Ban Ki-moon, sekjen PBB meminta pemerintah Myanmar supaya mengeluarkan izin pembukaan sebuah kantor untuk Komisaris Tinggi HAM PBB.
Menurut laporan IQNA seperti dikutip dari Arakanna, Ban Ki-moon mengumumkan bahwa kantor ini akan beroperasi untuk membantu mengkaji masalah-masalah terkait HAM di Myanmar.
Permintaan Ban Ki-moon dipaparkan dalam sebuah pertemuan dengan U Thant Kyaw, wakil menteri luar negeri Myanmar di New York.
Sekjen PBB dalam pertemuan tersebut sekali lagi meminta perbaikan kondisi HAM di Myanmar dan perbaikan komunikasi antar masyarakat religi negara ini.
Ban Ki-moon bulan lalu dengan lawatan ke negara Buddha Myanmar, berpartisipasi dalam konferensi perdamaian, yang diselenggarakan dengan tujuan penyatuan pelbagai etnis untuk mengakhiri puluhan peperangan.
Etnis muslim Rohingnya sejak masa dimulainya kekerasan para ekstremis Buddha pada tahun 2012 telah terlunta-lunta dan menjadi tawanan kamp-kamp pengungsi mengerikan.
Kantor HAM PBB tiga bulan lalu dengan mengisyaratkan pelanggaran ketat HAM terhadap minoritas Rohingya seperti tidak memberikan hak kewarganegaraan, kerja paksa dan kekerasan seksual mengumumkan, aksi-aksi ini menunjukkan sebuah serangan yang terorganisir dan secara luas terhadap minoritas Rohingya, sementara jika dipaparkan dalam pengadilan akan dikenal sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Organisasi PBB demikian juga meminta pemerintah baru Myanmar supaya membentuk komite penelitian independen dan meluas untuk mengkaji perkara-perkara pelanggaran HAM terhadap minoritas muslim negara tersebut.
(Arakanna/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email