Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, kasus yang membelit pimpinan Front Pembela Islam (FPI) tak masuk dalam ranah International Court of Justice (ICJ) maupun International Criminal Court (ICC).
Lantas apakah kasus ini bisa dibawa sampai Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?
"Kalaupun kemudian dibawa ke PBB (Dewan HAM), mekanismenya juga tidak mudah, karena yang bisa membawanya adalah organisasi yang memiliki akreditasi status konsultatif," kata Hendardi melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/5/2017).
Lagi pula, menurut Hendardi, sejumlah kasus yang dituduhkan kepada Rizieq Shihab adalah kasus asusila sampai penistaan.
"Sesuatu yang tidak memiliki dampak signifikan internasional," ucap Hendardi.
Ia menambahkan, PBB telah mengatur bahwa mekanisme internasional adalah upaya terakhir.
Dengan kata lain, setiap kasus yang diduga berkaitan dengan pelanggaran kebebasan harus diselesaikan melalui proses hukum nasional yang kredibel terlebih dahulu.
"Sementara untuk kasus Rizieq Shihab, jangankan proses pengadilan, diminta menjadi saksi saja sudah menghilang dan tidak kooperatif dengan bermacam alasan yang tidak logis," kata Hendardi.
(baca: FPI dan Alumni 212 Siap Biayai Komnas HAM ke Saudi Temui Rizieq)
Menurut Hendardi, upaya para pengacara Rizieq Shihab untuk bertolak ke Genewa atau Den Haag adalah upaya sia-sia tanpa pengetahuan tentang mekanisme internasional yang memadai.
"Andaipun mereka sampai di PBB atau Mahkamah Internasional bisa saja diterima sampai tingkat security (satpam) atau reception (Biro Umum) tercatat sebagai tamu kunjungan biasa atau turis," pungkas Hendardi.
Ia menjelaskan, mekanisme internasional didesain hanya untuk mengadili perkara-perkara spesifik dan dengan mekanisme khusus.
Ada dua mekanisme hukum internasional yang harus dipahami, yaitu International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC).
"ICJ mengadili sengketa antarnegara atau badan hukum internasional seperti entitas bisnis. Jadi, subyek hukumnya adalah entitas tertentu, bisa negara bisa juga nonnegara," kata Hendardi.
Kasus yang diadili di ICJ itu misalnya, sengketa perbatasan atau sengketa bisnis internasional. Dengan kata lain, ICJ adalah peradilan perdata internasional.
"Klaim kriminalisasi atas Rizieq Shihab jelas bukan merupakan kompetensi ICJ," kata Hendardi.
Sedangkan ICC, mengadili empat jenis kejahatan universal, yaitu genosida, kejahatan perang, agresi, dan kejahatan kemanusiaan yang memenuhi standar sistematis, terstruktur, masif, dan meluas.
"Jadi, kasus dugaan pornografi dan penyebaran konten pornografi jelas bukan kompetensi ICC," imbuh Hendardi.
Apalagi, sambung Hendardi, ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma menuntut adanya ratifikasi dari negara-negara. Sayangnya, Indonesia belum meratifikasinya.
"Jadi, mau dibawa ke pengadilan internasional yang mana kasus Rizieq Shihab ini oleh pengacara-pengacaranya?" tanya Hendardi.
Menurut dia, sebagai warga negara, Rizieq seharusnya taat hukum untuk memenuhi panggilan kepolisian.
Apalagi pemeriksaan terhadapnya ditujukan untuk membuat terang benderang suatu tindak pidana.
Hendardi menambahkan, pemeriksaan juga tidak selalu berujung pada status tersangka.
"Karena itu, sebagai pimpinan salah satu ormas, Rizieq Shihab harus memberikan keteladanan dengan memenuhi panggilan Polri," pungkas Hendardi.
(Kompas/Info-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email