Sistem Warisan Ahok-Djarot Ini Bisa Selamatkan Jakarta, Kecuali Gubernurnya Tidak Mau (Baca Sebelumnya: Sistem e-budgeting Pemerintahan Ahok-Djarot Telah Digembok)

Salah satu hal yang menjadi peninggalan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat adalah sebuah sistem penganggaran berbasis elektronik bernama e-budgeting. Sistem ini mulai digunakan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Dalam sistem ini, hanya beberapa orang yang memiliki password untuk masuk ke dalam sistem. Segala perubahan yang terjadi dalam sistem akan terlibat sehingga akan ketahuan jika ada yang mengurangi atau menambah anggaran.

Oleh karena itu, biasanya proses input sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama semua SKPD di satu ruangan besar. Sistem ini tetap digunakan sampai pembahasan anggaran yang terakhir yaitu APBD-Perubahan 2017. Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga menggunakan e-planing dan e-musrenbang.

“Di masa lalu dengan sistem keuangan yang tidak berdasarkan e-budgeting maka mudah sekali program yang tidak strategis, yang ngaco itu masuk,” kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Senin (4/9/2017).

Djarot mengatakan, sistem ini bisa mengeliminasi kebocoran anggaran dalam APBD. Dia berharap tidak ada lagi kasus-kasus mark up anggaran atau anggaran siluman seperti yang dulu disebut Ahok.

“Bayangkan kasus UPS tidak akan bisa muncul. Proyek fiktif enggak akan bisa muncul,” ujar Djarot.

Djarot mengatakan sistem ini semakin baik karena didukung dengan pola transaksi non-tunai atau cashless. Kemudian, pembukuan di Pemprov DKI Jakarta juga dilakukan setiap hari seperti yang terjadi di bank-bank. Dengan semua upaya ini, dia yakin anggaran di DKI Jakarta tidak akan lari ke kantong-kantong yang salah.


Dicontoh daerah lain
Djarot juga senang bahwa sistem ini akan dicontoh oleh daerah lain. Banyak pejabat-pejabat DKI yang diundang ke daerah untuk mengajarkan sistem ini. Bahkan, sistem ini juga diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pernah merayu Djarot agar mau membagikan sistem elektronik tersebut kepada daerah-daerah lain. Dengan demikian, sistem itu bisa diterapkan di daerah lain juga.

Basaria ingin Pemprov DKI Jakarta menjadi role model dalam sistem penganggaran di Indonesia. Kata dia, tim KPK siap membantu untuk menyempurnakan sistem itu.

“Nanti dengan beberapa perbaikan, best practice yang ada di sini akan kami ambil dan dibuat jadi contoh. Saya yakin Pak Gubernur akan memberikan gratis ya Pak. Akan kami ambil dan diberikan ke daerah lain,” kata Basaria.


Akan dilanjutkan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan sistem penganggaran yang digunakan selama ini di pemerintahan Ahok-Djarot tetap digunakan. Sistem e-budgeting tetap digunakan dalam pembahasan APBD DKI 2018 nanti.

“Semua sistem yang telah terbangun yakni e-musrenbang, e-budgeting tetap digunakan,” ujar Tuty.

Tuty mengatakan hal ini sudah disampaikan kepada tim sinkronisasi sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Kata Tuty, tim sinkronisasi menerima sistem itu.

“Tidak ada masalah apapun dengan sistem yang digunakan,” ujar Tuty.

(Kompas/suaraislam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)