Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak untuk dimulainya pengusutan independen terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap warga minoritas Rohingya di Myanmar.
Komisi Tinggi HAM PBB, Zeid Raad Husain meminta pemerintahan di Myanmar untuk menerima dilakukannnya pengusutan internasional terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di utara negara itu. Dijelaskan dia, proses pengusutan internal yang telah dilakukan pemerintah Myanmar atas insiden kekerasan dan pembunuhan terhadap minoritas Rohingya di tangan aparat keamanan tidak seperti yang diinginkan.
Sebagaimana dilaporkan media Anadolu Agency, sejumlah organinasi hak asasi manusia lokal dan internasional meminta Komisi HAM PBB untuk mengusut kekerasan terhadap muslim Rohingya di Myanmar. Terakhir, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar juga terjadi di Mandalay, Myanmar, yang membuat pemerintah mengumumkan keadaan darurat, dimana sejumlah penduduk dilporkan terbunuh dan luka-luka.
Pada hari Jumat lalu, 13 organisasi Hak Asasi Manusia lokal maupun internasonal mengirimkan surat gabungan terbuka kepada perwakilan tetap anggota dewan negara anggota pengamat dan keamanan. Dari para anggota itu diminta untuk dilakukannya penelitian independen terkait kekerasan terhadap muslim Rohingya. Dalam surat itu dijelaskan bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar terkait keterlibatan aparat keamanan negara itu sangat tidak independen.
Wakil Direktur Asia Human Right Watch, Phil Robertson mengatakan kepada Anadolu Agency mengatakan, bahwa sudah tiba saatnya untuk bertindak atas kekerasan yang terjadi di Myanmar. “Sudah cukup, sekarang saatnya untuk bertindak,” kata Robertson.
(Anadolu/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email