka untuk membuang 25 trilyun pon limbah beracun ke sungai Mississipp secara legal. Warga memprotes, dan petisi Freeport ditolak. Freeport kemudian melobi untuk melemahkan pembatasan dari Clean Water Act.

Warga Austin, Texas, telah berjuang untuk memblokir rencana Freeport untuk pengembangan real estat yang akan mmembuat busuk Barton Springs, sebuah taman air yang populer di alam terbuka di sana.

Menurut sebuah artikel baru-baru dalam Nation (Juli 31/August 7, 1995), Freeport adalah bagian dari Koalisi Nasional Wetlands, sebuah kelompok yang menulis dengan banyak bahasa mengenai tagihan yang dirancang untuk menghilangkan pengawasan daerah lahan basah EPA, membebaskan mereka untuk eksploitasi sumber daya alam. Koalisi yang sama juga telah melobi untuk melemahkan Endangered Species Act. The Nation mengungkap bahwa aksi politik komite Freeport sejak tahun 1983 telah membayar anggota kongres lebih dari $ 730.000.

Tambang Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar didunia. Tambang ini terletak di provinsi Papua di Indonesia dekat latitude -4,053 dan longitude 137,116, dan dimiliki oleh Freeport yang berbasis di AS(67.3%), Rio Tinto Group (13%), Pemerintah Indonesia (9.3%) dan PT Indocopper Investama Corporation (9%). Operator tambang ini adalah PT Freeport Indonesia (anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper and Gold). Biaya membangun tambang di atas gunung sebesar 3 miliar dolar AS. Pada 2004, tambang ini diperkirakan memiliki cadangan 46 juta ons emas. Pada 2006 produksinya adalah 610.800 ton tembaga; 58.474.392 gram emas; dan 174.458.971 gram perak.
Siapa Sebenarnya Soeharto?

Bulan November 41 tahun lalu, Jenderal Suharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno, mengirim satu tim ekonomi yang terdiri dari Prof. Sadli, Prof. Soemitro Djoyohadikusumoh, dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley University AS-sebab itu tim ekonomi ini juga disebut sebagai ‘Berkeley Mafia’-ke Swiss. Mereka hendak menggelar pertemuan dengan sejumlah konglomerat Yahudi dunia yang dipimpin Rockefeller.

Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul“The New Ruler of the World’ yang bisa didownload di situs youtube, tim ekonomi suruhan Jenderal Suharto ini menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeler cs. Dengan seenak perutnya, mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut. Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport, ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha Yahudi tersebut.

Sampai detik ini, saat Suharto sudah menemui ajal dan dikuburkan di kompleks pemakaman keluarga di dekat Imogiri, di sebuah daratan dengan ketinggian 666 meter di atas permukaan laut (!?), perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih saja terus berjalan dan dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai korporasi Yahudi Dunia. Hasilnya bisa kita lihat di mana-mana: angka kemiskinan di negeri ini kian membengkak, kian banyak anak putus sekolah, kian banyak anak-anak kecil berkeliaran di jalan-jalan raya, kian banyak orangtua putus asa dan bunuh diri, kian banyak orang gila berkeliaran di kampung-kampung, kian banyak kriminalitas, kian banyak kasus-kasus korupsi, dan sederet lagi fakta-fakta tak terbantahkan jika negeri ini tengah meluncur ke jurang kehancuran. Suharto adalah dalang dari semua ini.

Tapi siapa sangka, walau sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekia dari dalam dan luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat Jenderal Suharto berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak terbantahkan, namun nama Suharto masih saja dianggap harum oleh sejumlah kalangan. Bahkan ada yang begitu konyol mengusulkan agar sosok yang oleh Bung Karno ini disebut sebagai Jenderal Keras Kepala (Belanda:Koepeg) diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional dan diberi gelar guru bangsa. Walau menggelikan, namun hal tersebut adalah fakta.

Sebab itu, tulisan ini berusaha memaparkan apa adanya tentang Jenderal Suharto. Agar setidaknya, mereka yang menganggap Suharto layak diberi gelar guru bangsa atau pun pahlawan nasional, harus bisa bermuhasabah dan melakukan renungan yang lebih dalam, sudah benarkah tindakan tersebut.

Fakta sejarah harus ditegakkan, bersalah atau tidak seorang Suharto harus diputuskan lewat jalan hukum yakni lewat jalur pengadilan. Adalah sangat gegabah menyerukan rakyat ini agar memaafkan dosa-dosa seorang Suharto sebelum kita semua tahu apa saja dosa-dosa Suharto karena dia memang belum pernah diseret ke muka pengadilan.

Tulisan ini akan berupaya memotret perjalanan seorang Suharto, sebelum dan sesudah menjadi presiden. Agar tidak ada lagi pemikiran yang berkata, “Biar Suharto punya salah, tapi dia tetap punya andil besar membangun negara ini. Hasil kerja dan pembangunannya bisa kita rasakan bersama saat ini. Lihat, banyak gedung-gedung megah berdiri di Jakarta, jalan-jalan protokol yang besar dan mulus, jalan tol yang kuat, Taman Mini Indonesia Indah yang murah meriah, dan sebagainya. Jelas, bagaimana pun, Suharto berjasa besar dalam membangun negara ini!”

Atau tidak ada lagi orang yang berkata, “Zaman Suharto lebih enak ketimbang sekarang, harga barang-barang bisa murah, tidak seperti sekarang yang serba mahal. Akan lebih baik kalau kita kembali ke masa Suharto…” Hanya orang-orang Suhartoislah, yang mendapat bagian dari pesta uang panas di zaman Orde Baru dan mungkin juga sekarang, yang berani mengucapkan itu. Atau kalau tidak, ya bisa jadi, mereka orang-orang yang belum tercerahkan.

Suharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari keluarga petani yang menganut kejawen. Keyakinan keluarganya ini kelak terus dipeliharanya hingga hari tua. Karirnya diawali sebagai karyawan di sebuah bank pedesaan, walau tidak lama.

Dia sempat juga menjadi buruh dan kemudian menempuh karir militer pertama kali sebagai prajurit KNIL yang berada di bawah kesatuan tentara penjajah Belanda. Saat Jepang masuk di tahun 1942, Suharto bergabung dengan PETA. Ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan, Soeharto bergabung dengan TKR.

Salah satu ‘prestasi’ kemiliteran Suharto yang sering digembar-gemborkannya semasa dia berkuasa adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta. Bahkan ‘prestasi’ ini sengaja difilmkan dengan judul ‘Janur Kuning’ (1979) yang memperlihatkan jika serangan umum itu diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Letkol Suharto. Padahal, sesungguhnya serangan umum itu diprakarsai Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX lah yang memimpin serangan umum melawan Belanda. Hamengkubuwono IX adalah seorang nasionalis yang memiliki perhatian terhadap nasib rakyatnya, karena itu ia tidak mau untuk di jajah. (lihat biografi Sultan Hamengkubuwono IX).

Pada 1959, Suharto yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dipecat oleh Nasution dengan tidak hormat karena Suharto telah menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Suharto kala itu juga ketahuan ikut kegiatan ilegal berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.

Untuk memperlancar penyelundupan ini, didirikan prusahaan perkapalan yang dikendalikan Bob Hasan. Konon, dalam menjalankan bisnis haramnya ini, Bob menggunakan kapal-kapal ‘Indonesian Overseas’ milik C.M. Chow. Siapa C.M. Chow ini? Dia adalah agen ganda. Pada 1950 dia menjadi agen rahasia militer Jepang di Shanghai. Tapi dia pun kepanjangan tangan Mao Tse Tung, dalam merekrut Cina perantauan dari orang Jepang ke dalam jaringan komunis Asia.

Pada 1943, Chow ditugasi Jepang ke Jakarta. Ketika Jepang hengkang dari Indonesia, Chow tetap di Jakarta dan membuka usaha perkapalan pertama di negeri ini. Chow bukan saja membina WNI Cina di Jawa Tengah dan Timur, namun juga di Sumatera dan Sulawesi. Salah satu binaannya adalah ayah Eddy Tansil dan Hendra Rahardja yang bermarga Tan. Tan merupakan sleeping agent Mao di Indonesia Timur. Pada pertengahan 1980-an, Hendra Rahardja dan Liem Sioe Liong mendirikan sejumlah pabrik di Fujian, Cina (Siapa Sebenarnya Suharto; Eros Djarot; 2006).

Nasution kala itu sangat marah sehingga ingin memecat Suharto dari AD dan menyeretnya ke Mahkamah Militer, namun atas desakan Gatot Subroto, Suharto dibebaskan dan akhirnya dikirim ke SeSKoAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat). Selain Nasution, Jendral Ahmad Yani juga marah atas ulah Suharto dan di kemudian hari mencoret nama Suharto dari daftar peserta pelatihan di SeSKoAD, yang mana hal ini membuat Suharto dendam sekali terhadap Yani. Terlebih Amad Yani adalah anak kesayangan Bung Karno.

Kolonel Pranoto Rekso Samoedro diangkat sebagai Pangdam Diponegoro menggantikan Suharto. Pranoto, sang perwira ‘santri’, menarik kembali semua fasilitas milik Kodam Diponegoro yang dipinjamkan Suharto kepada para pengusaha Cina untuk kepentingan pribadinya. Suharto sangat sakit hati dan dendam terhadap Pranoto, juga terhadap Nasution dan Yani.

Di SeSKoAD, Suharto dicalonkan untuk menjadi Ketua Senat. Namun DI. Panjaitan menolak keras dengan menyatakan dirinya tidak percaya dengan Suharto yang dinilainya tidak bisa dipercaya karena mempunyai banyak catatan kotor dalam karir militernya, antara lain penyelundupan bersama para pengusaha Cina dengan dalih untuk membangun kesatuannya, namun yang terjadi adalah untuk memperkaya dirinya.

Atas kejadian itu Suharto sangat marah. Bertambah lagi dendam Suharto, selain kepada Nasution, Yani, Pranoto, kini Panjaitan. Aneh tapi nyata, dalam peristiwa 1 Oktober 1965, musuh-musuh Suharto-Nasution, Yani, dan Panjaitan-menjadi target pembunuhan, sedangkan Suharto sendiri yang merupakan orang kedua di AD tidak masuk dalam daftar kematian.

Dan ketika Yani terbunuh, Bung Karno mengangkat Pranoto Rekso Samudro sebagai Kepala Staf AD, namun Pranoto dijegal oleh Suharto sehingga Suhartolah yang mengambil-alih kepemimpinan AD, sehingga untuk menghindari pertumpahan darah dan perangsaudara-karena Siliwangi di Jawa Barat (Ibrahim Adjie) dan KKO (Marinir) di Jawa Timur telah bersumpah untuk berada di belakang Soekarno dan jika Soekarno memerintahkan untuk ‘menyapu’ kekuatan Suharto di Jakarta, maka mereka menyatakan siap untuk berperang-maka Soekarno melantik Suharto sebagai Panglima AD pada 14 Oktober 1965. (1) .

Pasca Perang Dunia II, AS melihat Rusia sebagai satu-satunya pihak yang bisa menghalangi hegemoninya atas dunia. Diluncurkanlah Marshall Plan sebagai upaya membendung pengaruh komunisme yang kian lama kian meluas, dari Eropa Timur ke arah Asia Selatan, sebuah wilayah yang sangat strategis dari sisi perdagangan dunia dan geopolitik, juga sangat kaya dengan sumber daya alam dan juga manusianya. AS sangat cemas jika wilayah tersebut dikuasai Soviet. Dari semua negeri di wilayah itu, Indonesia-lah negara yang paling strategis dan paling kaya. AS sangat paham akan hal ini, sebab itu di wilayah ini Indonesia merupakan satu-satunya wilayah yang disebut dalam Marshall Plan.

Namun untuk menundukkan Indonesia, AS jelas kesulitan karena negeri ini tengah dipimpin oleh seorang yang sukar diatur, cerdas, dan licin. Dialah Bung Karno. Tiada jalan lain, orang ini harus ditumbangkan, dengan berbagai cara. Sejarah telah mencatat dengan baik bagaimana CIA ikut terlibat langsung berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan Bung Karno. CIA juga membina kader-kadernya di bidang pendidikan (yang nantinya melahirkan Mafia Berkeley), mendekati dan menunggangi partai politik demi kepentingannya (antara lain lewat PSI), membina sel binaannya di ketentaraan (local army friend) dan sebagainya. Setelah berkali-kali gagal mendongkel Bung Karno dan bahkan sampai hendak membunuhnya, akhirnya pada paruh akhir 1965, Bung Karno berhasil disingkirkan.

Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, secarade facto, Jenderal Suharto mengendalikan negeri ini. Pekan ketiga sampai dengan awal 1966, Jenderal Suharto menugaskan para kaki tangannya membantai mungkin jumlahnya mencapai jutaan orang. Mereka yang dibunuh adalah orang-orang yang dituduh kader atau simpatisan komunis (PKI), tanpa melewati proses pengadilan yang fair. Media internasional bungkam terhadap kejahatan kemanusiaan yang melebihi kejahatan rezim Polpot di Kamboja ini, karena memang AS sangat diuntungkan.

Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Jenderal Suharto dirayakan dengan penuh suka cita oleh Washington. Bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai “Hadiah terbesar dari Asia Tenggara”. Satu negeri dengan wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya alam, segenap bahan tambang, dan sebagainya ini telah berhasil dikuasai dan dalam waktu singkat akan dijadikan ‘sapi perahan’ bagi kejayaan imperialisme Barat.

Benar saja, Nopember 1967, Jenderal Suharto menugaskan satu tim ekonom pro-AS menemui para’bos’ Yahudi Internasional di Swiss. Disertasi Doktoral Brad Sampson, dari Northwestern UniversityAS menelusuri fakta sejarah Indonesia di awal Orde Baru. Prof. Jeffrey Winters diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger dalam The New Rulers of The World, mengutip Sampson dan menulis:

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi. The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia.

Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya.”

Di seberang meja, duduk orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.

“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’ karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar.”

Masih dalam kutipan John Pilger, “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor.” Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”

“Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk hukum yang sangat menguntungkan mereka. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”

Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk dalam Dewan Komisaris). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.

Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan terburu-buru disodorkan kepada Presiden Soeharto membuat perampokan negara yang direstui pemerintah itu bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Oleh Suharto, rakyat dijejali dengan propaganda pembangunan, Pancasila, dantrickle down effect terhadap peningkatan kesejahteraannya, tapi fakta yang terjadi di lapangan sesungguhnya adalah proses pemiskinan bangsa secara sistematis yang dilakukan rezim Suharto.

Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2. Tiga bulan kemudian, dia membentuk Tim Ahli Ekonomi Kepresidenan yang terdiri dari Prof Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof Dr. Moh. Sadli, Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Seluruhnya pro kapitalisme.

Nopember 1967, Suharto mengirim tim ekonomi ini ke Swiss menemui para CEO Yahudi Internasional. Lahirlah UU PMA 1967 yang sangat menguntungkan imperialis Barat. Prinsip kemandirian ekonomi Indonesia yang dijaga mati-matian Bung Karno, oleh Jenderal Suharto dihabisi dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat tergantung pada Barat sebagai kekuatan kapitalis dunia.

“Indonesia Baru” yang lebih pro-kapitalisme sesungguhnya telah dirancang sejak tahun-tahun 1950-an. David Ransom dalam artikelnya yang populer berjudul “Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia: Kuda Troya Baru dari Universitas-Universitas AS Masuk ke Indonesia” (Ramparts, 1970) memaparkan jika AS menggunakan dua strategi untuk menaklukkan Indonesia, tentu saja dengan menyingkirkan Bung Karno. Pertama, membangun satu kelompok intelektual yang berpikiran Barat. Dan kedua, membangun satu sel dalam tubuh ketentaraan yang siap bekerjasama dengan AS.

Yang pertama didalangi oleh berbagai yayasan beasiswa seperti Ford Foundation dan Rockeffeler Foundation, juga berbagai universitas ternama AS seperti Berkeley, Harvard, Cornell, dan juga MIT. David Ransom menulis, dua tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI), sebuah partai kecil yang berhaluan sosialis-kanan, yakni Soedjatmoko dan Sumitro Djojohadikusumo menjadi ujung tombak pembentukan jaringan intelektuil pro-Barat di Indonesia. Mereka, demikian Ransom, dibina oleh AS sejak akhir tahun 1949-an.

Sedang tugas kedua dilimpahkan kepada CIA. Salah satu agennya bernama Guy Pauker yang bergabung dengan RAND Corporation mendekati sejumlah perwira tinggi lewat salah seorang yang dikatakan berhasil direkrut CIA, yakni Deputi Dan Seskoad Kol. Soewarto. Dan Intel Achmad Soekendro juga dikenal dekat dengan CIA. Lewat orang inilah, demikian Ransom, komplotan AS, mendekati militer. Suharto adalah murid dari Soewarto di Seskoad.

Di Seskoad inilah para intelektuil binaan AS diberi kesempatan mengajar para perwira. Terbentuklah jalinan kerjasama antara sipil-militer yang pro-AS. Paska tragedi 1965 dan pembantaian rakyat Indonesia, yang dituduh komunis, dan kelompok ini mulai membangun ‘Indonesia Baru’. Para doktor ekonomi yang mendapat binaan dari Ford kembali ke Indonesia dan segera bergabung dengan kelompok ini, di antaranya Emil Salim.

Jenderal Suharto membentuk Trium-Virat (pemerintahan bersama tiga kaki) dengan Adam Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX. Ransom menulis, “Pada 12 April 1967, Sultan mengumumkan satu pernyataan politik yang amat penting yakni garis besar program ekonomi rejim baru itu yang menegaskan mereka akan membawa Indonesia kembali ke pangkuan Imperialis. Kebijakan tersebut ditulis oleh Widjojo dan Sadli.”

Ransom melanjutkan, “Dalam merinci lebih lanjut program ekonomi yang baru saja di gariskan Sultan, para teknokrat dibimbing oleh AS. Saat Widjojo kebingungan menyusun program stabilisasi ekonomi, AID mendatangkan David Cole, ekonom Harvard yang baru saja membuat regulasi perbankan di Korea Selatan untuk membantu Widjojo. Sadli juga sama, meski sudah doktor, tapi masih memerlukan “bimbingan”. Menurut seorang pegawai Kedubes AS, “Sadli benar-benar tidak tahu bagaimana seharusnya membuat suatu regulasi Penanaman Modal Asing. Dia harus mendapatkan banyak dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Ini merupakan tahap awal dari program Rancangan Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) Suharto, yang disusun oleh para ekonom Indonesia didikan AS, yang masih secara langsung dimbing oleh para ekonom AS sendiri dengan kerjasama dari berbagai yayasan yang ada.

Juni 1968, Jenderal Suharto secara diam-diam dan mendadak mengadakan reuni dengan orang-orang binaan Ford, yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley” (untuk merancangkan susunan Kabinet Pembangunan dan badan-badan penting tingkat tinggi lainnya): sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Dekan FEUI Sumitro Djojohadikusumo (Doctor of Philosophy dari Rotterdam), Ketua BPPN ditunjuk Widjojo Nitisastro (Doctor of Philosophy Berkeley, 1961), Wakil Ketua BPN ditunjuk Emil Salim (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1964 ), Dirjen Pemasaran dan Perdagangan ditunjuk Subroto (Doctor of Philosophy dari Harvard, 1964), Menteri Keuangan ditunjuk Ali Wardhana (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1962), Ketua Team PMA Moh. Sadli (Master of Science, MIT, 1956), Sekjen Departemen Perindustrian ditunjuk Barli Halim (MBA Berkeley, 1959), sedang Sudjatmoko, penasehat Adam Malik, diangkat jadi Duta Besar di Washington, posisi kunci poros Jakarta-Washington.

Tim ekonomi “Indonesia Baru” ini bekeja dengan arahan langsung dari Tim Studi Pembangunan Harvard (Development Advisory Service, DAS) yang dibiayai Ford Foundation. “Kita bekerja di belakang layar,” aku Wakil Direktur DAS Lister Gordon. AS segera memback-up penguasa baru ini dengan segenap daya sehingga stabilitas ekonomi Indonesia yang sengaja dirusak oleh AS pada masa sebelum 1965 bisa sedikit demi sedikit dipulihkan.

Mereka inilah yang berada dibelakang Repelita yang mulai dijalankan pada awal 1969, dengan mengutamakan penanaman modal asing dan swasembada hasil pertanian. Dalam banyak kasus, pejabat birokrasi pusat mengandalkan pejabat militer di daerah-daerah untuk mengawasi kelancaran program Ford ini.

Mereka bekerjasama dengan para tokoh daerah yang terdiri dari para tuan tanah dan pejabat administratif. Terbentuklah kelompok baru di daerah-daerah yang bekerja untuk memperkaya diri dan keluarganya. Mereka, kelompok pusat dan kelompok daerah, bersimbiosis-mutualisme. Mereka juga menindas para petani yang bekerja di lapangan.(2)

Benih Orde Baru tumbuh di atas genangan darah dan tetesan air mata rakyatnya. Arah pembangunan (Repelita) didesain sesuai dengan keinginan Washington dengan mengutamakan eksploitasi segenap kekayaan alam bumi Indonesia yang dikeruk habis-habisan dan diangkut ke luar guna memperkaya negeri-negeri Barat.

Inti pergantian kekuasaan dari Bung Karno ke Jenderal Besar Suharto adalah berubahnya prinsip pembangunan ekonomi Indonesia, dari kemandirian menjadi ketergantungan. April 1966 Suharto kembali membawa Indonesia bergabung dengan PBB. Setelah itu, Mei 1966, Adam Malik mengumumkan jika Indonesia kembali menggandeng IMF. Padahal Bung Karno pernah mengusir mereka dengan kalimatnya yang terkenal:“Go to hell with your aid!”

Untuk menjaga stabilitas penjarahan kekayaan negeri ini, maka Barat merancang Repelita. Tiga perempat anggaran Repelita I (1969-1974) berasal dari utang luar negeri. “Jumlahnya membengkak hingga US$ 877 juta pada akhir periode. Pada 1972, utang asing baru yang diperoleh sejak tahun 1966 sudah melebihi pengeluaran saat Soekarno berkuasa.” (M.C. Ricklefs; Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004; Sept 2007).

Dalam hitungan bulan setelah berkuasa, kecenderungan pemerintahan baru ini untuk memperkaya diri dan keluarganya kian menggila. Rakyat yang miskin bertambah miskin, sedang para pejabat walau sering menyuruh rakyat agar hidup sederhana, namun kehidupan mereka sendiri kian hari kian mewah. Bulan madu antara Suharto dengan para mahasiswa yang dulu mendukungnya dengan cepat pudar.

Mahasiswa melihat penguasa baru ini pun tidak beres. Militer dipelihara dan digunakan sebagai tameng penjaga status-quo. Kekuatan politik rakyat dibabat habis dengan dibonsainya partai-partai politik hingga hanya ada tiga: Golkar, PPP, dan PDI. “Pada Februari 1970, pemerintah mengumumkan semua pegawai negeri harus setia kepada pemerintah. Mereka tidak diizinan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar,” demikian Ricklefs.

Unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di depan Kantor Pangdam Siliwangi dan juga Kantor Gubernur Jawa Barat, 9 Oktober 1970, dengan keras mengecam kelakuan tentara yang kian hari kian dianggap repressif. Delapan tuntutan kala itu disampaikan: Kebalkah ABRI terhadap hukum! Mengapa pakaian seragam diangap lebih mampu? Apakah seragam sama dengan karcis kereta-api, bioskop, bus, opelet? Kapan ABRI berubah kelakuan? Siapa berani tertibkan ABRI? Kapan ada jaminan hukum bagi rakyat? Sudah merdekakah kita dari kesewenang-wenangan hukum?” (Francois Raillon; Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974; Des 1985).

Francis Raillon menulis, “Sepanjang 1972-1973 di sekitar Suharto terjadi rebutan pengaruh antara ‘kelompok Amerika’ melawan ‘kelompok Jepang’. Yang pertama terdiri dari para menteri teknokrat dan sejumlah Jenderal, Pangkopkamtib Jend. Soemitro salah satunya. Kelompok kedua, dipimpin Aspri Presiden, Jend. Ali Moertopo, dan Jend. Soedjono Hoemardhani.”

Suharto memang seorang pemimpin yang sangat lihai, dan tentu saja licin bagai belut yang berenang di dalam genangan oli. Dia memanfaatkan semua orang yang berada di sekelilingnya guna memperkuat posisinya sendiri. Ketika menumbangkan Bung Karno, Suharto menggalang kekuatan militer, teknokrat pro-kapitalisme, dan ormas keagamaan, terutama umat Islam, untuk menghancurkan komunisme. Namun setelah berkuasa, umat Islam ditinggalkan. Suharto malah merangkul kekuatan salibis faksi Pater Beek SJ dan juga CSIS di mana Ali Moertopo menjadi sesepuhnya, dan kemudian di era 1980-an akan muncul tokoh sentral Islamophobia, murid Ali Moertopo, bernama Jenderal Leonardus Benny Moerdhani.

Dengan dukungan penuh terutama dari militer-tentu ada harga yang harus dibayarkan oleh Suharto, yakni membagi kue KKN kepada para perwiranya-maka kekuatan sipil tidak ada artinya. Siapa pun yang berseberangan dengannya, maka langsung dicap sebagai Anti Pancasila. Selama periode 1970-awal 1980-an, tidak ada kekuatan sipil yang berarti yang mampu menentang Suharto. Bayang-bayang pembunuhan massal yang dilakukan tentaranya Suharto pada akhir 1965 sampai awal 1966 menciptakan teror tersendiri di dalam benak rakyatnya.

Nations and Character Building yang diperjuangkan para pendiri republik ini dalam sekejap dihancurkan oleh Suharto, dan digantikan dengan Exploitation de L’homee par L’homee, eksploitasi yang dilakukan kubu penguasa terhadap rakyat kecil. Patut digaris-bawahi jika eksploitasi ini terus dilakukan oleh para elit pemerintah dan juga elit parpol sampai hari ini. Tak aneh jika sekarang ada yang berterus terang jika Suharto adalah gurunya.

Catatan hitam tentang Suharto tidak berhenti sampai disini. Dalam penegakan Hak Asasi manusia (HAM) misalnya, rezim Orde Baru di tahun 1980-an sangat dikenal di luar negeri sebagai rezim fasis-militeristis, sebagaimana Jerman di bawah Hitler, Italia di bawah Mussolini, Kamboja di bawah Polpot, dan Chile di bawah Jenderal Augusto Pinochet. Ini ditegaskan Indonesianis asal Perancis, Francois Raillon.

Bahkan M.C.Ricklefs, sejarawan Australia, menyatakan jika penegakan HAM-nya rezim Suharto jauh lebih buruk ketimbang penguasa jajahan Belanda. “Orde Baru lebih banyak melakukan hukuman itu ketimbang pemerintah jajahan Belanda. Orde Baru mengizinkan penyiksaan terhadap narapidana politiknya. Sentralisasi kekuasaan ekonomi, politik, administrasi, dan militer di tangan segelintir elit dalam pemerintahan Suharto juga lebih besar ketimbang dalam masa pemerintahan Belanda,” tegas Ricklefs yang bertahun-tahun menelusuri sejarah bangsa ini sejak zaman masuknya Islam.

Dalam tulisan selanjutnya akan dipaparkan satu-persatu “prestasi” rezim Suharto dalam penegakan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut umat Islam, hubungan haramnya dengan Zionis-Israel, dan banyak lagi yang lainnya.


Kejahatan Suharto

Catatan atas kejahatan HAM rezim Suharto akan dimulai dari wilayah paling timur negeri ini, yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kejahatan HAM atas Muslim Aceh diawali oleh VOC Belanda, diteruskan oleh rezim Orde Lama Soekarno, dan ditindas lebih kejam lagi di masa kekuasaan Suharto. Bahkan di zaman Jenderal Suharto-lah, NAD yang sangat berjasa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI-terutama dari segi finansial, sebab itu NAD juga disebut sebagai ‘Lumbung Uang RI’-malah dijadikan lapangan tembak dengan nama Daerah Operasi Militer (DOM), 1989-1998.

NAD merupakan daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, yakni minyak dan gas bumi. Sampai dengan akhir dasawarsa 1980-an, Aceh telah menyumbang lebih dari 30% total produksi ekspor migas Indonesia. Pada 1971 di Aceh Utara ditemukan cadangan gas alam cair (LNG) yang sangat besar. Mobil Oil, perusahaan tambang AS, diberi hak untuk mengekploitasinya dan dalam enam tahun kemudian kompleks penyulingan KNG sudah beroperasi di dalam areal yang dinamakan Zona Industri Lhokseumauwe (ZIL). Di tempat yang sama, berabad lalu, di sinilah Kerajaan Islam pertama Samudera Pasai berdiri, dan kini oleh Suharto diserahkan kekayaan alam negeri ini yang sungguh besar kepada AS.

Sebelumnya, di Aceh Timur, dalam waktu 30 tahun sejak 1961, Asamera, suatu perusahaan minyak Kanada, telah menggali tak kurang dari 450 sumur minyak. Sumber gas alam yang ditemukan di sekitar sumur-sumur itu lebih kaya dari persediaan gas alam di Aceh Utara. Produksi Pabrik Pupuk ASEAN di Aceh hampir 90 persen diekspor, dan dari kompleks petrokimia diharapkan penjualan kimia aromatik sebesar US$200 juta setahun. Pabrik Kertas Kraft Aceh juga sudah mulai memproduksi kertas karung semen sejak 1989. Dari penghematan impor pembungkus semen saja pemerintah sudah memperoleh laba US$89 juta setahun, sedang ekspor kertas semen menghasilkan US$43 juta. Pada 1983 Aceh menyumbang 11 persen dari seluruh ekspor Indonesia.

Suharto sangat tahu jika kekayaan alam Aceh sungguh luar biasa. Sebab itu, dengan amat rakus rezim Orde Baru terus-menerus menguras kekayaan alam ini. Ironisnya, nyaris semua keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan alam Aceh ini dibawa kabur ke Jakarta. Rakyat Aceh tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tetap tinggal dalam kemiskinan dan kemelaratan. Pemerintah Jakarta bukannya mengembalikan uang Aceh ke rakyat Aceh sebagai pemilik yang sah, tapi malah mengirim ribuan tentara untuk memerangi rakyat Aceh yang sudah tidak berdaya.

Dalam dasawarsa 1990-an, dari 27 provinsi di Indonesia, Aceh menempati posisi provinsi ke-7 termiskin di seluruh Indonesia. Lebih dari 40 persen dari 5.643 desa di Aceh telah jatuh ke bawah garis kemiskinan. Hanya 10 persen pedesaan Aceh menikmati aliran listrik. Di kawasan ZIL hanya 20% penduduk yang mendapat saluran air bersih. Yang lain mendapat pasok air dari sumur galian yang sering tercemar oleh limbah zona industri.

Peneliti AS, Tim Kell, dalam laporannya menulis, “Friksi dan perbenturan nilai pun terjadi antara penduduk asli dan pendatang. Para migran menenggak bir, berdansa-dansi, melambungkan harga-harga di pasar. Mereka hidup mewah di kolam kemiskinan rakyat Aceh. Limbah industri mencemari tanah dan masuk ke sumur-sumur penduduk asli. Polusi meluas ke laut, merusak lahan nelayan. Pengangguran meningkat. Pemiskinan berlanjut. Industrialisasi gagal merombak struktur perekonomian rakyat Aceh secara fundamental, karena ia memang tak pernah menjadi bagian dari perekonomian asli rakyat Aceh”. Inilah salah satu “hasil” pembangunan rezim Suharto di Aceh.

Secara obyektif Tim Kell melanjutkan, “Pada tahun-tahun 1940-an para ulama PUSA sudah kecewa atas tak diterapkannya hukum Islam di seluruh Indonesia. Pada 1950, status Aceh sebagai provinsi dicabut dan dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan sipil, pertahanan, dan perekonomian, diambil dari ruang lingkup pengaruh PUSA. Kekecewaan atas perlakuan semacam ini, dan kecemasan akan kehilangan identitasnya, mengantar Aceh ke pemberontakan 1953 di bawah pimpinan Daud Beureueh.”

Di bawah rezim Suharto, Jenderal ini membawa ideologi pembangunan dan stabilitas politik, dan dengan kacamata kuda yang “sentralistik-Majapahit”, Suharto mengangap sama semua orang, semua daerah, semua suku, semua organisasi, termasuk Aceh. Suharto menganggap semuanya itu sama saja dengan “Majapahit”. Status “istimewa” sebagai negeri Islam Aceh pun dihabisi. Otonomi Aceh di bidang agama, pendidikan, dan hukum adat, sebagaimana tercantum dalam UU No.5/1974 tentang Dasar-Dasar Pemerintahan Daerah, pada kenyataannya keistimewaan Provinsi Aceh hanyalah di atas kertas. Gubernur dipilih hanya dengan persetujuan Suharto, Bupati hanya bisa menjabat dengan restu Golkar. Pelecehan Aceh terus berlanjut. Aceh bahkan dianggap tak cukup terhormat untuk menjadi tuan rumah suatu Kodam. Komando Daerah Militer dipindahkan ke Medan.

Pada 1990, Gubernur Ibrahim Hasan yang notabene direstui Suharto mewajibkan semua murid sekolah dasar Islam untuk mampu membaca Al-Qur’an. Peraturan ini dikecam oleh para pejabat di Jakarta. Bahkan Depdikbud mengirim tim untuk menyelidiki “penyelewengan” ini. Beberapa bulan kemudian pejabat Dikbud kabupaten melonggarkan peraturan yang melarang murid perempuan memakai jilbab ke sekolah. Kepada murid yang ingin berjilbab diizinkan untuk menyimpang dari peraturan tersebut. Pemerintah Jakarta bereaksi keras atas pelonggaran ini. Peraturan nasional harus dipatuhi secara nasional, tanpa kecuali. Dan jilbab diharamkan oleh rezim Suharto di Aceh.

Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel telah menulis bahwa orang akan berontak jika way of life-nya terancam oleh perkembangan baru. Orang Aceh telah kehilangan sumber alamnya, mata pencariannya, gaya hidupnya. Orang Aceh kehilangan suaminya, anak-anaknya, kehilangan harapannya, kehilangan segalanya . . . Lalu masih adakah orang yang sangat-sangat bebal yang masih saja bertanya, “Mengapa rakyat Aceh berontak?” Rakyat Aceh jelas telah dijadikan tumbal bagi rezim Orde Baru. Telah diperkosa habis-habisan oleh Jakarta. Siapa pun yang punya hati nurani jelas akan mendukung sikap rakyat Aceh yang menarik kembali kesediaannya bergabung dengan Republik Indonesia jika hal seperti ini terus dibiarkan. Kesabaran itu ada batasnya! (3)

Siapa SebenarnyaSoeharto?

Selain menguras habis kekayaan alam Aceh, rezim Suharto juga melancarkan genosida atas Muslim Aceh. Yang terkenal adalah masa DOM atau Operasi Jaring Merah (1989-1998). Banyak peneliti DOM sepakat jika kekejaman rezim ini terhadap Muslim Aceh bisa disetarakan dengan kekejaman yang dilakukan Milisi Serbia terhadap Muslim Bosnia di era 1990-an. Wilayah NAD yang sangat luas, sekujur tanahnya dijadikan kuburan massal di sana-sini. Muslim Aceh yang berabad-abad hidup dalam izzah Islam, dihinakan oleh rezim fasis Suharto serendah-rendahnya.

Al-Chaidar, putera Aceh yang menjadi peneliti sejarah tanah kelahirannya, menyatakan, “Jika Kamboja di bawah rezim Pol Pot dikenal memiliki The Killing Fields atau Ladang pembantaian, maka di Aceh dikenal pula Bukit Tengkorak. Di Aceh, jumlah ladang pembantaian yang besar ada 35 titik, ini jauh lebih banyak ketimbang ladang pembantaian yang ada di Kamboja.”

Begitu banyak pameran kekejaman dan kebiadaban yang ditimpakan terhadap Muslim Aceh oleh rezim Suharto, sehingga jika dijadikan buku maka bukan mustahil, riwayat Tragedi Aceh akan menyamai tebalnya jumlah halaman koleksi perpustakaan Iskandariyah sebelum dibakar habis pasukan Mongol.

Dari jutaan kasus kejahatan HAM di Aceh, salah satunya adalah tragedi yang menimpa Tengku Bantaqiah, pemimpin Dayah (Pondok Pesantren) Babul Nurillah di Beutong Ateuh pada 23 Juli 1999. Ironisnya, walau secara resmi DOM sudah dicabut, namun kekejaman dan kebiadaban yang menimpa Muslim Aceh tidaklah surut. Tragedi yang menimpa Tengku Bantaqiah dan santrinya merupakan bukti.

Lengsernya Suharto pada Mei 1998 tidak berarti lengsernya sistem dan tabiat kekuasaan represif ala Orde Baru. Para presiden setelah Suharto seperti Habbie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya pada kenyataannya malah masih melestarikan sistem Orde Baru ini. Salah satu buktinya adalah KKN yang di era reformasi ini bukannya hilang namun malah tetap abadi dan berkembang penuh inovasi.

Sebab itulah, dicabutnya status DOM di Aceh pada 1998 tidak serta-merta tercerabutnya teror dan kebiadaban yang selama ini bergentayangan di Aceh. Feri Kusuma, salah seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh menulis secara khusus tentang Tragedi Tengku Bantaqiah ini. Dalam artikel berjudul ‘Jubah Putih di Beutong Ateuh’, Feri mengawali dengan kalimat, “Beutong Ateuh memiliki sejarah yang cukup panjang. Daerah ini dibangun sejak masa kolonial Belanda, begitu orang Beutong bersaksi. Kecamatan Beutong Ateuh terdiri dari empat desa yaitu Blang Meurandeh, Blang Pu’uk, Kuta Teungoh dan Babak Suak. Kondisi geografisnya cocok untuk bersantai sambil menikmati panorama alam yang indah. Di daerah yang terletak di antara dua gunung ini mengalir sungai Beutong yang sejuk dan jernih. Pegunungannya yang mengelilingi Beutong Ateuh termasuk gugusan Bukit Barisan…”

Eramuslim yang pernah mengunjungi hutan belantara ini di tahun 2001, dua tahun setelah tragedi, menjumpai kondisi yang sangat mengenaskan. Bukan saja di Beutong Ateuh, namun juga nyaris di seluruh wilayah NAD. Kemiskinan ada di mana-mana, padahal tanah Aceh adalah tanah yang sangat kaya raya dengan sumber daya alamnya. Jakarta telah menghisap habis kekayaan Aceh!

Beutong Ateuh terletak di perbatasan Aceh Tengah dan Aceh Barat. Dari Ule Jalan ke Beutong Ateuh, kita akan melewati pos kompi Batalyon 113/Jaya Sakti yang terletak di areal kebun kelapa sawit. Di areal kompi ini, tepatnya di gapura, terpasang papan pengumuman berisi tulisan “TEMPAT LATIHAN PERANG TNI”. Sekitar 10 kilometer dari kompi itu terpancang sebuah petunjuk jalan yang bertuliskan “SIMPANG CAMAT”; tanda menuju ke sebuah pemukiman. Namun tidak ada sebuah rumah pun di daerah ini. Sejauh mata memandang hanya tampak rerimbunan pohon besar di atas bukit dan jurang yang menganga. Tak heran jika Cut Nyak Dien dan pasukannya memilih hutan ini sebagai pertahanan terakhir.

Walau berjarak lebih kurang 15 kilometer dari hutan ini, namun Kecamatan Beutong Ateuh tidak berbeda dengan hutan Simpang Camat. Di tengah-tengah hutan, kain putih usang terlihat berkibaran di areal Dayah. Kubah mushola, atap beberapa rumah, dan bilik pengajian yang berhadapan langsung dengan sungai Beutong terlihat jelas.

Tengku Bantaqiah mendirikan pesantren di desa Blang Meurandeh pada 1982 dan memberinya nama Babul Al Nurillah. Abu Bantaqiah, begitu para murid memanggilnya, adalah alim ulama yang disegani dan dihormati. Disini, Dayah Babul Al Nurillah mengajarkan ilmu agama, seni bela diri, dan juga berkebun dengan menanam berbagai macam sayuran untuk digunakan sendiri.

Kegiatan di Dayah ini tidak berbeda dengan pesantren lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Selain mereka yang menetap di Dayah, ada pula orang-orang yang sengaja datang dan belajar agama untuk mengisi libur kerja atau sekolah. Jumlahnya lebih banyak daripada santri yang tinggal di pesantren.

Di Dayah ini, para santrinya kebanyakan adalah mereka yang pernah melakukan tindakan-tindakan tak terpuji di masyarakat seperti mabuk-mabukan, mencuri atau kejahatan lain yang merugikan dirinya sendiri maupun orang banyak. “Menurut Tengku Bantaqiah, untuk apa mengajak orang yang sudah ada di dalam masjid, justru mereka yang masih di luar masjidlah yang harus kita ajak. Itulah dasar dari penerimaan orang-orang seperti mereka tadi menjadi murid di sini,” tulis Feri Kusuma.

Bantaqiah adalah ulama yang teguh pendirian, sederhana, dan tidak goyah dengan godaan dunia. Baginya, dunia ada di dalam genggamannya, bukan di hatinya. Mungkin sebab itu dia pernah menolak bergabung sebagai anggota MUI cabang Aceh. Bantaqiah juga tidak bersedia masuk ke dalam partai politik mana pun. Baginya, Partai Allah sudah lebih dari cukup, tidak untuk yang lain. Sebab itu, Bantaqiah sering difitnah oleh orang yang berseberangan dengan dirinya. Ia dituduh mengajarkan kesesatan dan pada 1985 dicap dengan sebutan Gerombolan Jubah Putih.

Pemerintah Aceh berusaha melunakkan sikap Bantaqiah dengan membangunkan sebuah pesantren untuknya, namun lokasinya di kecamatan Beutong Bawah, jauh dari Babul Al Nurillah. Ini membuatnya menolak “pesantren sogokan” tersebut. Hal ini membuat hubungan Bantaqiah dengan Pemerintah setempat kurang harmonis. Dia dituduh sebagai salah satu petinggi GAM pada 192 dan dijebloskan ke penjara dengan hukuman 20 tahun.

Ketika Habibie menggantikan Suharto dan menyempatkan diri ke Aceh, Bantaqiah dibebaskan. Namun hal ini rupanya tidak berkenan di hati tentara hasil didikan rezim Suharto.

Di mata tentara, Bantaqiah adalah sama saja dengan kelompok-kelompok bersenjata Aceh yang tidak mau menerima Pancasila. Sebab itu keberadaannya harus dienyahkan dari negeri Pancasila ini. Para tentara Suharto itu lupa, berabad-abad sebelum Pancasila lahir, berabad-abad sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, Nanggroe Aceh Darussalam sudah menjadi sebuah negeri merdeka dan berdaulat lengkap dengan Kanun Meukota Alam, sebuah konstitusi yang sangat lengkap. Bahkan jauh lebih lengkap ketimbang UUD 1945 yang diamandemen di tahun 2002.

Sebab itu, pada Kamis, 22 Juli 1999, pasukan TNI yang terdiri dari berbagai kesatuan seperti angkatan darat dan Brimob mendirikan banyak tenda di sekitar pegunungan Beutong Ateuh. Walau warga setempat curiga, karena pengalaman membuktikan, di mana aparat bersenjata hadir dalam jumlah banyak, maka pasti darah rakyat tumpah, namun warga tidak bisa berbuat apa-apa. Firasat warga sipil terbukti. Tiba-tiba di hari itu juga terjadi insiden penembakan terhadap warga yang tengah mencari udang. Satu luka dan yang satu lagi berhasil menyelamatkan diri masuk hutan. Teror ini meresahkan warga.

Sedari subuh keesokan harinya, Jumat pagi, 23 Juli 1999, TNI dan Brimob sudah bergerak diam-diam mendekati pesantren dengan perlengkapan tempur garis pertama, yang berarti senjata api sudah terisi amunisi siap tembak. Pukul 08.00 tentara dan Brimob sudah berada di seberang sungai dekat pesantren. Dengan alasan mencari GAM, pada pukul 09.00 mereka membakar rumah penduduk yang letaknya hanya 100 meter di timur pesantren. Satu jam kemudian, pasukan tersebut mulai bergerak ke pesantren. Dengan seragam tempur lengkap dengan senjata serbu laras panjang, wajah dipulas dengan cat kamuflase berwarna hijau dan hitam, mereka mengepung pesantren dan berteriak-teriak mencaci-maki Tengku Bantaqiah dan memintanya segera menemui mereka.

Menjelang waktu sholat Jumat, para santri biasa berkumpul dengan Tengku Bantaqiah guna mendengar segala nasehat dan ilmu agama. Mendengar teriakan dari tentara yang menyebut-nyebut namanya, Bantaqiah pun datang bersama seorang muridnya. Aparat bersenjata itu tidak sabaran. Mereka merangsek ke dalam dan memerintahkan semua santri laki-laki untuk berkumpul di lapangan dengan berjongkok menghadap sungai.

Aparat dengan suara keras dan mengancam meminta agar Bantaqiah menyerahkan senjata apinya. Tengku Bantaqiah bingung karena memang tidak punya senjata apa pun, kecuali hanya pacul dan parang yang sehari-hari digunakan untuk berkebun dan membuka hutan. Aparat tidak percaya dengan semua keterangan Bantaqiah. Sebuah antena radio pemancar yang terpasang di atap pesantren dijadikan bukti oleh aparat jika selama ini Bantaqiah menjalin komunikasi dengan GAM. Padahal itu antene radio biasa.

“Komandan pasukan memerintahkan agar antena tersebut dicopot, dengan menyuruh putra Bantaqiah yang bernama Usman untuk menaiki atap pesantren. Usman langsung berjalan menuju rumahnya untuk mengambil peralatan, namun sebelum ia mencapai rumah yang jaraknya hanya tujuh meter dari tempat tentara mengumpulkan para santri, seorang anggota pasukan memukul Usman dengan popor senapan,” tulis Feri Kusuma, aktivis Kontras Aceh, berjudul “Jubah Putih di Beutong Ateuh”.

Melihat anaknya terjatuh, secara refleks Bantaqiah berlari mendekatnya hendak menolong. Tiba-tiba tentara memberondongnya dengan senjata yang dilengkapi pelontar bom. Bantaqiah dan puteranya syahid. Dengan membabi-buta, aparat murid dari Jenderal Suharto ini mengalihkan tembakan ke arah kumpulan santri. Lima puluh enam santri langsung syahid bertumbangan. Tanah Aceh kembali disiram darah para syuhadanya. Santri yang terluka dinaikkan ke truk dengan alasan akan diberi pengobatan dan yang masih hidup diminta berbaris lalu naik ke truk yang sama. Truk ini bergerak menuju Takengon, Aceh Tengah, yang berada di tengah rimba.

Di tengah perjalanan menuju Takengon, para santri diturunkan di Kilometer Tujuh. Mereka diperintahkan berjongkok di tepi jurang. Tiba-tiba salah seorang santri langsung terjun ke jurang dan menghilang dalam rimbunan hutan lebat di bawah sana. Para tentara mengguyur jurang itu dengan tembakan. Nasib para santri yang tersisa tak diketahui sampai kini. Kuat dugaan, para santri ini dibantai aparat Suharto dan dibuang ke jurang.

Sore hari, tentara memerintahkan warga setempat untuk menguburkan jasad yang ada. Para perempuan digiring menuju mushola yang ada di seberang sungai dan dilarang melihat prosesi penguburan. Aparat bersenjata ini kemudian mengamuk di pesantren. Mereka merusak dan menghancurkan semua yang ada, mereka membakar kitab-kitab agama termasuk kitab suci al-Quran dan surat Yasin yang ada di pesantren. Setelah puas membakar ayat-ayat Allah, aparat bersenjata didikan Suharto ini, kemudian kembali ke barak dengan sejumlah truk, meninggalkan warga yang tersisa yang hanya bisa menangis dan berdoa.

Setelah tragedi tersebut, warga Beutong Ateuh hanya bisa pasrah berdiam diri. Dengan segenap daya dan upaya, para santri yang tersisa-kebanyakan perempuan tua dan anak-anak kecil-membangun kembali pesantren tersebut dan meneruskan pendidikan dengan segala keterbatasan. Sampai kini, pesantren ini belum memiliki cukup dana untuk mengganti seluruh al-Quran, kitab-kitab kuning, dan surat-surat Yassin yang dibakar aparat. Juga barang-barang lain seperti seluruh pakaian, kartu tanda pengenal, dan sebagainya yang musnah terbakar. Sampai detik ini, tidak ada seorang pun pelaku pembantaian terhadap Tengku Bantaqiah dan santri Beutong Ateuh yang diseret ke pengadilan. Tidak ada satu pun komandan tentara yang dimintai pertanggungjawaban atas ulahnya membakar kitab suci Al-Qur’an dan surat Yassin, sampai hari ini. Para pelakunya masih bebas berkeliaran. Mungkin tengah menanti hukum AllahSubhanahu wa Ta’ala atas ulah mereka. Sama seperti guru mereka: Jenderal Suharto.

Tragedi Beutong Ateuh hanyalah satu di antara jutaan tragedi kekejaman rezim Suharto terhadap Muslim Aceh. Anehnya, sampai detik ini tidak ada satu pun pejabat pemerintah, sipil maupun militer, yang terlibat kejahatan HAM sangat berat atas Muslim Aceh yang diseret ke pengadilan. Mereka masih bebas berkeliaran dan bahkan banyak yang masih bisa hidup mewah dengan menikmati kekayaan hasil jarahan atas kekayaan bumi Aceh. Dalam tulisan berikutnya akan dipaparkan kejahatan-kejahatan HAM Suharto lainnya terhadap umat Islam, seperti Tragedi Tanjung Priok, Lampung, dan lainnya.

Pada awal 1980-an, rezim Suharto menghendaki agar Pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. MPR akhirnya mengukuhkan Pancasila sebagai asas tunggal (astung) di Indonesia lewat Tap MPR No.11/1983 yang dituangkan dalam UU No.3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penetapan Pancasila sebagai astung menuai badai kontroversi di tengah masyarakat, terutama bagi umat Islam karena hal tersebut telah nyata-nyata mengganggu akidah umat Islam. Walau ada elemen umat Islam yang mau tunduk pada keinginan rezim fasis ini, namun di berbagai tempat aksi unjuk rasa menentang ditetapkannya Pancasila sebagai astung meledak di mana-mana. Para ulama dan dai yang iman dan akidahnya masih lurus dan bersih, dengan tegas mengatakan jika astung bertentangan dengan akidah Islam, sebab itu wajib hukumnya menolak.

Apalagi langkah-langkah Jenderal Suharto ini lama-kelamaan mirip dengan apa yang dilakukan para pemimpin komunis di negaranya. Jika negara komunisme memiliki partai negara yang bertindak sebagai buldoser suara rakyat, maka Golongan Karya di masa Suharto pun demikian. Jika negara komunisme mengkultuskan pemimpinnya dan siapa pun yang berseberangan dengannya dihabisi, demikian pula dengan yang dilakukan Suharto.

Bukan itu saja, di mulut penguasa fasis ini, Indonesia katanya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya rakyat kian banyak yang hidup melarat, umat Islam dipaksa ikut program KB, di bidang ekonomi pengusaha sipit diberi keistimewaan bahkan dengan mematikan pengusaha-pengusaha pribumi sekali pun, KKN di sekitar Suharto gila-gilaan, penembakan misterius yang direstui Suharto pun tengah meraja-lela, dan sebagainya. Apalagi saat itu Jenderal Leonardus Benny Moerdhani yang dikenal sebagai jenderal islamophobia sedang jadi anak emas Suharto, umat Islam terus-menerus ditindas.

Salah satu wilayah yang paling berani menyuarakan kebenaran, menentang sikap represif rezim ini adalah Tanjung Priok di Jakarta Utara. Para ulama dan dai setempat berkotbah dan menyerukan agar umat Islam agar berani untuk kembali ke akidah Islam yang sebenarnya, dan menentang thagut, dan melawan segala bentuk kesewenang-wenangan, seperti halnya Musa a.s. menentang dan melawan kediktatoran Firaun.

Dalam situasi panas seperti inilah, pada Senin, 10 September 1984, Sersan Hermanu yang non-Muslim, Babinsa setempat, tiba-tiba menyiram air got ke dinding Mushola Asy-Syahadah di Gang IV Priok. Hermanu juga masuk mushola tanpa melepas sepatu larsnya dan meninginjak-injak semua yang ada termsuk menginjak-injak Al-Qur’an. Di saat Suharto berkuasa, menginjak-injak Al-Qur’an, bahkan membakarnya sekali pun, adalah hal yang biasa.

Atas kelakuan Hermanu, warga marah. Diseretlah motornya dan dibakar. Babinsa itu kabur. Tak lama kemudian, empat pengurus mushola diciduk aparat. Saat itu tersiar kabar jika penembak misteriusnya Benny Moerdhany akan menghabisi para mubaligh. Ini kian memanaskan situasi.

Ba’da Maghrib, Rabu, 12 September 1984, usai hujan, digelar tabligh akbar di Jalan Sindang guna menuntut Kodim membebaskan empat pengurus mushola yang ditahan. Amir Biki berpesan pada Yayan Hendrayana, salah seorang mubaligh, “Jangan takut-takut ngomong.” Akhirnya Yayan yang mendapat kesempatan keempat berteriak lantang, “Man Anshoru ilallah!?“ Siapa yang sanggup membela agama Allah!? Dijawab para jamaah, “Nahnu anshorullah!” Kami sanggup!

Jamaah berjubel malam itu memenuhi lorong-lorong dan jalan di Priok. Tak kurang dari delapan puluh buah speaker dipasang. Puluhan ribu warga Priok memadati jalan. Banyak di antaranya ibu-ibu dan gadis-gadis berjilbab, sesuatu pemandangan yang masih asing di tahun itu. Entah mengapa, malam itu Yayan Hendrayana memiliki firasat jika nanti sesuatu akan terjadi. Sebab itu dia memerintahkan agar para perempuan dan anak-anak segera menyisih dari jamaah dan segera masuk rumah terdekat jika terjadi apa-apa.

“…Sebab nanti tentaranya Benny akan membantai saudara-saudara sekalian!” ujar Yayan saat bercerita pada penulis di tahun 1998. “Padahal saya tidak tahu bila nanti benar-benar terjadi pembantaian. Saya ngomong begitu saja,” tambahnya.

Usai Yayan, Syarifin Maloko naik podium. Lalu Amir Biki. Tokoh Priok ini berkata lantang, “Saudara-saudara, para ikhwan hamba Allah. Ternyata hingga kini tidak ada jawaban dari Kodim. Ini berarti kita harus konsekuen dengan janji kita. Kepada saudara-saudara, saya titip keluarga saya. Andai saya terbunuh malam ini, tolong mayat saya diarak ke seluruh Jakarta!

Jarum jam sudah menunjuk angka sebelas. Puluhan ribu jamaah Priok segera bergerak mendekati Kodim agar mau memberikan jawaban. Namun tiba-tiba, terdengar rentetan tembakan. Jamaah yang berada di barisan depan bertumbangan di aspal. Genangan air hujan yang masih tersisa di aspal seketika berubah warna menjadi merah. Situasi kacau. Tentara masih melepaskan rentetan tembakan dengan laras senjata lurus menghadap jamaah. Ratusan jamaah Priok meregang nyawa. Setelah jalanan sepi, ratusan mayat yang bergelimpangan di jalan segera diangkut truk tentara, entah dibawa kemana. Mobil pemadam kebakaran mondar-mandir menyemprotkan air ke aspal untuk menghilangkan genangan darah yang ada di sana-sini. Aparat berjaga di semua tempat strategis dengan senjata siap tembak.

Pembantaian ratusan jamaah pengajian Priok oleh tentaranya rezim Suharto ini menimbulkan kemarahan umat Islam di Indonesia. Untuk meredakannya, Benny Moerdhani menggandeng Abdurrahman Wahid keliling pesantren di Jawa. Sedang Pangdam Jaya Try Sutrisno mengamankan ibukota dari ekses tragedi besar tersebut. Tidak ada media massa yang berani memuat tragedi tersebut dengan sebenarnya.

Sejumlah tokoh Priok yang berhasil lolos dikejar dan ditangkap. Para ustadz dan aktivis Islam memenuhi penjara. Siksaan bathin dan fisik mereka alami. Ba’da Priok, aktivitas dakwah Islam benar-benar ditindas. Sedang pemurtadan meraja-lela. Inilah salah satu bentuk kekejaman rezim Suharto terhadap dakwah Islam. Sampai detik ini penegakan hukum atas Tragedi Priok masih belum tuntas. Misteri gelap masih menyelubunginya.

Usai tragedi Priok, rezim Suharto sepertinya menemukan momentum untuk kian bertindak represif terhadap dakwah Islam. Intel disebar ke berbagai masjid untuk memata-matai khotib. Jika ceramah sang khotib dianggap sedikit keras maka langsung ditangkap dan dipenjara. Hal inilah yang menimpa Hasan Kiat, khotib dari Priok yang hanya karena ceramahnya tegas dalam akidah Islam ditangkap aparatnya Suharto.

Dalam tahanan rezim Suharto, penyiksaan sudah menjadi santapan keseharian. “Ustadz Zubir dari Kalibaru disiksa terus hingga dia meninggal dunia. Seorang tapol Islam bernama Robby giginya digerus pakai gagang pistol, nyaris rontok semua. Sedang Tasrif Tuasikal, terpidana kasus Priok, dadanya ditusuk bayonet. Alhamdulillah, dia kuat,” ujar Hasan Kiat kepada penulis pada tahun 1998.

Oleh aparatnya Suharto, walau tahu jika para tahanannya adalah orang-orang shalih, para ustadz, para aktivis masjid, dan sebagainya, namun untuk memberatkan mereka, aparat berusaha keras mengkaitkan mereka ini dengan PKI. Ini dinyatakan Hasan Kiat yang mengalami sendiri hal seperti itu.


Hijrah ke Lampung

Karena kondisi Jakarta khususnya dan Jawa pada umumnya sangat represif bagi dakwah Islam, sedangkan kemaksiatan tambah lama tambah meraja-lela, hal ini membuat sekelompok aktivis dakwah mengambil keputusan untuk melakukan hijrah. Lampung menjadi tujuannya. Di tanah ini mereka bercita-cita membuka lahan baru, membangun rumah dan perkampungan, lengkap dengan mushola sebagai tempat ibadah dan belajar ilmu agama. Sebuah perkampungan islami, demikian harapan mereka.

Sukardi merupakan salah seorang aktivis dakwah yang memiliki harapan itu. Pemilik optik ‘Nusa Indah’ di Priok ini aktif di pengajiannya Nur Hidayat, seorang mantan atlet karateka nasional. Pada tahun 1988, seorang sahabatnya bernama Haryanto menyatakan jika mereka akan hijrah ke Lampung, tepatnya di Dukuh Cihideung, Dusun Talangsari III, Lampung.

“Saya lalu rembukan dengan isteri. Isteri saya hanya berkata, ‘Jika memang itu berada di jalan Allah, saya siap kemana saja berangkat,” tutur Sukardi kepada penulis saat bertemu pada 1998. Akhirnya semua kacamata dagangan dilelang murah.

Pada 10 Januari 1989, Sukardi memboyong Ismawati (20 th) sang isteri, dua anaknya yang masih kecil (Eka Triyani, 5 th, dan Ahmad Daulatul Indi, 3 th), serta seorang ipar, Sumarni (19 th).

“Bersama sepuluh keluarga saya berangkat ke Lampung. Yang hijrah tahap pertama ini orang-orang lapangan semua. Kami bukan pendakwah. Jadi kita-kita ini yang membuka lahan,” ujar Sukardi.

“Duapuluh hari pertama tak ada kegiatan apa-apa. Kami hanya mengerjakan ibadah rutin dan menanam singkong. Informasi dari Jakarta yang menyatakan Lampung sudah siap huni ternyata belum apa-apa. Gelombang demi gelombang orang-orang Jakarta datang ke Lampung dan bergabung bersama kami,” lanjutnya.

Di saat itu, sosok perempuan berjilbab merupakan suatu keanehan. Sebab itu, kedatangan para perempuan berjilbab di Lampung disikapi oleh para warga asli, terlebih aparat pemerintah daerahnya, sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Kepala desa setempat pun melayangkan surat aduan kepada Camat Zulkifli Malik. Tak lama kemudian surat dari Camat Zulkifli datang mengundang Warsidi, pimpinan jamaah, agar datang ke kantor kecamatan.

“Entah apa isi surat aduan dari kepala desa itu. Namun surat undangan dari camat sangat mencurigakan. Apalagi kami sudah mendengar kabar jika Pak Warsidi akan ditangkap,” papar Sukardi.

Akhirnya setelah bermusyawarah, jamaah sepakat untuk mencegah Warsidi menghadap Camat. Sebagai gantinya dibuat surat yang ditulis oleh ipar Sukardi, Sumarni, yang berbunyi: “Sebaik-baiknya umaro adalah yang mendatangi ulama. Dan seburuk-buruknya ulama adalah yang mendatangi umaro.” Lalu dilanjutkan dengan kalimat, “…mengingat kesibukan kami mengisi pengajian di beberapa tempat, maka kami mohon agar Bapak bisa datang sendiri ke tempat kami untuk melihat sendiri kondisi sebenarnya.”

Tak lama kemudian Camat dikawal beberapa aparat datang menemui Warsidi. Lalu Camat itu mengundang kembali Warsidi agar datang ke tempatnya. Jamaah menolak. Situasi memanas. Setelah rombongan camat pulang, Warsidi memerintahkan agar jamaah mempersiapkan diri bila kondisi memburuk.

“Akhirnya saya dan kawan-kawan bikin panah di satu tempat di luar Cihideung. Tiba-tiba datang utusan Pak Warsidi yang bilang jika pada tanggal 15 Februari nanti tentara akan menyerang desa kami. Akhirnya kami balik ke Cihideung. Ada yang bilang kami berlatih bela diri, latihan memanah, itu bohong semua. Kami malah tidak mau ada konfrontasi dengan aparat di sini. Kami hanya ingin membangun satu perkampungan yang islami, jauh dari kemaksiatan,” tambah Sukardi.

Pada 3 Febrari 1989, Danramil Kapten Soetiman datang sendirian naik motor, kemudian, 7 Februari 1989, sepasukan tentara bersenjata lengkap menyerbu Cihideung. Jamaah Warsidi yang tidak pernah menduga akan hal itu berlarian menyelamatkan diri sambil berteriak, “Allahu Akbar!”

Para perempuan dan anak-anak kecil beror ke Cihideung. Jamaah menerimanya dengan baik. Jamaah malah menerangkan cara bercocok tanam lada yang baik. Tak lama kemudian Kapten Soetiman pulang. Situasi tetap berjalan biasa.

Lima hari larian menuju mushola yang dianggapnya aman. Rumah Allah tidak akan mungkin diserang, pikir mereka. Namun perkiraan mereka ternyata salah besar. Tentaranya rezim Suharto ternyata tidak menganggap istimewa rumah Allah. Para tentara segera mengepung mushola tersebut.

Dengan berteriak-teriak, tentara memerintahkan agar semua yang berlindung di mushola segera keluar. Para perempuan dan anak-anak kecil yang berlindung di dalam mushola kian ketakutan. Mereka hanya bisa berdzikir dengan bibir yang gemetar ketakutan. Melihat tidak ada yang mau keluar, para tentara itu langsung menembaki mushola. Belum cukup dengan berondongan tembakan, mushola yang penuh para perempuan berjilbab dan anak-anak kecil itu pun dibakar habis. Tentaranya Suharto mengulangi kekejaman yang pernah dilakukan tentara Zionis-Israel di Shabra-Satila. Semua yang ada di dalam mushola menggapai syahid dengan cara amat memilukan.

Sukardi yang saat kejadian tengah dalam perjalanan ke Jakarta lolos dari pembantaian itu. Hanya saja, isteri, ipar, dan dua anaknya yang masih balita termasuk korban yang terpanggang hidup-hidup di mushola. Walau demikian, Sukardi ditangkap di Jakarta dan ditahan sampai dengan tahun 1994, bersama dengan Nur Hidayat, Maryanto, dan yang lainnya.

Dengan mata merah menahan kesedihan yang sangat, Sukardi menerawang, “Sampai saat ini saya masih suka mendengar isak tangis anak-anak saya. Mereka memanggil-manggil saya, “Bapak.. Bapak…” Ya Allah, saya ingin melihat mereka lagi. Saya ingin tahu di mana kubur mereka. Sampai sekarang, saya tidak tahu di mana mereka dikuburkan. Mudah-mudahan, Allah mengumpulkan kami semua dijannahnanti. Amien.” Dalam Tragedi Lampung, aparat rezim Suharto telah membantai lebih dari 250 nyawa anak bangsa, sebagian besar perempuan dan anak-anak kecil yang syahid terpanggang di dalam rumah Allah. Tragedi ini pun sampai sekarang masih menyisakan banyak misteri. Penegakan hukum belum tuntas.

Tragedi Aceh, Tanjung Priok, Lampung, hanyalah sebagian kecil kejahatan kemanusiaan yang dilakukan penguasa rezim Suharto terhadap umat Islam. Belum lagi tragedi lainnya yang tidak kalah mengerikan seperti yang ditimpakan pada rakyat Timor-Timur, Papua, Kedungombo, dan sebagainya.

Seperti kata orang bijak, kehidupan ibarat roda yang berputar. Maka ada saat naik, ada pula saat turun. Demikian juga dengan kekuasaan Jenderal Suharto. Rezim yang lahir dari genangan darah jutaan rakyatnya ini dengan dukungan penuh dari blok imperialis dan kolonialis Barat, mengalami “masa keemasan” di akhir tahun 1960-an hingga semester kedua tahun 1990-an. Selama hampir sepertiga abad, Jenderal Suharto menjadi presiden dengan kekuasaan nyaris absolut bagaikan raja atau pun diktator. Siapa pun yang berani berseberangan keyakinan dan pandapat dengannya, walau ia bekas teman paling setia pun, pasti akan disingkirkan.

Di masa awal kekuasaannya, rezim ini menggadaikan kekayaan alam bangsa yang sedemikian besar kepada jaringan korporasi Yahudi sekaligus merancang cetak biru perundang-undangan penanaman modal asing Indonesia di Swiss (1967). Langkah ini diikuti dengan “stabilisasi” perekonomian dan politik di dalam negeri, dengan campur tangan penuh kekuatan imperialis dan kolonialis dunia seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Terhadap dakwah Islam, rezim Jenderal Suharto bersikap sangat keras. Walau di awal naiknya kekuasaan umat Islam sempat digandeng dengan mesra, namun setelah berkuasa, umat Islam ditendang keluar dari pusat kekuasaan. Dakwah Islam menjadi barang haram dan bahkan menjadi sasaran operasi intelijen di bawah komando Jenderal Ali Moertopo hingga Jenderal Leonardus Benny Moerdhani.

Sepanjang tahun 1970-an, rezim Jenderal Suharto menikmati masa kejayaan dan kemakmuran dengan ‘Oil Booming‘-nya. Di sisi lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme juga tumbuh dengan sangat subur. Cendana menjadi pusat dari peredaran keuangan di negeri ini. Dan banyak orang yang haus kekuasaan dan juga kekayaan secara gerilya maupun terang-terangan merapat ke Cendana.

Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, seiring perubahan kepentingan politis Amerika Serikat, di mana era perang dingin sudah bisa dikatakan berakhir dengan tumbangnya Uni Soviet dan imperium komunis di Eropa Timur, maka berubah pula orientasi politis dari rezim Jenderal Suharto. Walau demikian ‘stabilitas politik dan ekonomi’ serta ‘Pancasila’ masih menjadi tuhan yang tidak boleh diganggu gugat.

Dakwah Islam yang sudah puluhan tahun ditindas dengan amat represif, perlahan-lahan simpulnya dikendurkan oleh Suharto. Banyak kalangan menyebut Suharto sudah bertobat dan akan khusnul khatimah. Atribut-atribut keislaman seperti peci putih, sorban, dan jubah mulai dikenakan oleh Jenderal yang tangannya berlumuran darah jutaan rakyatnya ini. Jilbab secara perlahan juga mulai berkibaran di seantero negeri. Tokoh-tokoh Islam dengan cepat dan-maaf- sedikit gegabah, menyebut hal ini sebagai kebangkitan Islam di Indonesia, padahal baru sebatas kulit luarnya saja. Sedangkan ‘tradisi’ KKN tetap dilestarikan bahkan sekarang sudah mengalami inovasi yang sangat luar biasa. Ke masjid sering namun tetap saja gila memburu proyek-proyek yang sarat dengan mark-up anggaran dan sebagainya.

Yoshihara Kunio, yang meneliti hubungan bisnis dan politik kekuasaan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menerbitkan bukunya yang akhirnya dilarang beredar oleh Suharto. Buku tersebut berjudul “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”. Untuk Indonesia, Kunio menyatakan jika pondasi perekonomian bangsa ini sebenarnya sangat rapuh karena dibangun berdasarkan praktik KKN semata, sedangkan para pengusaha kecil-menengah yang lokal nyaris hidup sendiri tanpa adanya suatu proteksi atau pun perlindungan khusus dari pemerintah. Akibatnya, kian hari kian banyak perusahaan lokal yang dicaplok oleh korporasi asing.

Sebab itu, ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan terus merembet ke Indonesia. Harga membubung tinggi dan banyak pengusaha hasil KKN ambruk. Jahatnya, para konglomerat kakap yang amat dekat dengan Cendana malah melarikan diri ke luar negeri dengan membawa uang rakyat Indonesia dengan nilai yang amat sangat banyak. Uang hasil BLBI yang jumlahnya ratusan triliun rupiah dijarah dan tidak pernah dikembalikan hingga detik ini. Indonesia meluncur pasti menuju kebinasaan.

Dari berbagai tekanan yang dilakukan mahasiswa, sejumlah pejabat, dan pastinya juga Washington, Presiden Suharto akhirnyalengser pada Mei 1998.

Euphoria gerakan reformasi meledak. Habibie jadi presiden, diganti Abdurrahman Wahid, lalu Megawati, dan kemudian Susilo Bambang Yudhoyono. Gerakan reformasi sudah berusia sepuluh tahun lebih, namun di lapangan, praktik-praktik peninggalan rezim Suharto, yaitu KKN ternyata bukan berkurang namun malah tambah marak dan inovatif dengan berbagai dalih danhujjah.

Malah sejumlah tokoh yang mengaku reformis, dari yang sekuler sampai yang katanya fundamentalis, kini nyata-nyata mendekati Cendana kembali yang memang masih memiliki kekayaan materil yang luar biasa. Mereka beramai-ramai mengangkat Suharto sebagai orang yang patut diteladani dan bahkan dikatakan sebagai Guru Bangsa. Panglima besar KKN malah dijadikan Guru Bangsa. Ini merupakan sesuatu yang “amat hebat dan sungguh fantastis”.

Hal ini membuktikan kepada kita semua betapa gerakan reformasi tenyata telah gagal total. Para Suhartois masih kuat bercokol di negeri ini. Hari-hari menjelang Pemilu 2009 ini kita bisa melihat dengan mudah siapa saja orang-orang Indonesia, baik itu yang sekular maupun yang mengklaim sebagai reformis, yang sesungguhnya Suhartois. Mereka membuka topengnya lewat iklan, lewat manuver politik, dan sebagainya.

Padahal, demi menegakkan keadilan, Suharto selayaknya diadili di muka pengadilan. Suharto adalah Jenderal Augusto Pinochet-nya Chille, Jenderal Lon Nol-nya Kamboja, yang harus tetap mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah diperbuatnya selama puluhan tahun di depan pengadilan yang sungguh-sungguh menegakkan keadilan. Bukan malah dijadikan ikon bagi perubahan.

Untuk menutup serial ini, ada baiknya kita mencamkan satu ayat Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 70 tentang kaum yang mempermainkan agamanya demi kenikmatan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan al-Qur’an itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafa’at selain daripada Allah…” (Tamat/rd)

Sumber: http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/siapa-sebenarnya-suharto-tamat.htm


(Ahmad-samantho/Sumber-Lain/ABNS)