Anggota Kongres AS: Washington Harus Berhenti 'Mendukung Teroris'

Tulsi Gabbard - US Congresswoman.

Seorang anggota parlemen AS telah meminta pemerintah nya untuk mengakhiri "perang ilegal" yang telah dilancarkan di Suriah setelah mengunjungi Damaskus dan Aleppo.

Selama perjalanannya, Rep.Hawaii Tulsi Gabbard bertemu dengan warga sipil, tokoh agama, tokoh oposisi bersenjata, dan Presiden Bashar Al-Assad.

Gabbard menyatakan telah didanai swasta untuk melakukan perjalanan tujuh hari ke Lebanon dan Suriah sebagai "misi pencarian fakta" untuk mempelajari kebenaran tentang perang dengan berbicara langsung kepada rakyat Suriah. Perjalannya dirahasiakan sampai Gabbard pulang ke AS karena alasan keamanan.

Gabbard melakukan perjalanan ke Beirut, dan kemudian ke Damaskus dan Aleppo, di mana dia berbicara dengan siswa, pengusaha, akademisi, dan pekerja bantuandi Suriah. Dia juga menerima informasi langsung dari pengungsi akibat perang.

Dia bertemu dengan sejumlah tokoh agama, termasuk Grand Mufti Suriah Ahmad Badruddin Hassoun dan Uskup Agung Denys Antoine Chahda, yang mengepalai Gereja Katolik Suriah di Aleppo.

Gabbard juga bertemu dengan beberapa pemimpin oposisi bersenjata Suriah yang mempelopori protes anti-pemerintah pada 2011. Dia mengatakan beberapa dari mereka percaya bahwa pemberontakan awalnya damai itu "dibajak oleh ‘Jihadis’ yang didanai dan didukung oleh Arab Saudi, Turki, Qatar, Amerika Serikat . "

Bertentangan dengan narasi resmi AS bahwa kelompok-kelompok teroris seperti kelompok Takfiri ISIL dan Al-Nusra bisa "dipisahkan" dari oposisi moderat yang berjuang di sisi mereka, Gabbard mengatakan bahwa rakyat Suriah yang berbicara dengan dia tidak membedakan antara berbagai kelompok teroris.

"Pesan mereka kepada rakyat Amerika adalah kuat dan konsisten: Tidak ada perbedaan antara pemberontak 'moderat' dan al-Qaeda (al-Nusra) atau ISIL - mereka semua sama," kata Gabbard, menggambarkan esensi dari konflik Suriah sebagai "perang antara teroris di bawah komando kelompok-kelompok seperti ISIL dan al-Qaeda melawan pemerintah Suriah."

(Reuters/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)