Pengamat HAM, Minggu (7/5) dalam sebuah statemen meminta pemerintah Myanmar agar secepatnya membuka kembali dua sekolah Islam yang ditutup oleh kelompok ekstrem Buddha.
Menurut laporan IQNA seperti dikutip dari mizzima, sekelompok ekstrem Buddha dan para pendukungnya pada tanggal 28 April berkumpul di depan dua sekolah Islam di Yangon, kota terbesar kedua Myanmar dan meminta para pejabat setempat agar menutup dua sekolah tersebut, dimana setelah tiga jam demo, para pejabat mengizinkan para penganut ekstrem Buddha untuk menutup dua sekolah tersebut dan menutup pintu masuk dan merantainya.
Para pengamat HAM dalam statemen tersebut menulis, pemerintah Myanmar harus komitmen untuk menjaga hak-hak kebebasan beragama, yang mencakup kebebasan beribadah, ajaran dan ritual-ritual religi, dan juga pendidikan dasar-dasar agama untuk seluruh kalangan negara ini.
Phil Robertson, wakil pengamat HAM di Asia mengatakan, kapitulasi yang tidak adil para pejabat setempat untuk menutup dua sekolah Islam merupakan kekalahan terbaru pemerintah Myanmar dalam membela hak-hak beragama minoritas negara ini.
"Pemerintah Myanmar secepatnya harus membuka kembali dua sekolah ini dan menghentikan sejumlah pengekangan terhadap kaum muslim,” imbuhnya.
Phil Robertson mengungkapkan, demikian juga pemerintah Myanmar harus mengadili para pejabat ekstrem Buddha yang melakukan pelanggaran dengan mengatasnamakan agama.
(Mizzima/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email