Setelah sukses melaksanaan pemilu ke 10 Majelis Syura Islami dan majelis ke 5 Khobreghan Rahbar, para menteri dan pejabat negara menyampaikan apresiasi mereka, namun Ghulam Ali Haddad menyampaikan keberatannya terhadap suksesnya proses pemilihan ini.
Seorang juru bicara koalisi konservatif menjelaskan bahwa sebagian pejabat menilai proses pemilihan ini sarat dengan kepentingan politik dan pemilihan beberapa kepala daerah diwarnai nepotisme.
Catatan lain yang muncul dalam Pertemuan Dewan Koalisi adalah munculnya kekhawatiran tentang peran pejabat pemerintahan saat pelaksanaan pemilu. Banyak bukti telah terungkap bahwa pejabat negara seharusnya tidak memihak pada salah satu kandidat, namun apa yang terjadi dilapangan adalah sebaliknya, tambahnya.
Dalam berbagai kesempatan mereka menunjukkan kecenderungan politik mereka di masyarakat secara terbuka. Bahkan mereka menyarankan warga pemilih untuk mencoblos kandidat tertentu, hal ini pun di dukung oleh para pejabat daerah dengan dalih bahwa pejabat itu memiliki kebebeasan untuk melakukan hal ini.
Catatan lain yang muncul dalam rapat Majelis Ikhtilaf adalah munculnya kekhawatiran tentang peran pejabat pemerintahan saat pelaksanaan pemilu. Banyak bukti telah terungkap bahwa pejabat negara seharusnya tidak memihak pada salah satu kandidat, namun apa yang terjadi dilapangan adalah sebaliknya, ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan mereka menunjukkan kecenderungan politik mereka di masyarakat secara terbuka. Bahkan mereka menyarankan warga pemilih untuk mencoblos kandidat tertentu, hal ini pun di dukung oleh para pejabat daerah dengan dalih bahwa pejabat itu memiliki kebebesan untuk melakukan hal ini.
terkait dengan pernyataan ini, menteri urusan dalam negeri menjawab bahwa jika Haddad mampu menunjukkan bukti kuat akan pernyataanya itu maka kami akan memproses segala penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manapun dalam pemilu.
(Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email