Isu penyelenggaraan sidang paripurna Istimewa Anies-Sandi kian panas di DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi ngotot tak akan menggelar paripurna istimewa tersebut.
Prasetio bersikukuh paripurna istimewa tak perlu karena Gubernur dan Wagub dilantik Presiden.
Berbeda dengan jaman Jokowi-Ahok dimana pelantikan dilakukan oleh DPRD DKI.
Bahkan Prasetio memberi contoh Ahok dan Djarot pun tak digelar paripurna istimewa saat menjabat gubernur.
Bahkan kini Prasetio tengah berada di Singapura untuk suatu urusan. Sehingga tak mungkin memimpin Bamus atau menandatangani apapun terkait paripurna istimewa.
Padahal 4 wakil di DPRD DKI meminta agar paripurna istimewa tetap diadakan.
Paripurna istimewa merupakan penyambutan terhadap gubernur dan wakil gubernur baru.
Tak ada pengambilan keputusan dalam paripurna tersebut. Tapi cukup mendengarkan visi misi dan berbagai program dari pemimpin baru.
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Muhamad Taufik, mengatakan, masih menganggap Prasetio (Ketua DPRD dari Fraksi PDIP) belum membaca surat edaran Kemendagri nomor 162/34/8403 tentang pidato sambutan gubernur, bupati, walikota pada sidang paripurna DPRD.
"Jadi jelas hukumnya wajib kalau melihat surat edaran ini. Ini nggak bisa dibantah. Ini aturan," kata Taufik dalam jumpa pers di ruang lantai 9 gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017) siang.
Taufik menyalahkan argumentasi Prasetio yang membandingkan dengan Ahok dan Djarot yang tak dilakukan sidang paripurna istimewa saat diangkat jadi gubernur.
"Kalau kemarin ahok sama djarot nggak ada paripurna istimewa karena mereka bukan hasil Pilkada serentak. Pak Jokowi sudah pidato di paripurna. Ahok Djarot kan hanya meneruskan saja," kata Taufik.
Tapi, kata Taufik, paripurna istimewa untuk Anies-Sandi belum terlambat. Masih ada waktu 14 hari untuk melobi Prasetyo yang kini ada di Singapura.
"Kita akan susul ke Singapura Pak Ketua nanti. Dia sedang berada di Singapura soalnya. Gampang itu," ujar Taufik.
Taufik yakin setelah dijelaskan dan melihat langsung surat edaran tersebut, Prasetio akan bersedia berdiskusi soal paripurna istimewa.
"Tak apa-apa itu, menyadarkan orang kan butuh energi," kata Taufik.
Sebab apabila Prasetio tak dilobi, kata Taufik, justru akan buruk bagi institusi dewan di Jakarta.
"Kalau tak dilakukan sidang paripurna justru akan mendapat sorotan negatif dari publik bahwa DPRD tak mau mengakui gubernur baru," kata Taufik.
Padahal Anies-Sandi jelas-jelas mendapat mandat penuh dari rakyat dan DPRD DKI merupakan representasi dari rakyat.
"Kalau saya menyarankan kita harus ikuti saja. Jangan sampai institusi dewan melanggar," tutup Taufik.(*)
Berita Ini Sudah Tayang di Wartakota.com dengan Judul "Lobi Politik Sidang Paripurna Istimewa Anies-Sandi Terpaksa Dilakukan di Singapura, Ini Sebabnya"
(Warta-Kota/Info-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email