Pemerintah Myanmar harus menjamin dijalankannya hak-hak asasi manusia oleh pasukan keamanan Myanmar.
Shabestan News Agency, dilansir dari Indian Express yang melaporkan bahwa pakar hak asasi manusia di PBB mengkhawatirkan masuknya pasukan keamanan Myanmar ke wilayah Rakhine yang terletak di sebelah Barat Myanmar.
“pemerintah Myanmar harus menjamin dijalankannya hak-hak asasi manusia oleh pasukan keamanan Myanmar,” tegas pakar HAM di PBB tersebut.
Perlu disebutkan bahwa pemerintah telah menutup wilayah Rakhine utara dari akses wartawan independen, ahli HAM dan pekerja kemanusiaan selama hampir sembilan bulan terakhir.
Militer Myanmar telah meluncurkan operasi di bagian utara Rakhine sejak Oktober lalu setelah kelompok militan Rohingya membunuh sembilan petugas polisi di pos-pos perbatasan Myanmar-Bangladesh.
Operasi militer itu dilaporkan diwarnai tindak kekerasan oleh tentara Myanmar. Para aktivis dan pengungsi Rohingya, para tentara membakar rumah-rumah mereka, memperkosa para perempuan, membunuh dan menyiksa warga Rohingya.
Akibat penindasan yang dilakukan oleh tentara Myanmar, sekitar 75 ribu kaum muslim Rohingya melarikan diri dari Rakhine, dan mereka yang masih tinggal di sana sedang menderita krisis pangan, tulis laporan PBB tersebut.
Perlu dicatat bahwa Muslim Rohingya yang tinggal di Myanmar adalah minoritas. Dikatakan bahwa orang-orang ini adalah penghuni pedagang Muslim yang tinggal di Myanmar selama lebih dari seribu tahun.
Menurut statistik tahun 2016 sekitar 1,3 juta Muslim tinggal di Rohingya dan 0,3 sampai 0,5 juta berada di Bangladesh.
(Indian-Express/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email