Desak Jokowi Bubarkan KPK dan Komnas HAM, Fahri Hamzah Beberkan Alasan Ini

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi keberadaan KPK dan Komnas HAM. Fahri menilai, kedua lembaga itu sudah tidak diperlukan lagi.

Politikus PKS itu menuturkan, KPK dan Komnas HAM merupakan bagian dari auxiliary state's organ yang bekerja menunjang kerja pemerintah. Namun menurut Fahri, pada praktiknya kedua lembaga tersebut bekerja di luar batas kewenangan.

“Secara umum saya mulai khawatir dengan perkembangan lembaga sampiran atau semi negara, seperti Komnas HAM dan KPK,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/7).

Fahri membeberkan, Komnas HAM sudah tidak diperlukan lagi karena kewenangannya sudah dipegang oleh Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham. Ia berpendapat, Komnas HAM akan bersaing dengan Ditjen HAM dalam menangani masalah HAM jika lembaga tersebut tetap ada.

“Ada pretensi bersaing dengan lembaga inti. Ada pretensi untuk mengembangan kreativitas yang tidak ada dasarnya dalam UU, termasuk jadi ajang pertarungan orang,”

Sementara itu, Fahri menilai, keberadaan KPK lebih parah dari pada Komnas HAM. Ia berkata, KPK seolah tidak bertanggungjawab kepada presiden dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu, kata dia, terlihat dari cara presiden yang enggan mengintervensi kinerja KPK. Bahkan menurutnya, internal KPK juga seolah berjalan di luar kendali pimpinan.

“Penegakan hukum seperti pemberantasan korupsi harusnya lapor ke presiden. Ini tidak jelas. Kalau kami tanya presiden soal bagaimana pemberantasan korupsi, (jawabannya) oh dukung KPK. Jangan gitu, dong,” ujar Fahri.

Lebih lanjut, dia mengklaim, usulannya membubarkan lembaga seperti KPK dan Komnas HAM sudah ada sejak lama, tepatnya ketika Jokowi membubarkan sejumlah lembaga non struktural pada 2016.

Menurut dia, pembubaran lembaga itu perlu dilakukan untuk memperkuat lembaga inti, seperti kementerian. Pembubaran juga merupakan langkah untuk menghemat keuangan negara.

“Jadi mari konsolidasi negara ini dengan cara menguatkan lembaga inti, kurangi lembaga-lembaga sampir. Sebab itu membuat kacau, terkadang terjadi dualisme yang berlebihan dan kita juga lagi tidak punya uang,” ujarnya.

(CNN-Indonesia/Info-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)