Benarkah Ahok Melanggar AMDAL?

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di sekitar Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2016). (ilustrasi: tribunnews)

Oleh: Mariaa Siahaan

Sebelum Era Jokowi, Peringkat ease of doing business indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain. Makanya arus investasi juga lambat. Di era Jokowi , peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) meningkat ke posisi 72. Hal ini membuat peringkat Indonesia lebih baik dari Cina yang menduduki peringkat 78, India di peringkat 100, dan Brazil di posisi 125. Apa yang dicapai oleh Jokowi adalah bukti kerja keras menjalankan program deregulasi. Dari tahun ke tahun perbaikan peringkat EODB terus terjadi. Kalau dilihat selama dua tahun, sudah naik 34 poin. EODB adalah indikator yang dibuat oleh Worldbank. Program deregulasi terus diupayakan, sehingga ditargetkan posisi peringkat kemudahan berusaha di Indonesia bisa di atas 40 pada 2019.

Mungkin anda bertanya tanya mengapa sampai dikatakan ini prestasi hebat Jokowi selama memimpin? Karena deregulasi inilah yang tak mampu di lakukan oleh presiden sebelumnya.Mengapa ? karena setiap pemimpin entah itu Presiden atau Gubernur atau Bupati, atau walikota, terjebak dengan mafia birokrasi yang memang berharap tidak ada deregulasi. Harap maklum regulasi sebagai pendorong mesin birokrasi yang ada sebelumnya sebagian besar adalah warisan kolonial Belanda yang memang by design di gunakan sebagai alat menjajah rakyat. Birokrat bukannya melayani rakyat malah minta dilayani oleh rakyat dalam bentuk suap. Dan apa yang terjadi? mesin birokrasi bukannya mempercepat proses pembangunan dan kemakmuran rakyat tapi justru mempercepat makmurnya para birokrat.

Makanya di era Jokowi regulasi yang ada diubah agar birokrat bertransformasi menjadi meritokrat atau pelayan rakyat. Pakat kebijakan Ekonomi Jokowi sejak dia dilantik jadi Presiden telah dikeluarkan dengan cakupan yang sangat luas. contoh , PP dari paket kebijakan ke 13. Kalau tadinya kalau anda mau invest maka diperlukan proses panjang untuk menempuh 44 perizinan. Tapi di era Jokowi di turunkan cukup hanya 11 perizinan. Artinya ada 33 meja yang tadinya biasa dapat angpaw kini dihapus. Kalau tadinya waktu yang dibutuhkan untuk mendapat semua izin berkisar 700 sampai dengan 900 hari. Tapi oleh Jokowi dipangkas menjadi cukup maksimal 44 hari saja. Bahkan ada yang seminggu jadi. Apa yang terjadi dari kebijakan ini ? orang jadi tergerak invetasi dan birokrat tidak lagi hanya diakses oleh mereka yang bisa suap. Tapi milik semua orang.

Anies mengatakan bahwa ada 10 proyek Ahok yang tidak punya izin Amdal Lalin. Mengapa Anies mengatakan seperti itu? karena dia tidak mengetahui secara luas mengenai agenda Jokowi dan semangat deregulasi . Perhatikan, bahwa DKI sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi. Ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dalam PP tersebut diatur bahwa daerah yang sudah memiliki RDTR dan Peraturan Zonasi maka dapat dikecualikan dari kewajiban izin AMDAL. Artinya bila proyek sudah memenuhi RDTR maka otomatis izin mendirikan bangunan sudah memenuhi AMDAL.

Apakah Ahok mengabaikan faktor lingkungan? Tidak. Ahok meng efektifkan mekanisme Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL/UKL). Jadi lebih kuat dari izin AMDAL dimana orang kalau sudah dapat izin Amdal jadi bebas berbuat apa saja. Kalau terjadi kerusakan lingkungan yang disalahkan adalah pemerintah yang keluarkan izin. Ahok, tidak begitu. Apapun proyek walau sudah dapat izin tapi ternyata melanggar lingkungan maka pemerintah dapat cabut izin usahanya. Jadi posisi pemerintah kuat dan pengusaha wajib sadar lingkungan. Apa yang dilakukan AHok tak lain menterjemahkan kebijakan dan agenda Jokowi agar sistem birokrasi dan regulasi sehebat Singapore , kalau bisa lebih hebat.

Kalau Anies mengatakan Proyek Ahok menyebabkan jakarta macet karena tidak AMDAL LALIN maka itu hanya issue politik dan semakin membuktikan dia sendiri tidak ada agenda yang bisa dia pertanggung jawabkan sehebat Ahok kecuali sibuk menyalahkan untuk mendapatkan panggung politik di hadapan kaum BOTOL.

DDB

(suaraislam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)