Muhammadiyah membuka warung makan gratis untuk orang-orang yang lemah secara ekonomi (duafa). Program yang rencananya dibuka di 34 wilayah di Indonesia ini telah digelar di Halaman Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta, Jumat (10/3)
“Warung ini didedikasikan untuk duafa. Jadi siapapun yang merasa duafa, silahkan makan di sini. Tidak peduli apa agamanya, mereka bisa mampir dan mengisi perut,” kata Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak seperti dirilis suaramuhammadiyah.id, 11/3.
Warung untuk semua umat ini dibuka setiap Jumat dengan 200 porsi untuk sementara waktu. Pemuda Muhammadiyah akan mencoba dulu dengan 200 porsi, jika masih kurang akan menambah porsinya lagi.
Menurut Dahnil, salah satu instrumen dakwah adalah membantu orang miskin tanpa terkecuali. Hal ini seperti jalan dakwah yang ditempuh Muhammadiyah sebagaimana filosofi Surat Al Maun.
“Program warung duafa yang diluncurkan Muhammadiyah adalah toleransi umat beragama yang otentik,”katanya.
Peluncuran perdana warung makan gratis ini dihadiri oleh para pemulung, anak yatim, dan juga pasukan orange yang turut menikmati santapan lezat.
“Insya Allah 34 wilayah (provinsi) akan membuka warung duafa yang sama pada setiap Jumat,” tambahnya.
Seperti diketahui, salah satu ormas Islam Indonesia tertua ini dikenal memiliki perhatian besar pada permasalahan sosial bangsa ini. Pada Tanwir Muhammadiyah di Ambon belum ini, ormas yang kini dipimpin oleh Haedar Nasir kembali mengeluarkan resolusi terkait keadilan sosial.
Bagi tokoh senior Muhammadiyah, Ahmad Syafi’i Ma’arif, sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” telah lama diabaikan dalam strategi pembangunan nasional, kecuali dalam kata dan wacana.
“Akibatnya juga terang benderang dalam makna yang sangat fatal: ketimpangan sosio-ekonomi di Negara Pancasila ini sudah berada di lampu merah, pada tikungan tanda bahaya bagi kelangsungan masa depan bangsa ini,” kata pria yang akrab disapa Buya Syafi’i ini.
Presiden, wakil presiden, menteri keuangan, dan banyak pengamat sudah sering menyebut masalah ketimpangan ini. Sekadar membincangkan, manfaatnya nol, manakala tidak diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan sosial-ekonomi nasional yang berkeadilan berdasarkan Pancasila.
“Tetapi tuan dan puan jangan lupa mengamati ini: jika ada lembaga tinggi negara yang masih membisu dan gagap menyebut isu ketimpangan ini, maka lembaga itu adalah yang berkantor di Senayan yang bangga menyebut dirinya sebagai wakil rakyat,” sindir Buya seperti yang ia tulis di Harian Republika.
Bagi Mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini, entah rakyat mana yang mereka wakili, “kita tidak tahu. Mungkin penyebutan sebagai lembaga wakil partai politik lebih tepat.”
Buya menambahkan, sudah cukup banyak wakil partai yang berkantor di Senayan ini menjadi pasien KPK. Dalam berbagai survei, ternyata lembaga ini adalah yang paling korup di negeri ini.[]
(Suara-Muhammadiyah/Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email