Ban Ki-moon, Sekjen PBB menegaskan, minoritas muslim Rohingnya di Myanmar harus mendapatkan hak kewarganegaraan.
Menurut laporan IQNA seperti dikutip dari First Post, Ban Ki-moon, Sekjen PBB, Selasa (30/80 dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Aung San Suu Kyi, penasehat pemerintah dan menteri luar negeri Myanmar yang diselenggarakan di Naypyidaw, Myanmar menegaskan kelaziman pemberian hak kewarganegaraan kepada minoritas tertindas ini.
"Ribuan muslim Rohingya lebih dari empat tahun tinggal di kamp-kamp pengungsi di propinsi Rakhine sebelah barat negara ini guna lari dari kekerasan mayoritas ekstrem Buddya Myanmar,” ucapnya.
Ban Ki-moon mengatakan, pemberian hak kewarganegaraan kepada etnis muslim Rohingya tidak semata hanya sekedar untuk mengidentivikasi dan pemberian identitas semata; namun orang-orang yang hidup di negara ini dalam beberapa generasi harus mendapatkan kedudukan hak dan kewarganegaraan yang sama.
Aung San Suu Kyi, pemenang hadiah perdamaian nobel, dimana baru-baru ini partainya memegang kepemimpinan pemerintah Myanmar mendapat kritikan-kritikan pedas oleh kelompok HAM dikarenakan gagal dalam menyelesaikan minoritas muslim Rohingya.
Ban Ki-moon, Senin (29/8) juga dalam rangka lawatan ke Myanmar, meminta para pejabat baru negara ini supaya menghormati penuh HAM dan menghalau diskriminasi dan pelaksanaan keadilan.
Pekan lalu, pemerintah Myanmar dikarenakan tekanan masyarakat internasional mengumumkan bahwa satu tim musyawarah dengan diketuai Kofi Annan, eks Sekjen PBB dibentuk guna mendapatkan solusi permanen untuk masalah pelik dan sentisif etnis muslim Rohingya di propinsi Rakhine.
Nasionalis Buddha enkstrem Myanmar menolak pengangkatan Kofi Annan. Ban Ki-moon mengatakan, kondisi di propinsi Rakhine amat pelik dan pemerintah Myanmar berjanji akan mengkaji akar-akar permasalahan ini dan menyelesaikan mereka. Semua masyarakat Myanmar harus mendapatkan keadilan dan ketentraman.
(First-Post/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email