Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa partainya siap membantu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mempertahankan pemerintahan yang sah dan konstitusional.
Hal tersebut disampaikan Surya kepada wartawan setelah sarapan bersama Jokowi di teras Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Surya Paloh menilai, proses hukum kasus penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta sudah berjalan secara adil. Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk menuntut proses penegakan hukum dengan melakukan unjuk rasa susulan, baik pada 25 November maupun 2 Desember.
"Untuk apa demo lagi? Kecuali barangkali terus terang saja memang tidak suka dengan pemerintah ini, supaya pemerintahan ini dijatuhkan," kata Surya Paloh, saat meladeni wawancara dengan wartawan bersama Jokowi.
"Kalau memang itu yang harus tetap dilaksanakan, saya pikir, dengan seluruh kekuatan komponen bangsa yang masih menghargai sistem demokrasi kita ini harus terjaga sebagaimana mestinya, konstitusi harus kita tegakkan, kita lawan," tambah Surya.
Surya Paloh pun mengimbau kepada aktor politik dibalik upaya pelengseran Jokowi ini untuk berhenti melakukan aksinya.
Surya menilai Indonesia akan sulit untuk bangkit menjadi bangsa besar apabila terus diterpa oleh kegaduhan politik.
"Masa terus menerus harus jadi aktor. Saya pikir kita mengajak kesadaran mereka ini saatnya indonesia harus bangkit," kata dia.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menjaga ketat aksi pada 25 November2016.
Pasalnya, aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan.
Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.
"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito dalam konfersi pers di Jakarta, Senin.
Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum.
Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.
"Bila ada upaya-upaya seperti itu, kita akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR/MPR," kata Tito.
(Kompas/Berita-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email