Terbongkar! Kebohongan Program Rumah DP 0 yang Ternyata Tetap Pakai DP

Terbongkar kebohongan Program Rumah DP 0 Rupiah yang menjadi program andalan Anies-Sandi.

Dari syarat-syaratnya, Program Rumah DP 0 Rupiah tidak menyasar kalangan kelas bawah. Berikut persyaratan dan simulasinya.

Program rumah DP 0 rupiah diperuntukkan buat warga Jakarta dengan syarat:

1. Punya penghasilan minimal Rp. 7 juta/bulan.

2. Sudah menjadi warga Jakarta minimal 5 tahun sejak pembuatan KTP.

3. Sudah menabung di Bank DKI minimun 6 bulan dengan jumlah menabung min Rp. 2.3 juta/bulan.

4. Hunian yang diberikan adalah rumah vertikal alias rusun.

5. Harga rusun Rp. 350 juta.

6. DP ditalangi pemprov DKI sebesar 15% dari Rp. 350 juta = Rp. 53 juta. DP ini akan dicicil Debitur jadi bukan GRATIS ya…

7. Rusun dicicil selama 20 tahun dgn cicilan Rp. 2.3 jt/bulan. Selama 20 tahun total cicilan Rp. 552 juta. Ditambah Cicilan DP Rp. 53 juta (kalau tanpa bunga), maka total yg harus dicicil Rp. 605 juta utk harga rumah Rp 350 juta.

Inilah awal penderitaan masuk rusun + kalau ada perusahaan KPR OK OCE
Simak ya yang ingin rumah murah.

Jadi itulah yang namanya keberpihakan kepada rakyat miskin.

Kasihan bagi mereka yaaa termakan mulut mANIES yang ber SANDIwara….

Bapak/Ibu….
Ayooooo… Buruaaaaan daftar rumah tanpa DP rupiah

Tertipuuuuuuu niyeee….

Segera tanyakan Timses No 3, RT, RW, atau langsung ke Ketua KPU DKI Bpk Sumarno di mana kantor Developer & KPR OKE & OCE jika ingin daftar.

http://properti.kompas.com/read/2017/04/22/172909121/simak.simulasi.cicilan.per.bulan.untuk.program.dp.0.persen

Logika Rumah DP 0 Rupiah Anies-Sandi, Apakah Mungkin Direalisasikan?

Perdebatan sengit mengenai program DP 0 Rupiah dari pasangan nomor pemilihan tiga Anies-Sandi menuai banyak kontroversi. Banyak komentar-komentar konyol atau bully-an ditujukan pada mereka yang menggagas ide program ini. Perdebatan dari Ahok-Djarot yang sudah dari awal menyangkal bahwa program DP 0 Rupiah ini tidak masuk akal dan seakan-akan ingin membodohi warga Jakarta hanya untuk memenangkan kontes Pilkada DKI ini. Bahkan pakar ekonomi juga berkomentar mengenai bisa tidaknya program ini dilakukan. Sepatutnya kita telaah dengan bijak dahulu sebelum menerima atau menolak suatu pernyataan.

Dalam program perumahaan murah ini kita cermati dalam dua hal besar yaitu penyedia dan permintaan. Penyedia dalam hal ini Pemprov DKI. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk penyediaan rumah murah adalah anggaran atau dana untuk DP rumah, anggaran pembelian lahan, anggaran untuk pembangunan rumah, dan lokasi atau letak rumah.

Mengenai anggaran yang harus disediakan dalam APBD DKI jika ingin merealisasikan program ini sangat besar. Seperti halnya yang disampaikan Anies Baswedan pada debat di Mata Najwa, pemerintah membantu DP rumah murah yang disediakan. Dengan asumsi Anies-Sandi bahwa rumah murah yang disediakan dengan harga berkisar Rp 350 juta per unit, artinya DP untuk satu unit rumah dengan minimal besaran 10% adalah Rp 35 juta, ditambah biaya administrasi atau provisi, asuransi jiwa debitur dan asuransi kebakaran objek rumah selama masa program yang ditentukan yaitu 30 tahun. Kita katakan saja total biaya berkisar Rp 5 juta. Jadi total pembayaran DP untuk satu unit rumah Rp 40 juta. Sandi mengatakan dalam 5 tahun akan menyediakan 300 ribu unit rumah murah untuk warga DKI. Ini berarti rencana anggaran untuk DP rumah saja menghabiskan dana sebesar 12 Triliun Rupiah.

Rumah murah program DP 0 Rupiah ini memerlukan tanah yang cukup luas. Ilustrasi untuk membangun rumah 300 ribu unit dengan luas standard 36 meter persegi, diperlukan luas tanah 10,8 juta meter persegi atau 1080 hektar. Bisa dibayangkan seberapa luas tanah yang diperlukan untuk membangun rumah-rumah itu? Harga tanah di Jakarta dikatakan tidak ada yang dibawah 10 juta Rupiah per meter. Secara logika untuk membangun suatu perumahaan memerlukan jalan, taman dan juga selokan atau parit. Jadi luas tanah yang diperlukan untuk membangun 300 ribu unit rumah murah beserta jalan dan lainnya, kita hitung saja seluas 11 juta meter persegi. Sehingga diperlukan anggaran untuk penyediaan lahan sebesar Rp 110 triliun.

Setelah itu yang perlu dihitung adalah biaya pembangunan rumah, berbagai asumsi perhitungan biaya pembangunan rumah dan bahan per meter persegi dari sekitar Rp 1.750.000 sampai Rp 3.500.000. Kita ambil harga termurah yaitu Rp 1.750.000, maka untuk membangun satu unit rumah tipe 36 sebesar Rp 63.000.000, total untuk membangun 300 ribu unit rumah sebesar Rp 18,9 triliun. Walaupun pembangunan menggunakan kontraktor atau developer, biaya tetap akan belasan triliun.

Perhitungan diatas belum termasuk bahan-bahan kelengkapan rumah seperti closet, kusen, daun pintu dan jendela, dan keramik (jika ada). Tidak bisa dibayangkan lagi berapa biaya yang harus dianggarkan untuk satu program ini. Bandingkan program rumah susun dari Ahok-Djarot yang menyediakan kompor gas, furniture, televisi, tempat tidur, lantai berkeramik, dan sejumlah fasilitas lainnya.

Jadi perkiraan anggaran yang diperlukan selama 5 tahun untuk penyediaan rumah murah bagi warga Jakarta adalah sebesar Rp 140,9 triliun (tidak termasuk kelengkapan rumah yang disebutkan diatas). Nah, perbandingan secara logika perkiraan anggaran perumahan untuk 5 tahun, kita ambil rata-rata berkisar Rp 28,18 triliun per tahun. APBD DKI 2017 sebesar Rp 70,19 triliun, untuk perkiraan APBD DKI 5 tahun kedepan sekitar Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Alokasi terbesar APBD DKI 2017 untuk pendidikan, yaitu mendapatkan anggaran 27% atau berkisar Rp 19 triliun. Kemudian anggaran untuk kesehatan sebesar 13% atau berkisar Rp 9,1 triliun. Dengan perumpamaan secara logika, alokasi untuk program rumah murah sebesar 40% dari APBD DKI 2017. Mungkinkah program rumah murah bisa terealisasi oleh Anies-Sandi?

Seperti yang dikatakan Basuki-Djarot, untuk harga tanah di Jakarta umumnya sudah diatas 10 juta Rupiah per meter. Sulit mencari harga tanah yang murah dibawah itu. Untuk program DP 0 Rupiah Anies-Sandi hanya dimungkinkan jika lokasi tanah berada diluar Jakarta seperti Bogor, Depok, dan lain sebagainya. Perlu diingat program rumah murah ini bukan program rumah susun, harap dibedakan karena Anies menolak mengatakan program rumah DP 0 Rupiah adalah sama seperti program pasangan Basuki-Djarot yang berorientasi ke rumah susun. Jadi untuk merealisasikan program DP 0 Rupiah memerlukan tanah yang luas.

Anies-Sandi selalu mengatakan ada tanah di Jakarta yang bisa digunakan untuk pembangunan rumah murah DP 0 Rupiah mereka, tetapi masih mereka rahasiakan. Sangat lucu jika kota Jakarta yang luas dan masyarakatnya yang berjumlah sekitar 10 juta orang tidak mengetahui lokasi-lokasi tanah murah yang dimaksud Anies-Sandi.

Anies, sewaktu debat di acara Mata Najwa mengatakan kita semua dapat mengecek harga rumah di situs online www.rumah123.com. Saya mencoba untuk memastikan benarkah omongan Anies tersebut, dan ternyata memang benar harga rumah ada dibawah Rp 350 juta. Akan tetapi jika diperhatikan dengan seksama lokasi rumah yang diiklankan, sangat banyak yang beralamat di Depok, Bogor dan lainnya. Ada beberapa unit rumah yang dijual dibawah harga Rp 350 juta di daerah Jakarta Timur dan Selatan, hanya beberapa unit saja. Tidak cocok jika Anies membandingkan harga rumah murah beberapa unit dengan program perumahan murah rakyat yang memerlukan hingga ratusan ribu unit rumah.

Hal kedua yang disasar adalah permintaan, dalam hal ini tentunya warga DKI yang ingin mendapatkan rumah murah. Anies-Sandi hanya menargetkan 300 ribu unit rumah murah DP 0 Rupiah, yang artinya terbatas untuk 300 ribu kepala keluarga yang bisa mendapatkan program ini (jika terealisasi). Bayangkan berapa banyak kepala keluarga yang masih termasuk dalam kategori keluarga miskin di Jakarta? Lebih dari dua bahkan tiga kali lipat dari angka program yang ditargetkan Anies-Sandi. Ini artinya bakal banyak kepala keluarga yang akan dikecewakan karena tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan.

Kemudian yang perlu menjadi bahan pertimbangan, bank yang akan bekerja sama dengan Pemprov DKI dalam memberikan pinjaman KPR kepada debitur juga memiliki persyaratan yang tidak mudah. Selain syarat administrasi, juga ada syarat kelayakan seperti kesanggupan membayar cicilan. Jika berdasarkan kesanggupan membayar cicilan, maka dapat dipastikan warga miskin tidak akan bisa lolos verifikasi dari bank. Kemungkinan yang dapat lolos verifikasi kelayakan debitur oleh bank adalah warga kelas menengah. Bisa dipastikan tidak semua warga kurang mampu akan mendapatkan rumah murah yang digembar-gemborkan oleh Anies-Sandi. Dan pastinya program ini “bukan” untuk orang miskin di Jakarta.

Program rumah susun kualitas apartemen yang disodorkan Ahok-Djarot ingin menyasar kepada seluruh warga DKI yang membutuhkan tempat tinggal terutama warga yang kurang mampu atau miskin dan warga yang terkena dampak relokasi karena normalisasi sungai. Program Anies-Sandi ini hanya akan menyasar maksimal 300 ribu kepala keluarga. Terlihat perbedaan cara pandang dan berpikir pemimpin, yang satu tidak membatasi sedangkan yang satunya lagi membatasi jumlah warga yang akan mendapatkan programnya.

Jadi dapat disimpulkan secara logika dan akal sehat, program rumah murah DP 0 Rupiah Anes-Sandi sulit direalisasikan. Anggaran yang dikeluarkan sangat jauh lbh besar bahkan terbilang fantastis daripada Ahok-Djarot yang telah merealisasikan pembangunan rumah susun. Tidak mungkin anggaran lain dihilangkan hanya untuk menambah anggaran perumahan, dan tidak relevan APBD DKI ditambah dengan angka yang gila-gilaan. Program pembiayaan KPR dari bank juga akan menjadi kendala bagi warga miskin berpenghasilan UMR ataupun dibawahnya.

Anies-Sandi demi ambisi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI mendatang selalu melakukan kampanye negatif dan menyampaikan program-program tidak terkaji dengan baik, hanya untuk membodohi warga-warga miskin dan tingkat pendidikan yang rendah. Semoga saja warga DKI lebih pintar dalam menyikapi dan menyeleksi program-program yang ditawarkan para cagub maupun cawagub DKI. Semoga dapat dicerna dengan logika dan akal sehat agar tidak menyesal kemudian hari.